Home Hukum Ham Telegram Kapolda Papua tentang Penempatan Jabatan Pemerintahan Disoroti Beberapa Tokoh Dogiyai

Telegram Kapolda Papua tentang Penempatan Jabatan Pemerintahan Disoroti Beberapa Tokoh Dogiyai

89

Dogiyai, jelatanp.com – Terkait dikeluarkannya Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua No. ST/106/XI/KEP/2020 Tanggal 23 November 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Kasat Pol.PP Kabupaten Dogiyai atas nama IPTU MAING RANI, NRP. 67070453 Kapolsek Kamuu menjadi Kepala Kasat Pol. PP disoroti berbagai elemen masyarakat Dogiyai.

Sorotan itu, salah satunya datang dari Pdt. Obeth Magai, S. Th, seorang Tokoh Agama di Kabupaten Dogiyai. Menurut Pdt. Magai, hal itu dinilai menyimpang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

“Menurut hemat kami, Pembentukan Satuan Pol. PP dibuat dengan peraturan pemerintah daerah (perda) menjadi satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota dan Provinsi (pasal 2 ayat 2 PP. No. 16 Tahun 2018).”

Maka itu ia menekankan, dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa, yang bisa diangkat Kasat Pol. PP adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK bupati/wali kota. Jabatan Kasat Pol. PP adalah eselon IIb dalam jabatan pemerintah daerah dan tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian tugas bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekertaris Daerah (Sekda) yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan hal ketentraman masyarakat, sesuai dengan pasal 1 ayat 9 PP. No. 16 Tahun 2018.

Menurutnya, pengangkatan Kasat Pol. PP di Kabupaten Dogiyai ini patut dipertanyakan. Ada apa di Dogiyai, sehingga ada intervensi Kapolda Papua dalam penempatan jabatan Kasat Pol. PP Kabupaten Dogiyai yang adalah seorang pejabat aktif dalam kepolisian?

Tindakan Kapolda Papua ini dinilainya salah satu tindakan diskriminasi terhadap PNS orang asli Dogiyai karena dengan tindakan seperti ini memarginalkan orang asli dalam menduduki jabatan pemerintahan.

“Saya selaku Tokoh Agama menilai bahwa, kebijakan yang telah diambil oleh Kapolda Papua itu sangat menginjak wewenang bupati Dogiyai dan hak PNS Dogiyai yang bisa mendapat posisi jabatan tersebut. Maka itu kami memohon segera cabut surat telegram Kapolda Papua dan segera berkordinasi dengan bupati Dogiyai untuk menempatkan orang yang bisa menjabat sebagai Kasat Pol. PP Kabupaten Dogiyai.”

Sementara itu, Germanus Goo, Ketua Dewan Adat Mee KAMAPI Kabupaten Dogiyai menegaskan hal yang sama. Menurut Germanus, seorang Kapolda dari institùsi kepolisian ďaerah tidak berhak mengambil alih tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Maka itu ia meminta, Kapolda Papuà jangan buat kebijakan yang aneh-aneh di atas tanah Papua karena penempatan jabatan pemerintahan bukanlah kewenangannya.

“Kami masih marah institusi kepolisihan polda Papua yang mana beberapa wakyu lalu menggagalkan RDP dari MRP, itu saja kami marah. Apa lagi hal serupa dibuat terus-menerus dengan praktek mencoba mengambil alih hak dan wewenang orang lain.”

Yulianus Agapa, Ketua 2 Dewan Adat Mee KAMAPI Kabupaten Dogiyai menilai kebijakan Kapolda itu tak sesuai tupoksi kerjanya.

“Kalau kapolsek atau kapores yang dia bongkar pasang itu memang jalurnya dia, jadi wajar-wajar saja. Tapi Kasat Pol. PP itu bukan haknya dia, itu hak orang lain. jadi tidak boleh dia intervensi hak orang lain. Kalau memang dia itu punya otak, harus pikir baik-baik. Jangan coba-coba melanggar hukum terus demi kepentingan pangkat, jabatan dan politik.”

Selain itu, Alexander Pakage, Sekertais Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai menyarankan agar institusi kepolisian harus memahami tupoksi kerja dan harus menjaga nama baik NKRI.

“Kalau TNI/POLRI melanggar hukum yang dibuat negara terus-menerus, berarti wibawa dan nama baik negara ini mau dibawah kemana. Karena semua pelanggaran yang di buat NKRI melalui TNI/POLRI di Papua sudah terkuak di dunia internasional.”

Ibogoo/JNP