Home Pers Rilis Sidang Lanjutan Putusan Sela, Eksepsi 7 Tapol Papua Ditolak

Sidang Lanjutan Putusan Sela, Eksepsi 7 Tapol Papua Ditolak

73

Dogiyai,jelatanp.com — Tujuh tapol Papua yang di tahan pasca sejumlah aksi menentang rasisme Papua disidangkan di pengadilan Negeri Balikpapan pada Selasa, (3/3/2020). Dalam persidangan lanjutan Putusan sela tersebut 3 hakim memeriksa dan memutuskan menolak seluruh eksepsi 7 tapol Papua.

Ketujuh tapol itu diantaranya: Buchtrar Tabuni Wakil Ketua II Badan legislative United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Agus Kosai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Steven Itlay Ketua Umum KNPB Wilayah Timika, Alexander Gobay Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dan Ferry Kombo, Hengky Hilapok, Irwanus Uropmabin

berikut ini adalah isi Siaran Pers Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

Putusan Sela untuk memutuskan pendapat mejelis hakim menerima atau menolak  Eksepsi/Keberatan tujuh tapol atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pendapat JPU atas Eksespsi tujuh tapol yang telah diajukan pada agenda sidang sebelumnya.

Dalam putusannya, tiga tim majelis hakim pemeriksa Perkara tujuh tahanan politik Papua ini semuanya memutuskan menolak seluruh Eksepsi / Keberatan tujuh tapol Papua.

Hakim memutuskan menolak Eksepsi tujuh tapol Papua karena menurut hakim Eksepsi tujuh tapol ini tidak berdasarkan hukum. Dalam pembacaan Putusan Sela, majelis hakim secara bersama menilai bahwa Eksepsi tujuh tapol tentang tidak sahnya dakwaan, spilsing/pemisahaan berkas perkara dan dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap tidak berdasar hukum, serta keberatan atas kewenangan Pengadilan Balikpapan dalam mengadili Perkara tujuh tapol Papua bukan merupakan kewengan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sehingga atas dasar tersebut hakim  menolak seluruh Eksepsi para tujuh tapol dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan berkas perkara bersama ketujuh tapol pada persidangan selanjutnya.

Empat (4) Keberatan tujuh tapol yang diajukan pada sidang agenda eksepsi sebelunnya pada 20 Februari, yaitu :

 (1) Keberatan atas Surat Dakwaan JPU karena Surat Dakwaan tersebut dibuat dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai prosedur;

 (2) Keberatan atas Surat Dakwaan JPU karena Rurat Dakwaan dimaksud disusun secara tidak Cermat, Jelas dan Lengkap dalam menguraikan kejadian perkara sesuai dengan waktu dan tempat kejadian, sebagaimana diatur dalam KUHAP;

 (3) Keberatan atas Sptilsing (pemisahan berkas perkara) Perkara karena splitsing terhadap Perkara ketujuh tapol Papua ini dilakukan tidak sesuai ketentuan KUHP, dan;

(4) Keberatan atas Kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili perkara ketujuh tapol.

Terhadap putusan majelis hakim ini, kami tujuh tapol Papua dan tim penasehat hukum sangat kecewa karena menurut kami hakim tidak jeli dalam memeriksa Surat Dakwaan JPU sesuai poin Keberatan yang telah diajukan dalam Eksepsi, sehingga dapat membuat keputusan yang benar dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena jelas-jelas keberatan kami ini berdasarkan ketentuan hukum, bahwa Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan proses hukum yang tidak sesuai proseddur; Surat dakwaan yang disusun secara tidak Cermat, Lengkap dan Jelas menjadi tidak sah, serta Spilsing Perkara yang tidak berdasarkan hukum menjadikan Surat Dakwaan tidak sah dan KUHP mewajibkan Surat Dakwaan tersebut harus dapat dibatalkan demi hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 143 KUHAP.

Dan, penolakan atas kebereatan tujuh tapol terhadap kewenangan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dalil bahwa hal itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri  Balikpapan adalah bentuk pengabaian majelis hakim atas asas Integritas, Adil dan Rasa Keadilan Masyarakat, yang menjadi bagian dari asas – asas pokok dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009.

Pendapat hakim yang menolak mengaitkan perkara tujuh tapol Papua dengan konflik politik di Papua serta kasus-kasus pelanggaran Ham Lainnya yang menjadi akumulasi hingga terjadinya peristiwa rasisme dan berujung konflik higga para ketujuh tapol dapat diproses hukum adalah menunjukan hakim tidak mampu menggali, mengikuti dan memahami keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua sebagaimana diwajibkan dalam UU kehakiman di atas bagi tiap hakim dalam memeriksa perkara, termasuk bagi hakim pemeriksa perkara tujut tapol Papua ini.

 Pandangan hakim yang sempit dalam memahami perkara tujuh tapol Papua dalam kontex konflik sosial politik di Papua serta tidak adil dalam menilai dan membuat keputusan, ini tentunya  akan membuat lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan akan menjadi sia-sia. Bahkan proses peradilan ini sendiri akan menjadi proses yang diskriminatif bagi rakyat Papua.

 Ini akan membuat para tujuh tapol Papua ini dijauhkan dari keadilan. Tetapi juga membuat citra penegakan hukum menjadi buruk dalam pandangan masyarakat. Proses hukum semacam ini juga akan melahirkan budaya penegakan hukum yang buruk.

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuah penegakan hukum, serta menjauhkan pengadilan Negeri Balikpapan dari nilai-nilai keadilan yang dianut dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dan amanat refomasih peradilan yang menjadi semangat penegakan hukum di Indonesia pada beberapa dasawarsa ini.

 Setelah Putusan Sela ini, pengadilan Negeri Balikpapan akan menlanjutkan sidang tujuh tapol Papua ini dengan persidangan lanjutan pada pokok perkara dengan melakukan sidang pembuktian serta agenda sidang selanjutnya hingga putusan nanti.

 Akhir dari putuan selah ini hakim telah membuat jadwa sidang selanjutnya yang telah disepakati oleh JPU tan Kuasa Hukum tujuh tapol, dengan menetapkan sidang selanjutnya akan dilaksanakan tiga (3) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dimulai pada minggu depan pada tanggal 10,11 dan 12, kemudian dilanjutkan pada minggu selanjutnya  hingga berakhir dengan sidang putusan pada 7 Mei 2020.

Pada sidang ini juga JPU menginformasihkan telah menyiapkan saksi a carge (memberatkan) berjumlah 14 sampai 15 orang, serta Kuasa Hukum juga akan mengajukan saksi a de carge (meringankan) yang disiapkan.

 

Balikpapan, 04 Maret 2020

Nara Hubung :

Tim Kuasa Hukum Tuju Tapol Papua

  1. Latifa Anum Siregar, SH; No 085244060000
  2. Yohanis Mambrasar, SH; No 081221611871
  3. Fathul Huda Wiyashadi, SH; 081347194377
  4. Ni Nyoman Suratmininggsih, SH; No 082157227524