Home Hukum Ham ULMWP: Sidang Tahunan III dan Sikap Politik

ULMWP: Sidang Tahunan III dan Sikap Politik

403
Sidang tahunan ke-III Dewan Legislatif ULMWP di Port Numbay, Oktober 2020. (Disediakan)
Sidang tahunan ke-III Dewan Legislatif ULMWP di Port Numbay, Oktober 2020. (Disediakan)

Jelatanp – Jayapura, United Liberation Movement for West Papua (ULWP) mengadakan sidang tahunan III di Jayapura dan menyatakan meningkatkan status politik serta Hukum di Papua.

Dalam perss realese yang diterima media jelatanp.com, Kamis (22/10/2020), ULMWP menyatatan sikap untuk mendukung tunturan rakyat Papua untuk referendum dan mendukung rakyat Papua menolak perpanjangan Otsus di Papua.

Mendukung tuntutan rakyat itu, ULMWP menilai berbagai realitas dan dinamika yang terjadi di Papua seperti:

Pertama; Ujaran Rasis yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang berakibat pada perusakan fasilitas umum, jatuhnya korban dan penangkapan-penangkapan terhadap rakyat Papua. Kedua; Ada penolakan terhadap Otonomi Khusus Jilid III yang datangnya dari kalangan Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papua. Ketiga; Pelanggaran HAM, salah satu contonya penembakan terhadap pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya. Keempat, Operasi-operasi Militer di beberapa daerah di Papua, Timika, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, dll.

Atas beberapa fakta itu, menurut ULMWP, mengundang perhatian banyak pihak baik Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh Agama maupun aktivis HAM dan pro-demokrasi. Berbagai bentuk penyelesaian telah ditawarkan.

Mengenai Otonomi Khusus, kalangan Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papua telah menyatakan menolaknya. Tuntutan mereka hanya satu, yaitu referendum sebagai solusi bagi Papua.

Sedangkan kasus penembakan di Intan Jaya terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Di pihak Papua, Pansus Kemanusiaan juga dibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu Mencari Fakta Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

Kesibukan Pemerintah Pusat (Indonesia) di Papua

Dalam press realese itu, dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia, sedang mengupayakan perpanjangan Otonomi Khusus (Revisi) dan Pemekaran Provinsi di Papua tanpa mendengar langsung aspirasi rakyat Papua. Padahal, Majelis Rakyat Papua (MRP dan MRPB) saat ini sedang menggalang aspirasi rakyat Papua melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Lain hal dengan itu, pada 29 September 2020, secara paksa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Melalu Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi Terpadu komposisinya terdiri dari: Ketua: Wakil Presiden, sedangkan anggotanya: para menteri.

Kesibukan Indonesia vs Sikap rakyat Papua

Pemerintah Indonesia sibuk mengurusi pembangunan dan perpanjangan Otsus di Papua, sambil mengabaikan penyataan sikap rakyat Papua yang menolaknya.

Dalam press realese yang diterima itu juga, ada beberapa pernyataan sikap rakyat Papua berikut:

Pertama, Sikap Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papua menolak Otsus dan Menuntut Referendum. Kedua, Sikap Dewan Gereja Papua Menolak Otonomi Khusus dan Mendorong Dialog antara ULMWP dan Indonesia. Ketiga, Sikap 57 Pastor Pribumi Papua Menolak Otsus dan Menyuarakan Referendum. Keempat, Desakan Pasifc Island Forum mendorong penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua dan menyerukan misi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Beberapa pernyataan sipak ini rupanya tidak didengar oleh pemerintah Indonesia dan tidak menjadi pehatian.

Dalam sidang tahunan itu, ULMWP menyatakan meningkatkan status pilitik dan Hukum. Telah diputuskan juga bahwa anggaran rumah tangga gerakan, harus ditingkatkan ke status konstitusional sementara, sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai kemerdekaan.

Konstitusi sementara akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.

Berikut pernyataan sikap ULMWP: 

Pertama, Menerima dan Mendukung Sikap Politik Rakyat Bangsa Papua Barat Menolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kedua, Komite Legislatif ULMWP Menerima Aspirasi Referendum Untuk Kemerdekaan Bangsa Papua.

Ketiga, Melalui sidang tahunan Komite Legislatif ULMWP Ke III Tahun 2020: a) Legislatif ULMWP Meng-upgrade (Meningkatkan) Status Politik dan Hukum ULMWP, b) Memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) di wilayah territorial West Papua.

 

Editor: Mouye Pigai