Home Artikel/Opini Uniformitas pada Multikulturalisme: Awal Kecacatan Toleransi di Indonesia

Uniformitas pada Multikulturalisme: Awal Kecacatan Toleransi di Indonesia

33

Oleh: Rian Tap

Keragaman Indonesia dan latar belakang masyarakat yang heterogen sangat sering menjadi akar dari masalah atau konflik sosial yang berkepanjangan. Pluralitas yang memuat keragaman suku, ras, budaya, dan bahkan agama tentu merupakan hal yang berpotensi besar menimbulkan konflik sosial.Belakangan ini masyarakat kembali digegerkan dengan berbagai wacana yang merujuk pada tindakan dan sikap intoleransi serta eksissentimen keagamaan maupun kelompok tertentu dalam skalabesar. Misalnya peristiwa yang terjadi di Papua, ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh JPU, Majelis Hakim kepada 7 tahanan politik. JPU menuntut Irwanus Uropmabin lima tahun penjara dan Buchtar Tabuni 17 tahun penjara. Steven Itlay 15 tahun penjara, Agus Kossay 15 tahun penjara, Alexander Gobay 10 tahun penjara, Fery Kombo 10 tahun penjara, dan Hengki Hilapok lima tahun penjara,” katanya saat menggelar jumpa pers di aula Kondius, Senin (8/6/2020).

Menurut Bunai, ketidakadilan negara Indonesia terhadap warga Papua itu terbukti saat persidangan tuntutan terhadap tahanan politik Papua.Misalkan, Tri Susanti alias Mak Susi terdakwa kasus ujaran rasisme di asrama mahasiswa Papua divonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (3/2/2020). Sedangkan korban rasisme Papua dituntut 5 tahun dan 17 tahun penjara oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi Papua. “Mereka ditangkap setelah aksi unjuk rasa nasional Papua mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapurapada 19 dan 29 Agustus 2020. Unjuk rasa itu merupakan protes terhadap ujaran rasisme yang dilemparkan terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya, Jawa Timurpada 16 Agustus 2019.Orang Papua menganggap peristiwa ini adalah korban rasisme dan bukan pelaku rasisme.

Pihaknya menilai ada kerancuan dalam menangani para aktivis yang terjerat hukum akibat kasus rasisme ini. Mereka ditangkap dalam situasi demo nasional Papua, demi harga diri manusia Papua yang direndahkan dan disamakan dengan monyet(JUBI.CO.ID, 08/06/2020).Masih banyak kasus rasisme yang dilakukan terhadap masyarakat Papua yang luput dari perhatian pemerintah serta sengaja disembunyikan dari jangkauan publik. Seperti pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, tidak adanya ruang kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, terabaikannya hak para tahanan politik, masalah kebebasan pers, pemblokiran internet di Papua pada tahun lalu serta kriminalisasi aktivis non-Papua yang menyuarakan masalah Papua.Selain itu, ada masalah terkait pengungsi asal Nduga, Papua yang belum tertangani dengan baik, di mana mereka meninggalkan kampung halaman menyusul adanya operasi militer (detiknews, 05/05/2017).

Bhineka Tunggal IkaSebagaiDasarToleransi di Indonesia

Indonesia merupakan bangsa besar, yang terdiri dari ribuan pulau, dan dibangun di atas fondasi keberagaman suku, ras dan agama.Kemampuan Indonesia dalam mengelola keberagaman masyarakatnya secara baik dalam balutan moto kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, membuatnya terkenal sebagai bangsa yang hebat, aman, damai, dan harmonis.Sayangnya, akhir-akhir ini, citra Indonesia sebagai bangsa yang hebat, aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakatnya, terusik dengan munculnya berbagai aksi kekerasan, konflik, dan sentiment bernuansa agama dan etnis yang dilakukan anak bangsanya sendiri terhadap warga Papua. Sebagai bangsa besar yang memiliki beragam etnis dan agama, Indonesia memang harus menerima konsekuensi persoalan yang akan muncul yang dilatarbelakangi keberagaman aspek tersebut.Di satu sisi, keberagaman ini akan menimbulkan polemic seperti konflik bernuansa agama, suku, ras, dan golongan apabila satu sama lainnya belum ada saling memahami, menghargai, dan menghormati perbedaannya. Namun, disisi lain akan menjadi kekayaan kultur yang luar biasa apabila keberagaman tersebut dapat hidup dalam kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan. (Kompasiana.com, 09/12/2018)

Namun untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam keberagaman tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan proses panjang dan memerlukan berbagai upaya pembinaan di dalam kehidupan masyarakat secara kontinu dan berkelanjutan.Sejarah telah mencatat bahwa beberapa kali bangsaIndonesia ini dilanda peristiwa berdarah berupa kerusuhan bernuansa etnis dan agama.Masih munculnya sentimen agama dan etnis, terutama dalam perhelatan politik bangsa Indonesia, membuktikan bahwa perbedaan baik dari suku, agama, maupun golonganmasih menjadi potensi munculnya konflik.Padahal selama ini kita selalu diperkenalkan dengan berbagai konsep tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lain dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Di samping itu, selama ini seluruh masyarakat selalu ditekankan untuk mengembangkan kerukunan umat beragama dengan cara saling menghargai dan menghormati para pemeluk yang berlainan agama.Namun terkadang antara pemeluk agama belum bisa hidup secara bersama dan bekerjasama untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan sosial kemanusiaan, seperti lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya.Antarpemeluk agama masih berlomba untuk mempromosikan bahwa agamanya yang paling benar, paling sempurna, dan yang diterima di kehidupan kelak (Soekanto, 1981: 1). Perilaku pemeluk agama seperti ini tentu dapat menimbulkan sentimen terhadap pemeluk agama lain, sehingga memicu konflik bernuansa agama.

Uniformitas pada Multikultularisme Perlu Dihilangkan

Adanya berbagai perbedaan dan kemajemukan haruslah diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman destruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan tindak represif. Sangat konyol bila kita menjajahi sesame saudara. Cukup benar bila Papua ingin merdeka karena mereka merasa terjajah oleh bangsanya sendiri. Kita bisa meilihat persoalan yang sering terjadi yang dialami oleh warga Papua. Tindakan intoleransi semakin menjadi-jadi. Mengklaim bahwa mereka bukan manusia melainkan binatang (monyet) yang siap ditindas, dihempas dan diperlakukan secara tidak adil. Dalam perspektif multikulturalisme harga kesetaraan ditinggikan, sebaliknya penyeragaman (uniformitas) adalah hal yang harus dihindari.

Dalam konteks keberagamaan, perspektif multikulturalisme memberikan penyadaran sekaligus penegasan untuk salingtidak hanya menghormati “Yang (agama) lain”, tetapi memberi dan memfasilitasi “Yang lain” tersebut mengaktualisasikan apa yang selama ini diyakininya.Selain itu, multikulturalisme juga mengajak umat beragama untuk menghargai unsur-unsur lokal dan menjadikannya sebagai upaya memperkaya historitas keberagamaan seseorang.Bukan malah sebaliknya, membunuh kreativitas lokal dengan alasan memurnikan (purifikasi) agama dari hal-hal yang berbau bidah (tentu saja bidah yang baik). Melalui multikulturalisme, seseorang diajak beragama secara “sederhana”, tidak berlebihan.Sebuah model keberagamaan yang humanis dan transformatif, yang mampu menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.Sebagai bangsa yang berciri plural dan multikultural, perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga diwarnai oleh tension ketegangan sebagai konsekuensi dari manajemen pluralitas yang tidak harmonis. Ketegangan tersebut sering mengambil bentuk-bentuk radikal, berupa penyerangan massa dan konflik berdarah yang menimbulkan korban (Tapung, 2012: XII).

Hemat saya, Mengingat pentingnya makna penghayatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai pluralitas dan multikultural sebagai modal kedamaian sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perlu bagi segenap masyarakat yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara individu maupun kelompok untuk memahaminya sebagai basis merawat toleransi di dalam kebhinekaan bangsa Indonesia agar dapat hidup harmonis pluralistis.Apalagi, kini bangsa Indonesia berada di era reformasi. Sebuah zaman yang membuka kran demokrasi sehingga semakin memberi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan identitas kultural, agama, dan politiknya masing-masing.

Namun, dalam menghadapi tensi perbedaan di era demokrasi bangsa Indonesia, perlu dikembangkan dialog yang positif dan kondusif untuk mewujudkan kerukunan di tengah keberagaman umat beragama.Prinsip dialog dalam dimensi keberagaman ini di antaranya; (1) Toleransi, yaitu bersikap menghargai dan membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian diri sendiri; (2) Inklusivitas, yaitu kesediaan membuka diri dan bersikap terbuka; dan (3) Fairness, yaitu kemauan untuk bersikap jujur.Ketiga prinsip ini harus terus dikembangkan sebagai wujud nyata merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam moto kebangsaan Bhineka Tunggal Ika.

Penulis adalah Mahasiswa  STFK Ledalero-Maumere Flores Nusa Tenggara Timur.