Home Artikel/Opini Tercabutnya Rahim Pendidikan Papua

Tercabutnya Rahim Pendidikan Papua

45

Oleh: Ernest Pugiye

Pendidikan Papua masih dalam kondisi masalah amat serius. Tidak banyak orang dapat memperhatikan pendidikan Papua yang membahagiakan dan membebaskan bagi generasi bangsa penerus. Secara konkret, pulangnya para exodus Mahasiswa Papua di berbagai daerah dan adanya tuntutan keadilan pendidikan Papua pada Agustus-Desember 2019 merupakan satu bentuk masalah tersebut. Bahwa pendidikan Papua yang membahagiakan dan membebaskan di berbagai daerah Papua sudah tidak ada perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Harapan terdalam rakyat pribumi Papua untuk mendapatkan perhatian pemerintah dalam konteks pendidikan Papua yang membahagiakan bagi generasi bangsanya menjadi sesuatu yang mustahil. Bahkan rahim pendidikan Papua di sejumlah Kabupaten seperti Dogiyai, Deiyai dan Paniai serta Kabupaten Intan Jaya (selanjutnya anda baca Meepago) sudah dihancurkan secara sistematis, komprehensif dan permanen oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, amat wajar hanya jika tahun 2019 hendak ditetapkan sebagai “Tahun Pembebasan” manusia Papua dalam konteks pendidikan yang membahagiakan dan membebaskan.

Tidak Ada Orang yang Berpendidikan

Di daerah Meepago, memang ada banyak orang yang berpendidikan. Seperti banyak daerah lain di Papua, paling kurang,  setiap mereka sudah mengetahui baca, tulis dan menghitung. Secara estimasi, pemerintah Dogiyai sudah memiliki 5000 sarjana, meskipun jumlah mereka yang paling banyak ini masih tetap menganggur dalam ranah membangun pembangunan kebahagiaan Dogiyai. Jumlah para sarjana yang masih menganggur sudah dimiliki oleh pemerintah dalam tiga Kabupaten lainnya di Wilayah Adat Meepago. Maka kehadiran para sarjana ini merupakan satu indikator utama dan pertama dalam membangun manusia asli Meepago yang bahagia dan membebaskan dalam bidang pendidikan Papua.

Namun soalnya, para sarjana ini masih tetap menganggur tanpa menghasilkan sesuatu. Kualitas pendidikan sebagian mereka masih nampak belum mendapat tempat yang istimewa bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan kebahagiaan dan kebebasan Meepago. Ada banyak sarjana yang secara sengaja, tahu dan mau dibiarkan dalam kondisi pengangguran, diskriminasi rasial dan penindasan oleh pemerintah Indonesia. Kondisi penindasan mereka seperti ini menjadi tabungan masalah kemanusiaan yang paling kompleks bagi perkembangan pendidikan generasi penerus bangsa Papua selanjutnya. Konkretnya, mereka ini tidak mengetahui masalahnya sendiri, tidak lagi menatap adanya krisis pendidikan Meepago ke depan dan potensi mereka terkubur dalam struktur dan sistem pemerintah Indonesia yang diskriminatif, menindas dan menjajah sehingga kondisi penindasan generasi sebelumnya dan sekarang justru tidak akan pernah memberikan kebebasan dan kebahagiaan abadi bagi generasi setelahnya.

Kondisi penindasan dalam konteks pendidikan anak-anak Papua di Meepago saat ini juga merupakan tempat kekuasaan pemerintah Indonesia secara sistematis dan terstruktural. Itu artinya pemerintah Indonesia sudah memulai dan menerapkan sistem dan struktur penindasan pendidikan Papua di Meepago. Realitas pendidikan Papua di Meepago yang menindas ini sudah tentu akan kelahiran krisis pendidikan yang paling panjang dan abadi bagi generasi bangsanya ke depan. Generasi bangsa kita di Meepago pada zaman berikut (generasi bangsa setelah kita sekarang) tidak akan pernah mengalami pendidikan yang membebaskan dan membahagiakan.

Bagi generasi bangsanya (Meepago) ke depan, hidup di bawah dasar kekuasaan bangsa-bangsa lain di Indonesia menjadi satu garis kehidupan penderitaan yang abadi dan tidak dapat didongkrak dengan cara dan tindakan apapun. Apa yang sudah digariskan oleh para penjajah Indonesia sudah tidak dapat dibatalkan dan atau direduksi dari sepanjang zaman. Bagi penjajah, seperti terlukis dalam sejarah sebelumnya, orang-orang Meepago di masa sekarang menjadi sasaran penindasan bagi penindasan generasi penerus bangsa Papua di Meepago ke depan. Penindasan hanya melahirkan penderitaan sepanjang hidup bagi generasi suku bangsa Mee-Moni ke depan. Generasi bangsa Papua yang tertindas dari Meepago menjadi titipan ingatan penderitaan yang begitu mendalam bagi generasi mereka ke depan. Bagi generasi muda Meepago ke depan, pekerjaan membongkar dan mengenang ingatan akan penderitaan generasi masa lalu ini sudah tentunya akan melahirkan rasa sakit yang mematahkan jiwa, meminoritaskan penduduk asli dan melemahkan komunitas mereka serta menjadi titipan luka batin tersendiri secara abadi. Jadi kesemua realitas konflik Papua ini tetap menjadi sejarah hitam yang tidak akan pernah memiliki akhir sejarahnya.

Satu hal yang tidak dapat dilupakan ialah para penganggur ini sampai sekarang masih belum memiliki titik temu untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan kebahagiaan Meepago. Titik temu di mana para penganggur dapat keluar dari berbagai masalah yang membelenggunya, mengindetifikasi dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menemukan solusi komprehensif dari berbagai masalah pendidikan serta menciptakan peluang untuk dapat berdialog dengan pemerintah tentang bagaimana membangun pendidikan Papua yang membahagiakan dan membebaskan. Titik temu semacam inilah yang tidak berada bagi para penganggur dan pemerintah Papua (termasuk pemerintah daerah di Meepago) dalam membangun pendidikan yang membahagiakan dan membebaskan.

Berdasarkan pengalaman, mereka terasing dari kehidupan pemerintah Indonesia di daerah. Dalam berbagai aspek, para penganggur ini telah mendapat krisis pekerjaan sebagai orang yang berpendidikan. Mereka ini sulit menjelaskan dan dijelaskan tentang masalah yang dihadapinya sendiri dalam konteks perubahan pendidikan Papua menuju kebahagiaan abadi bagi warga dan generasi penerus bangsanya. Mereka diam dan tidak pernah berbicara tentang masalahnya kepada pemerintah daerah ketika pembangunan pemerintah ke empat Kabupaten di Wilayah Meepago dikuasai oleh orang-orang pendatang dalam berbagai aspek. Tidak ada ruang untuk dialog dan kerja bagi mereka. Bahkan mereka sulit mengetahui tujuan pendidikan Meepago ke depan yakni bahwa masa depan dan sejarah masa lalunya gelap menjadi modal kebangkitan Meepago demi menciptakan kebahagiaan dan kebebasan kedaulatan integritas manusia pribumi Papua.

 

Bentuk Tim Dialog Pendidikan

Guna menciptakan Meepago bahagia dan bebas melalui pendidikan yang membahagiakan, pemerintah perlu membentuk tim Dialog Pendidikan. Tim ini perlu mendapat kepercayaan dari semua masyarakat dan pemerintah daerah. Adanya kempuan mereka mesti perlu menjadi dasar pertimbangan dan kepercayaan tersebut. Itu artinya, pemerintah menempatkan dan menggunakan anak-anak asli daerah yang memiliki profesi dalam bidang pendidikan Papua. Dengan demikian, mereka yang ditunjuk berdasarkan kepercayaan total ini dapat berkerja secara fokus, aktif dan penuh dalam membangun pendidikan Papua yang membahagiakan dan membebaskan generasi penerus bangsa Meepago ke depan.

Tim tersebut memiliki tugas utama dan pertama untuk memperbaki sistem pendidikan Meepago. Tim ini tidak perlu menggunakan sistem pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Karena menggunakan sistem pendidikan Indonesia di Meepago itu sama dengan memperkuat dan mempertebal penindasan Indonesia di sini dan generasi bangsanya ke depan. Maka tim yang dibentuk itu meski memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya setempat dan orang-orang budayawan Meepago untuk melahirkan sistem pendidikan Papua yang berbasis budaya Melanesia.

Sama dengan tugas pertama, tim itu memiliki tugas juga untuk menyediakan tempat kerja dalam konteks pendidikan. Para penganggur ini perlu segera diterima dan digunakan sebagai tenaga pendidikan formal dan non formal untuk membangun Meepago yang bahagia dan sungguh-sungguh bebas dari penindasan. Para pendidik dalam menjalankan tugasnya dipanggil untuk menerapkan sistem pendidikan yang berbasis budaya. Sistem pendidikan budaya ini mengandung dua aspek utama yakni berteori dan serentak berperaktek langsung. Jadi, pendidikan Papua akan bergerak maju ke arah kebebasan dan kebahagiaan hanya jika sistemnya diterapkan secara sistematis dalam kerangka berpikir dan berbasis budaya tersebut.

Agar pendidikan Meepago di Papua ini dapat berjalan dengan baik, maka tim pendidikan Meepago tadi mutlak perlu didanai oleh pemerintah pusat. Tim tersebut wajib perlu mendapat sumber dana khsusus dari pemerintah pusat untuk membangun pendidikan Papua. Dana tersebut sudah harus memang dikelolah oleh tim utama tadi. Jadi dananya diolah secara adil, bijaksana dan bertanggung jawab untuk memajukan kualitas pendidikan Papua di Wilayah Adat Meepago.

Adanya tim pembangunan pendidikan Papua di Meepago ini sudah tentunya akan menjadi jawaban final, solusi komprehensif dan permanen bagi exodus mahasiswa Papua di Wilayah adat Meepago. Hanya melalui tim ini, para exodus mahasiswa Papua dapat segera di sekolahkan di luar negari. Namun sebelumnya, para exodus mahasiswa Papua mulai dapat dibekali dengan kursus bahasa Inggris. Mereka mesti mendapat kesempatan istimewa untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di Indonesia. Setelahnya, baru mereka boleh distudikan di Vanuatu dan enam (6) Negara Melanesia lainnya. Untuk itu, tim tesebut dapat bekerja sama juga dengan pemerintah Vanuatu dan enam Negara Melanesia lainnya untuk dapat bersama-sama membangun pendidikan Papua di Meepago. Oleh karena itu, pendidikan Papua di Meepago wajib perlu segera dibangun dari sekarang di bawah kepemimpin keempat Bupati bersama Gubernur Papua guna menciptakan Meepago bahagia dan bebas.

 

Penulis adalah Alumnus pada  STFT Fajar Timur Abepura Jayapura.