Home Mamta Tanah Adat Holtekam ditetapkan Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Tanah Milik Suku Sibri

Tanah Adat Holtekam ditetapkan Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Tanah Milik Suku Sibri

40

Jayapura, jelatanp.com – Terkait tanah yang disengketakan 125 pihak tergugat, yakni Lokasi Wisata mulai dari Ujung Jembatan Merah – Tanjung Ciberi (Baca : Siberi/Sib’ri) memanjang ke arah timur sampai ke Kali Buaya diputuskan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua sebagai Tanah Milik Suku Sibri dari Kampung Nafri.

Dari postingan media sosial (facebook), 3 Januari lalu, oleh yang berakun Vincent R. Sibri menulis bahwa untuk memurnikan HAK KEPEMILIKAN Status Tanah Sengketa di atas, perlu disampaikan beberapa hal:

Bahwa untuk menyelesaikan Status Kepemilikan Hak Adat atas Tanah dimaksud, melalui beberapa     Sidang Adat Tahun 70 an, 80 an dan 90 an, telah diputuskan dan ditetapkan oleh: Dewan Adat Kampung Nafri, Dewan Adat Kampung Tobati-Enggros, dan Dewan Adat Kampung Skouw.

Lanjutnya, bahwa Tanah Adat Lintasan Pantai Holtekamp mulai dari Tanjung CIBERI (Baca: Siberi/Sib’ri) sampai KALI BUAYA adalah milik SAH Suku SIBRI di Kampung Nafri.

“Bahwa terhadap pihak-pihak yang karena dianggap sebagai Saudara, diijinkan untuk berkebun dan    mengelola di atas Tanah Adat dimaksud, tetapi  kemudian menganggap Tanah Adat tersebut sebagai    Hak Milik-nya, maka oleh PEMILIK TANAH YANG ASLI telah menyeret 125 Oknum Pengelolah atas Tanah Adat sepanjang Lintasan : Tanjung CIBERI (Baca: Siberi/Sib’ri) hingga KALI BUAYA ke Pengadilan Negeri yang berlanjut hingga ke Pengadilan Tinggi Papua yang mengadili dan memutuskan bahwa:  “Tanah Adat Tanjung Ciberi (Baca : Siberi/Sib’ri) sampai Kali Buaya telah terbukti SAH adalah milik “SUKU SIBRI” di Kampung Nafri”.  Dengan Perintah Amar Putusan: Ganti Rugi kepada Suku Sibri, Menggugurkan Semua Transaksi Tanah dalam bentuk apapun di sepanjang Lintasan Tanjung Ciberi (baca: Siberi/Sib’ri) yang pernah dan akan dilakukan oleh ke 125 pihak Tergugat yang KALAH. Bahwa hingga detik ini, Suku SIBRI belum sama sekali menerima Ganti Rugi atas Tanah dimaksud. Meskipun telah dilakukan “Ritual Adat Pemotongan dan Penguburan Kepala Babi” di Jembatan Merah oleh Pihak-Pihak yang KALAH di Pengadilan, tetapi masih saja Jembatan Merah menuntut korban, maka secara Adat patut diduga bahwa, Ritual itu dilakukan oleh Pihak-Pihak yang SALAH.”

Tulisnya lagi, dengan mencermati fenomena tragis yang banyak memakan korban di Jembatan Merah, maka secara Adat dapat disimpulkan sebab utamanya, karena ada-nya Sungutan Pemilik Tanah Adat yang asli yang sesuai Hukum Adat akan memicu kemarahan Roh-Roh Penguasa Alam di situ untuk memakan korban.

Untuk itu kepada Pemerintah Daerah segera mengambil langkah penghentian korban di Jembatan Merah dengan cara: Menyelesaikan Hak Kepemilikan Adat atas Tanah dimaksud kepada SUKU SIBRI di Kampung Nafri. Jika tidak, akan terus jatuh korban orang-orang tidak bersalah yang darah-nya akan tertanggung atas Penguasa Pengambil Kebijakan Daerah dan keturunan-keturunan-nya.

(Jelata News Papua/Ibogoo)