Home Pers Rilis Rilis Penolakan Dewan Adat Tota Mapiha terkait Wacana Pemekaran Mapia Raya

Rilis Penolakan Dewan Adat Tota Mapiha terkait Wacana Pemekaran Mapia Raya

191

SIKAP PENYATAAN BERSAMA DEWAN ADAT DAERAH ISTIMEWA TOTA MAPIHA UNTUK MENOLAK  PEMEKARAN MAPIA RAYA

PENDAHULUAN

Tanah adat dan rakyat Daerah Istimewa Tota Mapiha ini masih semakin tetap berhadapan dengan berbagai ancaman penyakit, kekerasan dan konflik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satu ancaman di antaranya ialah adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya di Dogiyai. Adanya agenda ini sedang didorong dan dibicarakan oleh sejumlah intelektual Dogiyai. Mereka ini sudah tergabung dalam Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Rakya. Secara jelas, Tim yang mendorong agenda pemerkaran Kabupaten Mapia Raya ini dipimpin oleh Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai sebagai Ketua, Matias Butu sebagai Sekretaris dan Bendaharanya Leni Makai serta Agustinus Tebai dan sejumlah kawan sebagai anggotanya. Mereka ini ada dan tinggal di Tota Mapiha. Keempat orang ini adalah otaknya yang melibatkan sejumlah intelektual orang Dogiyai dan di Indonesia, yang berkepentingan merusak rakyat dan tanah adat Tota Mapiha dengan dan dalam upaya mendorong agenda pemekaran tersebut.

Berdasarkan kepentingan politik bagi kelompok tertentu di Nusantara dan untuk menjawab kepentingan pemerintah Indonesia di Jakarta, Tim pemekaran ini didukung dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa. Bagi Tim pemekaran Kabupaten Mapia Raya, SK ini digunakan sebagai dasar pembicaraan mereka untuk meyakinkan pemerintah di Jakarta, meskipun agenda ini sudah ditolak pada tahun 2015 yang lalu. Secara illegal, muncul tiba-tiba dan tanpa persetujuan semua rakyat Tota Mapiha. SK ini sudah diberikan oleh Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa sejak Sabtu 20 Juni 2020 dari Lapangan Geraldus Tigi, Distrik Mapia Kampung Bomomani. Sejak kegiatan itu, pemberian SK ini sudah ditolak oleh semua rakyat Tota Mapiha secara tegas dan keras karena esensi agenda ini diwarnai dengan unsur pemaksaan, tidak  berdasarkan aturan dan didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik jabatan bagi kelompok elit politik tertentu di daerah.

Dalam sejarah bangsa West Papua ke depan, semua alasan mereka (Tim pemekaran), entah apapun bentuk, motif dan wujudnya demi pemekaran Mapia Raya, tidak akan pernah diindahkan dan dibenarkan oleh semua orang di Tota Mapiha. Semua dan setiap rakyat tidak peduli pekerjaan-pekerjaan mereka yang merusak nilai kemanusiaan, manusia dan tanah adat Tota Mapiha. Kondisi ini akan dipandang sebagai upaya kejahatan pemerintah Indonesia untuk mempertebal lahirnya pelaku rasisme dan korban rasisme di Tota Mapiha. Mereka bahkan tidak akan diakui sebagai orang Tota Mapiha dan West Papua. Lagi-lagi, mereka tidak akan pernah diakui sebagai pahlawan dan martir oleh pemerintah Indonesia dan semua orang di dunia.

Sambil menyadari sejarah yang penting ini, ada salah satu alasan mendasar yang memotovasi dan mengarahkan seluruh perjuangan Tim pemekaran Kabupaten Mapia Raya ini adalah adanya kerusakan moralitas yang sejati dan baik bagi diri mereka. Gurunya adalah pemerintah Indonesia. Moralitas pemerintah Indonesia sudah rusak total. Itu berarti juga mereka (Tim pemekaran) ini sudah benar-benar tidak memiliki moral yang baik dan sejati. Dua pertanyaan mendasar yang perlu direfleksikan bersama ialah bagaimana sejumlah intelektual Dogiyai ini dapat dikatakan memiliki moral yang baik hanya jika gurunya sudah tidak memiliki moral yang sejati dan baik (memiliki moralitas yang rusak)? Bagaimana dapat bekerja untuk keselamatan manusia dan tanah adat Tota Mapiha hanya jika kelompok pengkhianat yang adalah intelektual tadi itu sudah dibentuk secara tidak baik, pembunuh (Ogaii Kegohagomee) dan dilibatkan sebagai pengkhianat dalam system penindasan pemerintah Indonesia bagi rakyat Tota Mapiha dan Papua?

Dalam konteks di atas, mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana buruk, mana yang berharga dan mana yang mulia dalam hidup sehari-hari. Mereka tidak tahu cara dan tindakan untuk memperjuangkan apa saja yang seharusnya ADA dan HIDUP di Tota Mapiha. Mereka hidup tanpa pijakan dasar nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip mendasar dalam membangun hidup pribadi, kelompok dan bersama. Mereka ini juga tidak tahu dan tidak memiliki tujuan akhir orang-orang Tota Mapiha. Kelompok intelektual ini tidak peduli bahkan tidak dapat mengakui kebenaran Tota Mapiha dan segala hal yang bersifat kudus. Intinya mereka adalah musuh semua orang dan rekan kerja pemerintah Indonesia, yang bekerja setiap hari untuk memberantas nilai-nilai Kehidupan Tota Mapiha yang akan bermuara pada kematian eksistensi manusia dan alam Tota Mapiha.

Sebagai orang yang tidak memilik moral yang baik, mereka tidak hanya menggunakan satu jalan kekerasan saja, tetapi mereka sudah memiliki dan menggunakan banyak cara dan tindakan yang merusak rakyat dan tanah adatnya. Mereka menghalalkan segala cara guna mendukung kepentingan kejahatan (kepentingan ekonomi dan politik bagi kelompok tertentu) Negara Indonesia di Tota Mapiha. Sejarah mengajarkan bahwa, selama ini mereka tidak bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kita sudah mengetahui bahwa mereka dilarang keras oleh pemerintah Indonesia untuk bekerja menyangkut kesejahteraan rakyat. Tabu (hal yang dilarang keras) bagi mereka hanya jika ada dan hidup ini dimaknai dan dilaksanakan para pengkhinat intelektual Dogiyai untuk membangun kesejahteraan rakyat di Tota Mapiha.

Berdasarkan pengalaman selama ini, mereka hanya bekerja untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta. Ada bukti nyata bahwa bekerja untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Tota Mapiha itu sama saja dengan membunuh dirinya sendiri bagi para pengkhianat intelektual (Ogaii kegohagomee). Mereka tidak mau melihat rakyat hidup baik, sejahtera dan hidup damai di tanah adatnya sendiri. Namun mereka biasa berpikir dan bekerja bagaimana mengalahkan dan menghancurkan eksistensi (keberadaan) Tanah adat Tota Mapiha dan dengan segala kekuatan roh leluhurnya. Maka adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya itu justru dilaksanakan sebagai satu bentuk dan jalan kekerasan dan kejahatan Negara RI untuk membunuh nilai kebenaran, manusia dan untuk membunuh tanah adat Tota Mapiha agar rakyat secara otamatis tidak akan menikmati ADA dan HIDUP di masa depan di negerinya sendiri. Untuk itu, agenda pemekaran Kabupaten Mapia Raya sudah layak dan harus akan ditolak bersama semua rakyat, untuk keselamatan rakyat dan didorong oleh cinta akan kebenaran rakyat dan budaya Tota Mapiha.

 

ALASAN-ALASAN UTAMA DAN PERTAMA PENOLAKAN DOB

Surat penyataan penolakan kami Dewan Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha dan bersama rakyat kami di Daerah Istimewa Tota Mapiha ini berdasarkan atas berbagai alasan mendasar, utama dan pertama. Dalam surat pernyataan ini kami telah merumuskan dan mengindetifikasi berbagai masalah mendasar yang selama ini dialami oleh rakyat adat dan tanah adat Daerah Istimewa Tota Mapiha. Identifikasi masalah-masalah mendasar yang dapat dituliskan di bawah ini tidak akan pernah dituntaskan secara menyeluruh dan permanen oleh pemerintah Dogiyai. Bahkan misalnya, jika setelah ada pemekaran Kabupaten DOB Mapia Raya pun, pemerintah tetap saja tidak akan menuntaskannya, karena esensi pemekaran justru sudah menjadi tempat  mencari kebebasan diri dan kelompok, menciptakan konflik baru serta hanya memusnahkan eksistensi manusia adat dan tanah adat Tota Mapiha.

Rencana adanya pemekaran Kabupaten Mapia Raya hanya akan menjadi wilayah konflik abadi bagi semua suku bangsa Papua Barat. Karena dipandang dari berbagai perspektif, pemekaran Kabupaten DOB hanya justru memperparah masalah-masalah yang sudah kami identifikasikan tersebut. Dari perspektif Papua, orang-orang Tota Mapiha dan dengan kekayaan warisan tanah adat yang sakralitasnya akan menjadi kenangan bagi masa depan generasi yang tidak menentu berada dan hidup di tanah leluhurnya, hanya jika rencana pemekaran Mapia Raya ini akan diwujudkan dengan berbagai cara apapun. Semua rakyat West Papua akan diberantas secara habis-habis hanya jika Tota Mapiha sudah terpaksa atau berdasarkan persetujuan rakyat mau dimekarkan sebagai sebuah Kabupaten baru. Apalagi adanya rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya ini dikerjakan hanya oleh segelintir elit politik daerah yang tidak bermoralitas baik dan sejati.  Untuk itu, masalah-masalah yang kami telah identifikasi dari berbagai perspektif dalam kurun waktu yang panjang (2014-2020) ini sudah benar-benar adalah alasan-alasan mendasar, utama dan pertama penolakan tegas bersama atas adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Politik

Masalah

  1. Tuntutan status kemerdekaan politik bangsa Papua Barat adalah penyebab utama/zentrum utama dari semua konflik Papua dalam segala aspek.
  2. Adanya kekagalan total UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
  3. Pemekaran Kabupaten Mapia Raya merupakan bentuk konkret politik kejahatan Negara Republik Indonesia yang berorientasi menghancurkan misi kemerdekaan politik West Papua di luar dan dalam Negeri.
  4. Adanya rencana pemekaran Mapia Raya sudah jelas-jelas merupakan pakaian perlindungan diri para koruptor daerah di hadapan pihak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan dari pengawasan keuangan pemerintah Jakarta.
  5. Adanya rencana pemekaran Mapia Raya justru mempertebal dan memperkuat ketidakpercayaan politik dari semua rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia .
  6. Adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya hanya akan berpotensi menghadirkan para kapitalis di Daerah Istimewa Tota Mapiha.
  7. Adanya rencana pemekaran Mapia Raya hanya meredam dan membungkam perjuangan politik kemerdekaan West Papua di luar Negeri.
  8. UU Otsus bukan solusi politik Papua, melainkan hasil kompromi dari pemerintah Indonesia terhadap sejumlah pimpinan politik oportunis.
  9. Adanya Otsus di Papua dilatar belakangi dengan maraknya tuntutan kemerdekaan politik Papua.
  10. UU Otsus hanya telah menewaskan dan membunuh banyak orang asli Papua yang tidak berdosa, bahkan rakyat dan alam Papua masih tetap kehilangan hak-hak kesulungan di atas negerinya sendiri.
  11. Adanya pemekaran setelah UU Otsus diberlakukan pemerintah Indonesia di Papua melahirkan ancaman dan kekejian secara struktural dan ketat terhadap eksistensi Papua.
  12. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua telah dan akan menghancurkan eksistensi Papua termasuk masa depan bangsanya.
  13. Orang Papua kehilangan hak kemerdekaan politik setelah pemerintah Indonesia menguasai Papua pada 1 Mei 1963 sampai sekarang.
  14. Adanya penolakkan dari pemerintah Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan Papua dalam segala aspek.
  15. Adanya sejarah bahwa, konflik Papua sebagai bagian integral yang tidak dapat dipungkiri dari masalah universal di dunia.
  16. Kehadiran pemerintah Indonesia menghancurkan sendi-sendi/sistem nilai-nilai adat dan KEHIDUPAN Papua.
  17. Ada pengalaman bahwa, masalah Papua ini sama dengan masalah perdamaian dunia.
  18. Ada realitas bahwa, duta besar Roma, Paus dan semua pejuang perdamaian di dunia tidak pernah membicarakan konflik Papua sebagai bagian integral dari masalah perdamaian dunia secara universal pada setiap sidang agung/ pertemuan resmi.
  19. Alam dan rakyat asli Papua telah diperlakukan sebagai musuh politik yang harus segera dimusnahkan di Papua oleh pemerintah Indonesia dalam semua aspek.
  20. Ada bukti sejarah bahwa, selama lima dekade, pemerintah Indonesia telah banyak memusnahkan orang asli Papua dan alamnya di atas Tanah Leluhur.
  21. Dominasi militer di Papua yang memperlihatkan bahwa, Papua diperlakukan sebagai daerah taklukan, daerah operasi militer.
  22. Papua sarat dengan kepentingan politik dan militer.
  23. Adanya perbedaan tafsiran tentang masalah integrasi Papua ke dalam Negara Republik Indonesia.
  24. Papua menjadi objek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  25. Adanya struktur konflik (pembunuhan, penindasan, pemenjarahan, penjajahan dan pengabaian/penolakkan) terhadap rakyat asli Papua.
  26. Adanya pertentangan antara ideologi Pancasila dan dan ideologi Papua merdeka.
  27. Adanya pembunuhan di antara orang asli Papua yang diduga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak ketiga yang berkuasa.
  28. Adanya kelompok-kelompok milisi yang dibuat atau didukung oleh pemerintah Indonesia.
  29. Kebijakan tentang Papua yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat, termasuk Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).
  30. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan kompromi politik, tapi bukan hasil kesepakatan rakyat dan pemerintah Indonesia.
  31. Orang Papua tidak dilibatkan saat memasukan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  32. Adanya konstruksi status politik Papua antara pemerintah dan masyarakat Papua.
  33. Adanya manipulasi atas kedaulatan Papua ketika pemerintah menyatakan Trikora pada 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakata Selatan.
  34. Kehadiran pemerintah Indonesia selama lima dekade (70) di Papua meniadakan eksitensi kedaulatan Papua.
  35. Selama pemerintah Indonesia berkuasa di Papua, Papua baik secara eksistensial maupun secara substansial dibiarkan dalam kekuasaan dunia perbudakan.
  36. Setiap warga Papua masih tetap merasa kehilangan kebebasan pribadi dan nasional sebagai warga Indonesia berdasarkan UUD 1945.
  37. Masih ada jarak dan jurang pemisah antara masyarakat, Pulau Papua dan pemerintah Indonesia.
  38. Adanya pemahaman bersama bahwa, Papua telah dijadikan sebagai dapur dunia sejak 1969, Papua diintergrasikan.
  39. Adanya kenyataan sejarah bahwa, rakyat Papua secara paksa diintegrasikan dengan jalan kekerasan, kejahatan kemanusiaan dan militerisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  40. Soal utama yang harus dituntaskan adalah status politik Papua.
  41. Adanya penempatan pasukan militer secara berlebihan dan dilakukannya operasi militer di Papua.
  42. Adanya dugaan penjualan dan peredaran senjata oleh aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat yang memicu aksi kekerasan.
  43. Menyederhanakan persoalan Papua seperti persoalan di Aceh.
  44. Masih adanya pemahaman yang berbeda tentang dialog Jakarta-Papua antara masyarakat dan pemerintah.
  45. Tidak hanya pimpinan daerah, legislasif, dan akademisi di Papua yang membahas tentang dialog Jakarta-Papua.
  46. Pengabaian atas keanekaragaman sosial budaya masyarakat Papua.
  47. Unifikasi hukum menghancurkan tatanan hukum di Papua.

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Hak Asasi Manusia

Masalah

  1. Adanya UUD 1945 dan Hukum yang mengandung unsur-unsur kejahatan dan kekejaman bagi eksitensi Papua.
  2. Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan atribut UUD 1945, pasal-pasal KUHP dan berbagai Hukum serta berbagai kebijakan sebagai sarana/pendekatan untuk membunuh, menjajah dan menindas dan mengabaikan rakyat asli dan alam Papua.
  3. Pemerintah Indonesia di wilayah Tota Mapiha-Papua masih mengggunakan anak-anak asli setempat sebagai pengojek, pemabuk dan Aibon dan obat-obat terlarang lainnya seperti pembinaan pornografi terhadap anak-anak dan kalangan pejabat.
  4. Pemerintah Indonesia masih mendatangkan pedagang yang notabenenya adalah TNI/Polri di wilayah adat Tota Mapiha Kabupaten Dogiyai-Papua.
  5. Ditutupnya akses untuk masyarakat sipil di wilayah pedalaman.
  6. Adanya stigmatisasi, diskriminasi dan penghinaan terhadap Orang Asli Papua.
  7. Proyek MIFEE di Merauke dilakukan tanpa dibekali dengan regulasi hukum yang kuat dan adil sehingga menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan investor.
  8. Penambahan pasukan semakin memperlebar peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
  9. Beberapa kasus pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara adil oleh pemerintah.
  10. Masih adanya budaya impuinitas terhadap aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM.
  11. Masih diadilinya aparat militer pada pengadilan militer menimbulkan kebal hukum dan tidak dapat dipantau oleh masyarakat/korban secara terbuka.
  12. Adanya diskriminasi kasus antara pelaku yang orang asli Papua dan Negara kasus makar selalu dijatuhkan vonis.
  13. Moralitas aparat penegak hukum kurang bagus.
  14. Belum ada kewenangan pro yustisia (penyelidikan) di Komnas HAM.
  15. Dominasi pelaku Pelanggaran HAM Papua oleh aparat TNI dan Polri.
  16. Masih terjadi kekerasan seksual terhadap perempuann asli Papua.
  17. Masyarakat yang diberi stigma separatis tidak diberikan dana respek karena label separatis.
  18. Penanganan kasus korupsi di Papua masih belum dilaksanakan secara maksimal.
  19. Kebebasan ekspresi di Papua tidak dibuka seluas-luasnya.
  20. Dalam undang-undang otonomi khusus tidak ada pasal yang mengatur tentang masyarakat adat.
  21. Lemahnya akademisi yang membantu proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP).
  22. Ada perbedaan yuridiksi dalam konteks budaya melayu dan budaya Papua.

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif keamanan

Masalah

  1. Pemerintah Indonesia masih tetap membunuh masyarakat dan generasi muda Papua melalui pendekatan keamanan dan tindakan refresif.
  2. Adanya rencana pemekaran Mapia Raya merupakan wujud konkret dari pemekaran Militer yang sudah tentunya membunuh rakyat dan menghancurkan tanah adat Tota Mapiha.
  3. Pemerintah Indonesia baik pusat maupun Kabupaten Dogiyai masih tetap menerima 5000 masyarakat asli setempat sebagai POLPP di Daerah.
  4. Pemerintah Indonesia masih tetap melibatkan masyarakat adat Tota Mapiha sebagai lemisi dan ahli pembunuh bagi rakyatnya sendiri.
  5. Kehadiran aparat militer yang berlebihan dan penggunaan fasilitas militer di ruang publik menimbulkan teror terhadap penduduk, terutama Orang Asli Papua.
  6. Kehadiran aparat entah banyak atau sedikit tidak memberikan manfaat yang posif bagi kelangsungan hidup orang asli Papua.
  7. Kehadiran militer di Papua selam lima dekade tidak menjalankan tugas secara baik dan profesional
  8. Integritas kesatuan militer (TNI/Polri) telah merusak kedaulatan Papua.
  9. TNI Polri adalah aktor utama yang memicu terjadinya konflik Papua.
  10. Papua sebagai daerah pembantaian dan daerah pembuangan.
  11. Masyarakat merasa tidak aman dan tidak dapat melakukan aktivitas dengan tenang karena operasi militer yang terjadi sejak lama.
  12. Ada penambahan pasukan yang berlebihan di daerah pedalaman Papua.
  13. Penempatan pos-pos militer di tengah perkampungan.

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Penyelenggara Pemerintah

Masalah

  1. Adanya ketergantungan finansial dari pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi kepada pemerintah pusat.
  2. Program KB sudah jelas-jelas merupakan program pemusnahan terhadap etnis Melanesia.
  3. Penerimaan TNI/Polri lebih didominasi oleh orang non Papua meskipun diprogramkan bagi anak asli Papua dalam agenda penerimaannya dalam setiap tahun.
  4. Tidak adanya TNI/Polri Orang Asli Papua yang diangkat dan dijabat sebagai Kapolda dan Paldam di Papua.
  5. Kehadiran pemerintah dengan segala kebijakannya menggantikan bahkan menghancurkan eksistensi Papua secara total.
  6. Dualisme konsep negara kepulauan dan daratan.
  7. Perbedaan konsep wawasan nusantara dan adanya sistem pertahanan dan keamanan semesta.
  8. Lemahnya komitmen aparat pemerintah sipil.
  9. Tidak ada perubahan yang signifikan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
  10. Kecenderungan berkurangnyaperesentase orang asli Papua diparlemen daerah dan pusat.
  11. Adanya konflik dalam masyarakat berkaitan dengan pilkada.
  12. pemekaran Provinsi dan Kabupaten / Kota yang dilakuakan demi kepentingan kekuasaan politik dan birokrasi.
  13. Paradigma pembangunan yang masih menempatkan masyarakat sebagaiobjek, bukan subjek.
  14. Warga asli Papua tidak pernah dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dalam pembangunan pemerintah di daerah-daerah Kabupaten, Kota dan di Provinsi.
  15. Perdasi dan perdasus tidak dibuat atau kalau sudah dibuat tidak pernah dilaksanakan.
  16. Dana otonomi khusus menjadi milik pemerintah dan tidak sampai di tangan rakyat pribumi.
  17. Dana otonomi khusus dan dana pembangunan lainnya dikuasai oleh aparat pemerintah termasuk warga non Papua.
  18. Perebutan kekuasaan menjadi masalah utama di Papua.
  19. Orang asli Papua yang duduk dilegislatif tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
  20. Masih ada persaingan antara orang gunung dan orang pantai.
  21. Kepala daerah menjalankan praktek nepotisme.
  22. Isu Papua merdeka dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan politik di Jakarta.
  23. Arus migrasi yang kuat menjadi dilemah bagi orang asli Papua.
  24. Masih sulit mengimplementasikan perdasi nomor 15/2008 karena belum ada peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan Gubernur (Pergub) dan peraturan daerah (perda).
  25. Ada pertentangan pandangan mengenai program keluarga berencana (KB), dimana secara perspektif Papua, Orang Papua tidak suka tetapi dalam realita orang Papua sudah dikondisikan dengan tidak punyaniat untuk memiliki anak banyak.
  26. Konsep keberpihakan terhadap Orang Asli Papua tidak berjalan.
  27. Investor tidak sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan pemerintah.
  28. Mekanisme tata ruang pertahanan dalam konteks penempatan kapolda Papua tidak dilakuakan sesuai undang-undang Otsus No. 21 /2001.
  29. Penggunaan sistem noken dalam pemilukada tanpa ada tata cara yang diatur dalam perundang-undang.
  30. Pemerintahan adat di Tota Mapiha masih tetap belum diakui dan didorong dalam agenda pembangunan daerah.

 

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Pendidikan

Masalah

  1. Pendidikan Yayasan Kristen dan Negeri di Papua masih tetap didominasi oleh orang non Papua, sehingga melahirkan diskrimanasi, pembodohan, eksploitasi terhadap eksistensi Papua termasuk Orang Asli Papua di mana saja.
  2. Sistem pendidikan di Papua biasa dirumuskan, diformat dan dilaksanakan sesuai kehendak dan kepentingan pemerintah pusat.
  3. Dana pendidikan sebesar 30 % dari dana pembangunan daerah sebesar 80 % hanya digunakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa manfaat apapun bagi keberadaan pendidikan di Papua.
  4. Adanya intelektual Dogiyai yang berpendidikan baik dan berkualitas. Atau tidak adanya orang asli Dogiyai yang berpendidikan untuk Papua.
  5. Tidak pernah ada behasiswa bagi Orang Asli Papua yang masih mau berpendidikan.
  6. Orang Asli Papua sudah lama korban dari keberadaan pendidikan di Papua.
  7. Pemerintah adalah orang yang berpendidikan yang tidak pernah terdidik bagi Orang Asli Papua dan alam Papua, tetapi terdidik bagi pemerintah Indonesai termasuk warga Indonesia di Papua.
  8. Orang Asli Papua masih tidak pernah mendapatkan hak atas pendidikan di Papua.Struktur pendidikan di Papua masih tetap mengabaikan eksistensi Papua.
  9. Adanya sistem pendidikan Indonesia di Papua yang tidak memerdekakan rakyat bangsa Papua.
  10. Bangsa Papua melalui pendidikan, masih dibentuk, dididik dan dibekali sebagai budak belia, sebagai kolonisator lokal bagi Papua.
  11. Generasi bangsa Papua masih dijadikan sebagai agen militer Indonesia melalui pendidikan Papua yang berkarakter milisi/militeristik bagi rakyat pribumi.
  12. Penerapan substansi pendidikan Papua dijiwai oleh sekularisme, hedonisme, materialisme, diskriminasi dan militerisme.
  13. Pendidikan Papua masih diperketat dengan kedudukan pos-pos militer di setiap sekolah/kampus.
  14. Pendidikan Papua masih dijadikan sebagai proyek dan finansialisme bagi para politisi dan akademisi di seluruh Tanah Papua demi kepentingan ekonomi dan politik bagi mereka yang berkuasa/ kelompok tertentu.
  15. Pendidikan Papua masih tidak diharapakan sebagai proses pencerdasan dan pembebasan bangsa.
  16. Kurikulum pendidikan di Papua belum menentu nilai-nilai budaya papua.
  17. Sekalipun papua berstatus otonomi khusus tetap tidak mempunyai kurikulum khusus.
  18. Sebagian besar guru dipapua tidak memiliki konfetensi akademik yang memadai, dan memahami secara baik mentalitas budaya papua.
  19. Penybaran guru yang tidak merata antara kota, pesisir, pedalaman dan daerah terisolir karena terkonsentrasi di kota.
  20. Belum ada regulasi daerah yang mengatur sistem pendidikan khusus dipapua.
  21. Adanya penyeragaman model pendidikan dipapua.
  22. Banyak guru-guru yang pinda kejabatan truktural sehingga jumlah tenaga guru semakin berkurang.
  23. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai belum merata di semua jenjang dan jenis pendidikan.
  24. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pendidikan belum digunakan sesuai tujuan dan sasarannya.
  25. Pengalokasian dana anggaran pendapatan pendapatan daerah (APBD) untuk pendidikan tidak sesuai denga jumlah persentase yang ditetapkan oleh konstitusi negara dan undang-undang Otonomi Khusus Papua.
  26. Penggunaan dana Operasi Sekolah (Bos) tidak jelas maka perlu ada pengawasan terhadap penggunaannya.
  27. Pemerintah tidak serius mengalokasikan dan mengawasi dana pendidikan bagi Orang Asli Papua.
  28. Pemerintah Indonesia sudah tidak dipercayai karena sudah belum memiliki komiten yang kuat untuk membangun pendidikan Papua.
  29. Rakyat Papua tidak mempercayai pemerintah dalam membangun pendidikan Papua.
  30. Pemerintah menolok secara total atas eksistensi Papua dalam konteks pendidikan.
  31. Masih terjadi kekerasan guru terhadap anak didik di kelas.
  32. Dengan ijazah palsu banyak orang di pedalaman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana hal ini sangat membodohi masyarakat.
  33. Orang pendatang gampang membodohi masyarakat dan anak-anak asli Papua.
  34. Orang asli Papua masih terus tidak dianggap sebagai warga Indonesia dalam bidang pendidikan.
  35. Peluang mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anak asli Papua masih tetap akan diabaikan dan dimanipulasi oleh orang pendatang demi ekonomi dan politik mereka di Papua.
  36. Pendidikan Papua dijadikan sebagai proyek finasila dengan adanya pembiayaan pendidikan sangat tinggi, menutup sumber-sumber berhasiswa bagi mereka yang berhak mendapatkan dan adanya korupsi dana pendidikan yang semakin tinggi di kalangan pemerintah daerah.

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Kesehatan

Masalah

  1. Masih adanya dominasi berbagai panyakit sosial seperti miras, seks bebas dan narkobat di antara masyarakat Dogiyai-Papua.
  2. Masih adanya penemuan penyakit baru yakni seperti Penyakit baru yang bernama Filariasis (cirri-ciri penyakitnya terlihat sama seperti penyakit kaki gaja/kaki membengkak) yang telah ditemukan pada masyarakat datara Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua.
  3. Masih tingginya penyakit malaria, gigi dan lutut dan TBC serta kudis selain adanya semakin tingginya penyakit HIV/AIDS.
  4. Belum adanya pemahaman tentang nilai terdalam kesehatan bagi masyarakat Sukikai Selatan Dataran Selatan Dogiyai-Papua.
  5. Masyarakat Sukikai Selatan Dataran Dogiyai-Papua merupakan wilayah masyarakat adat yang telah lama ditolak dan dilupakan oleh pemerintah Indonesia sejak 1902 hingga sekarang.
  6. Belum adanya tenaga kesehatan, perawat, analis dan dokter orang asli Papua yang cukup dan merata bagi rakyat Papua di Dogiyai.
  7. Masih belum adanya Profesor orang asli Papua dalam konteks kesehatan Papua dari tanah adat Dogiyai.
  8. Adanya kematian orang asli Papua Dogiyai yang semakin Paling tinggi dari hari ke hari di Dogiyai Papua.
  9. Orang asli Papua masih tetap meninggal secara bertingkat yakni meninggal dari usia anak dan remaja, dari kalangan anak muda dewasa dan produktif dan adanya jalan kematian dari atas yakni adanya meninggal orang asli Papua di Dogiyai yang semakin banyak dari kalangan orang usia dewasa dan usia lanjut.
  10. Orang asli Papua dari 79 kampung di Kabupaten Dogiyai meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara professional dan fenomena kematian itu masih tetap saja belum diketahui oleh para pihak medis, pemerintah dan sesama sebangsanya di Suku Mee-Kamoroe.
  11. Adanya status kesehatan masyarakat Dogiyai yang masih tetap dalam keadaan bahaya tidak merasakan bagian inti dari kehidupan pemerintah Daerah. Atau pemerintah tidak memiliki rasa kepemilikan bersama atas gedung kesehatan dan keberadaan kesehatan masyarakat di seantero Dogiyai-Papua.
  12. Pendidikan Yayasan Kristen dan kesehatan formal di Papua masih tetap didominasi oleh orang non Papua, sehingga melahirkan diskrimanasi, pembodohan, eksploitasi terhadap eksistensi Papua termasuk Orang Asli Papua di mana saja.
  13. Sistem pendidikan kesehatan di Papua biasa dirumuskan, diformat dan dilaksanakan sesuai kehendak pemerintah pusat.
  14. Dana pendidikan kesehatan sebesar 30 % dari dana pembangunan daerah sebesar 80 % hanya digunakan oleh pemerintah sendiri tanpa manfaat apapun bagi keberadaan pendidikan di Papua.
  15. Tidak pernah ada behasiswa bagi Orang Asli Papua yang masih mau berpendidikan.
  16. Orang Asli Papua sudah lama korban dari keberadaan pendidikan dan kesehatan di Papua.
  17. Pemerintah adalah orang yang berpendidikan secara kesehatan yang tidak pernah terdidik bagi Orang Asli Papua dan alam Papua, tetapi terdidik bagi pemerintah Indonesai termasuk warga Indonesia di Papua.
  18. Orang Asli Papua masih tidak pernah mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan di Papua.Struktur pendidikan dan kesehatan di Papua masih tetap mengabaikan eksistensi Papua.
  19. Adanya sistem pendidikan dan kesehatan Indonesia di Papua yang tidak memerdekakan rakyat bangsa Papua.
  20. Bangsa Papua melalui pendidikan dan kesehatan, masih dibentuk, dididik dan dibekali sebagai budak belia, sebagai kolonisator lokal bagi Papua.
  21. Generasi bangsa Papua masih dijadikan sebagai agen militer Indonesia melaluipendidikan dan kesehatan Papua yang berkarakter milisi/militeristik bagi rakyat pribumi.
  22. Penerapan substansi pendidikan Papua dijiwai oleh sekularisme, hedonisme, materialisme, diskriminasi dan militerisme.
  23. Pendidikan dan kesehatan Papua masih diperketat dengan kedudukan pos-pos militer di setiap sekolah/kampus.
  24. Pendidikan dan kesehatan Papua masih dijadikan sebagai proyek dan finansialisme bagi para politisi dan akademisi di seluruh Tanah Papua demi kepentingan ekonomi dan politik bagi mereka yang berkuasa/ kelompok tertentu.
  25. Pendidikan dan kesehatan Papua masih tidak diharapakan sebagai proses pencerdasan, penetasan kesehatan dan pembebasan bangsa Papua.
  26. Kurikulum pendidikan kesehatan di Papua belum menentu nilai-nilai budaya papua.
  27. Sekalipun papua berstatus otonomi khusus tetap tidak mempunyai kurikulum khusus.
  28. Sebagian besar guru, perawat dan dokter di Papua tidak memiliki konpetensi akademik yang memadai, dan memahami secara baik mentalitas budaya Papua.
  29. Penybaran guru dan pelayan kesehatan yang tidak merata antara kota, pesisir, pedalaman dan daerah terisolir karena terkonsentrasi di kota.
  30. Belum ada regulasi daerah yang mengatur sistem pendidikan kesehatan khusus di Papua.
  31. Adanya penyeragaman model pendidikan di Papua.
  32. Banyak pengajar kesehatan/ guru-guru kesehatan yang pinda kejabatan struktural sehingga jumlah tenaga guru semakin berkurang bahkan tidak ada di berbagai daerah pedalaman Dogiyai-Papua.
  33. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan memadai belum merata di semua jenjang dan jenis pendidikan dan kesehatan.
  34. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pendidikan kesehatan belum digunakan sesuai tujuan dan sasarannya.
  35. Pengalokasian dana anggaran pendapatan pendapatan daerah (APBD) untuk pendidikan kesehatan tidak sesuai denga jumlah persentase yang ditetapkan oleh konstitusi negara dan undang-undang Otonomi Khusus Papua.
  36. Masih belum terealisasinya program Papua sehat.
  37. Penggunaan dana Operasi Sekolah dan kesehatan (Bos) tidak jelas maka perlu ada pengawasan terhadap penggunaannya.
  38. Pemerintah tidak serius mengalokasikan dan mengawasi dana pendidikan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
  39. Pemerintah Indonesia sudah tidak dipercayai karena sudah belum memiliki komitmen yang kuat untuk membangun pendidikan kesehatan Papua.
  40. Rakyat Papua tidak mempercayai pemerintah dalam membangun pendidikan kesehatan Papua.
  41. Pemerintah menolok secara total atas eksistensi Papua dalam konteks pendidikan kesehatan masyarakat Papua.
  42. Masih terjadi kekerasan guru kesehatan terhadap anak didik di kelas.
  43. Dengan ijazah palsu banyak orang di pedalaman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana hal ini sangat membodohi masyarakat.
  44. Orang pendatang gampang membodohi masyarakat dan anak-anak asli Papua.
  45. Orang asli Papua masih terus tidak dianggap sebagai warga Indonesia dalam bidang pendidikan kesehatan.
  46. Peluang mendapatkan pendidikan kesehatan yang baik bagi anak-anak asli Papua masih tetap akan diabaikan dan dimanipulasi oleh orang pendatang demi kepentingan ekonomi dan politik kemerekaan Papua di Papua,

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Masalah

  1. Komsep Pengembangan ekonomi dan lingkungan (optimalisasi sumber daya alam).
  • Belum adanya perbedaan konsep ideologi dalam pengembangan dan konsep pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Pengembangan ekonomi bersasaran dalam fokus pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup belum tepat sasaran (ekonomi untuk siapa dan berbasis lingkungan hidup).
  • Masih ada benturan antara konsep ekonomi tradisional pertukaran dan konsep ekonomi dan lingkungan hidup modern.
  • Adanya stigma bahwa orang Papua tidak mampu mengembangkan ekonomi dan melindungi lingkungan hidup.
  • Adanya lompatan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern.
  • Belum ada pendekatan ekonomi yang sesuai dengan konteks ekonomi setempat.
  • Belum terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan hidup secara terencana.
  • Belum ada pengembangan ekonomi yang berbasis profesional dan skill.
  • Adanya perbedaan pemahaman tentang etos kerja bagi orang barat dan orang asli Papua.
  • Belum ada pemetaan konsep ekonomi seluruh wilayah atau suku Papua.
  • Belum ada kebijakan afirmasi untuk strategi dalam pengembangan konsep ekonomi.
  • Adanya konflik lahan atau tanah (konflik kepemilikan) antara rakyat dan investor.

 

2. Regulasi terkait dengan pengembangan ekonomi dan lingkungan

  • Inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi yang terkait dengan UU No.41/UU No.21 thn 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Regulasi hak-hak ulayat masyarakat dalam Undang-Undang No.5/60 tentang lingkungan hidup dan peraturan lainnya.
  • Inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi tentang dana bagi hasil Sumber Daya Alam (UU No.21/2005).
  • Inkonsistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan regulasi/perundang-undangan yang terkait.
  • Belum ada konsep ekonomi hijau dan kreatif.
  • Adanya benturan aturan semua regulasi terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Orang Papua tidak terlibat dalam praktik perdagangan/ tata niaga seluruh produk baik dari luar maupun dalam Papua.
  • Pengembangan infrastruktur yang mengabaikan proses dan mekanisme Penyusunan AMDAL.
  • Belum diimplementasikannya regulasi tentang perlindungan hutan dan adat Perdasus 16 tahun 2008.
  • Deforestasi dan degradasi hutan Papua yang merupakan paru-paru dunia.
  • Konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit di Sorong: Klamono dan Seget; Kabupaten Jayapura: Tajah, Lereh.
  • Belum adanya alokasi dana bagi perlindungan hutan adat oleh masyarakat di tingkat kampung.
  • Pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) oleh instansi kehutanan yang disalahgunakan oleh HPH.
  • Pemberian izin pengelolaan hutan oleh menteri masih dipegang oleh kementerian kehutanan.
  • Pengelolaan sumber daya alam hutan di Papua tidak memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
  • Kurangnya partisispasi masyarakat dalam kelestarian lingkungan dan proses penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
  • Penghacuran wilayah-wilayah sakral dalampembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
  • Hutan lindung yang mestinya dilindungi oleh pemerintah setempat dijadikan sebagai sana jalan raya.
  • Belum adanya data informasi tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki di dasar laut dan darat: flora, fauna dan nonhayati/hayati.
  • Belum mengoptimalkan kawasan Taman Nasional (TN)/CA kawasan konservasi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
  • Keterlibatan oknum TNI dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir (konflik TNI dan masyarakat lokal, dan penjualan bahan-bahan peledakan).
  • Terbatasnya wilayah pesisir bagi masyarakat nelayan sebagai akibat pemanfaatan wilayah pesisir.
  • Inkonsistensi regulasi batas wilayah operasi penangkapan nelayan tradisional.
  • Illegal fishing.
  • Penjualan bahan galian C (Pasir Putih ke Singapura)
  • Eksploitasi pantai yang menghancurkan kelestarian lingkungan wilayah pesisir.
  • Proses kesepakatan tidak diikuti masyarakat lokal.

 

3. Kelembagaan, koordinasi dalam pengembangan berbagai masalah ekonomi dan lingkungan

  • Penyamaan persepsi antara kelembagaan/instansi terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup belum tercapai.
  • Belum melakukan sosialisasi kebijakan/regulasi lintas sektoral terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Belum ada sinergitas sektor terkait dengan persepsi konsep, metode, strategi dan pelaksanaan ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Lemahnya kapasitas: kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan (pemerintah, swasta, adat dan pihak lain).
  • Lemahnya organisasi dan lembaga adat.
  • Pelemahan terhadap kepemilikan dalam kelembagaan adat-eksistensi (masyarakat adat) (institusi dan tokoh adat).
  • Penyalahgunaan seorang tokoh adat secara person dalam pertambangan.
  • Pelemahan peran ketokohan adat secara individual dalam berinteraksi dengan pihak-pihak pelaku ekonomi.
  • Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan penambangan dan penebangan hutan.
  • Corporate Social Responsibility (CSR) tanggung jawab sosial tidak terlaksana.

4. Kepemilikan lahan dan SDA dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup

  • Belum ada pemetaan batas wilayah potensi sumber daya alam terhadap hukum adat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Belum ada pengakuan dan penghormatan wilayah hutan kaum adat masyarakat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Komunikasi antar pemilik dan pelaku ekonomi dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup belum terbangun.
  • Belum ada pengembangan kerja sama antara masyarakat dan pelaku ekonomi dengan menghormati hak milik masyarakat adat pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Belum ada pemanfaatan wilayah setempat hukum adat sesuai dengan kesepakatan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.

 

5. Kemitraan dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan lintas stakeholder.

  • Belum ada pengembangan kemitraan yang terdiri dari pemerintah (pusat, daerah), swasta, donor dan lainnya, terkait pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Belum ada pengembangan konsep kemitraan antara para pihak dalam dan melalui pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup (fokus kode etik/aturan, ukuran, sasaran program, waktu dan implementasi).
  • Belum ada pembagian peran dan kontribusi instansi terkait dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
  • Belum ada monitoring dan evaluasi pelaku kemitraan antara pihak-pihak terkait.

 

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif sosial masyarakat dan lingkungan hidup

Masalah

  1. Hak milik dan hak hidup alam dan masyarakat Tota Mapiha-Papua sudah semakin terancam total.
  2. Pemerintah Republik Indonesia, para investor asing dan negara-negara pemodal masih tetap mengeksploitasi keberadaan alam Papua.
  3. Segala sumber daya alam seperti kayu, emas, tembaga, batu, pasir dan udara masih semakin dikuras habis-habisan pemerintah Republik Indonesia melalui PT, CP dan Proyek baik berskala lokal, nasional maupun internasional.
  4. Wilayah Tota Mapiha telah diposisikan dan dipetakan sebagai daerah perusahaan baik berskala lokal, nasional maupun berskala internasional tanpa sepengetahuan semua masyarakat adat Tota Mapiha-Papua.
  5. Segala sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat Tota Mapiha seperti daerah-daerah lain di Papua secara umum telah dieksploitasi, dimusnahkan dan diambil total oleh pemerintah RI bersama kaum investor baik ilegal maupun legal.
  6. PT Dewa di Abaimaida-Bomomani, penambangan emas di Degeuwo, di Sukikai, Perusahaan kayu secara ilegal di Kapiraya dan semua PT kelapa Sawit di Wilayah adat Tota Mapiha yang hadir, tanpa sepengetahuan rakyat, masih tetap mengorbankan eksistensi alam dan manusia setempat.
  7. Wacana pemekaran Mapia Raya dan Mimika Barat Jauh telah menimbulkan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling Berat bagi masyarakat pemilik Tanah adat Tota Mapiha dan Papua secara umum.
  8. Kehadiran pemerintah Indonesia selam lima dekade telah mengeksploitasi dan mengalienasi kedaulatan eksistensi Papua secara total. Bahkan sumsum orang asli dan alam Papua pun sudah diambil dan dikomsumsi oleh pemerintah RI secara total demi mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
  9. Orang asli Papua sudah merasa kehilangan masa depan Papua di negeri leluhur.
  10. Pemerintah Indonesia melalui TNI/Polri telah memanfaatkan generasi muda/i Papua teristimewa anak-anak muda/i di wilayah adat Tota Mapiha sebagai lemisi/BIN/mata-mata, tukang ojek mereka dan jadi pengkomsumsi Miras, Aibon.
  11. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan Aibon, penyedar miras, togel, dan perempuan sek bebas/bar dari luar Tota Mapiha dan dari luar Papua secara umum.
  12. Pemerintah Indonesia bersama orang luar masih mengembangkan budaya konsumerisme bagi masyarakat pribumi lewat beras respek, dana respek/miskin dan pakaian yang tidak diatur secara baik berdasarkan regulasi hukum yang tepat dan bulat dalam pengelolaannya.
  13. Pemerintah Indonesia memaksakan rakyat Papua menjadi komunitas melayu melaui berbagai cara seperti program beras raskin, pakaian modern yang serba mahal, memberikan uang miskin yang bermuara pada penduduk non Papua di Papua.
  14. Pemerintah Indonesia menetapkan rakyat dan alam Tota Mapiha-Papua sebagai taklukan dan musuh utama yang layak dimusnahkan.
  15. Adanya orang asli Papua kehilangan peluang kerja dalam mengisi pembangunan daerah dalam segala aspek.
  16. Masyarakat termasuk generasi muda/i diberlakukan dan ditempatkan sebagai konsumen miras/obat-obat terlarang.
  17. Gereja masih membunuh lagu-lagu daerah suku Mee di Paroki wilayah Tota Mapiha dengan menggantikan lagu-lagu mada bakti dan kotbah yang tidak membumi Papua.
  18. Daerah Istimewa Tota Mapiha adalah Tanah Adat. Tanah ini mencakup berbagai demensi filosofis-antropologis yakni: a. Tanah sebagai mama yang mengandung, melahirkan dan membesarkan kami rakyat Tota Mapiha. Sebagai mama, kami rakyat bersama Dewan Adat tidak mau dapat menjual mam kami melalui adanya jalan pemekarang dan sebuah bentuk kebijakan pemerintah yang serupa. b. Sebagai tanah sejarah. Kami berasal dari tanah, ada dan hidup serta beranak cucu di atas tanah sejarah kami. Kami merasakan dan mengalami keselamatan dari adanya tanah sejarah kami. Bahkan setelah kami meninggal pun badan dan jiwa kami akan berdiam di tanah sejarah kami. c. Tanah sebagai leluhur. Leluhur kami telah berdiam di dalam dan di atas tanah leluhur kami. Peran dan kedudukan leluhur kami ini setingkat dengan kedudukan dan leluhur Ugatamee (Allah). Leluhur ini milik kami dan dia memelihara dan menentukan subur tidaknya HIDUP dan Kehidupan kami di tanah leluhur. d. Sebagai tanah sacral. Tanah sacral ini tidak bisa menjual dan dibeli oleh siapapun di dunia. Sebagai pewaris rahasia kesucian, kami rakyat Tota Mapiha tidak akan pernah menjula tanah melalui rencana adanya sebuah pemekaran dan kebijakan serupa lainnya. Kami semua dan setiap rakyat sudah biasa menjaga dan melarang keras kepada pemerintah Indonesia untuk membuat berbagai aktivitas di atas tanah sacral. e. Sebagai tanah warisan. Tanah ini diwariskan oleh nenek moyang generasi awal ke generasi kami. Dan dari generasi kami mewariskan tanah ini kepada generasi berikut kami untuk mengalami kehidupan di masa depan mereka. f. Tanah milik bersama sebagai satu komunitas masyarakat Tota Mapiha di Daerah Istimewa ini. Jadi kami tidak punya tanah bebas untuk diambil siapapun di dunia termasuk pemerintah Indonesia. g. Tanah ini juga mengadung tanah regenerasi penerus sebagai manusia beradat Tota Mapiha. Untuk itu kami tidak punya tanah untuk membuat suatu pemekaran Mapia Raya. Tanah sepangkal ini hanya ada dan hidup serta mati bersama orang-orang Tota Mapiha.
  19. Kami tidak punya persediaan tanah baru dan bebas untuk diserahkan kepada pemerintah. Tanah Tota Mapiha ini akan berada dan Hidup hanya dan demi untuk dirinya dan rakyat adatnya sendiri. Jadi jika kamu pemerintah butuh tanah untuk bangun pemekaran, silahkan saja kamu ciptakan tanah baru di luar Tanah Tota Mapiha.
  20. Keberadaan kami rakyat yang nampak sedikit jumlahnya dan lemah di negeri sendiri sehingga pemerintah Indonesia stop membunuh kami melalui adanya rencana pemekaran Mapia Raya dan berbagai bentuk kebijakan serupa lainnya.
  21. Kami sudah biasa memilih ADA dan Hidup di atas tanah adat yang sedemikian. Jadi, anak-anak negeri yang sudah berpendidikan ini berhenti membawa datang kematian bagi kami rakyat di sini.

 

PAPUA TANAH DAMAI

  • Perspektif kebudayaan

Masalah

  1. Hak-hak dasar sosial budaya Orang Asli Papua diinjak-injak dan diabaikan bahkan tidak dihargai dan diakui oleh karena kebijakan dalam proses pembangunan.
  2. Norma-norma adat yang dipandang sebagai nilai-nilai adat istiadat orang Papua belum dikembangkan dan dilestarikan secara utuh dan bulat.
  3. Adat istiadat, norma-norma Orang Asli Papua dianggap sebagai tanda keterbelakangan.
  4. Belum adanya regulasi (Perdasus) tentang hak-hak dasar masyarakat Papua.
  5. Superioritas budaya luar yang menyubordinasikan budaya lokal.
  6. Hilang dan semakin bergesernya identitas budaya Papua karena akurturasi dan asimilasi budaya.
  7. Perusakan dan penghancuran hutan, pohon, air, kali, sungai, gunung, bukit, yang oleh masyarakat adat dipandang sebagai tempat sakral.
  8. Komersialisasi ukiran-ukiran seni pahat dan seni ukir (seperti patung ukiran Asmat dan Kamoro) sebagai simbol kebudaya warisan leluhur).
  9. Memudarnya ilmu pengetahuan lokal /tradisional.
  10. Adanya stigmatisasi terhadap orang Papua bodoh, rasis (hitam, kriting), pemalas, pemabuk yang menyebabkan orang Papua dimarginalisasi dan dialienasikan.
  11. Adanya diskriminasi rasial seperti yang terungkap lewat berbagai stigma orang Papua.
  12. Adanya stigma yang dikenakan oleh Orang Asli Papua terhadap Orang Asli Papua dari suku lain.
  13. Orang Asli Papua merasa minder menggunakan bahasa daerahnya. Kalau diketahui sedang menggunakan bahasa daerahnya, orang Papua menganggap dirinya kino, ketinggalan, primitif, di hadapan orang dari suku lain.
  14. Karena kuatnya stigma dari luar, Orang Asli Papua dan tata ruang adatnya, termarjinalisasi dalam berbagai aspek kehidupan di atas tanah leluhurnya sendiri.
  15. Sistem dan struktur pemerintahan adat di Papua belum diakui oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kearifan lokal.
  16. Sistem pemerintahan adat dipandang sebagai hambatan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
  17. Adanya perbedaan konsep tentang pemilikan tanah dan isinya antara negara dan masyarakat adat Papua.
  18. Adanya malpraktek dalam penobatan anak adat oleh tokoh-tokoh adat Papua demi kepentingan politik dan ekonomi.
  19. Hilangnya nilai-nilai sistem sosial dan sistem budaya dalam masyarakat adat akibat dinamika politik di Papua.
  20. Perdagangan minuman keras (miras) yang membanjiri Tanah Papua dipandang sebagai media pemusnahan Orang Asli Papua.
  21. Orang asli Papua mengalami krisis identitas budaya karena adanya arus migrasi yang kuat dan masuknya nilai-nilai budaya baru.
  22. Masyarakat Asli Papua belum terbiasa hidup dalam budaya terencana.
  23. Masyarakat pendatang belum menghormati Orang Asli Papua sebagai tuan rumah dalam berbagai aspek kehidupan.
  24. Masih adanya kecurigaan dan penolakkan antara orang Papua dan non-Papua karena tidak ada komunikasih yang jujur.
  25. Adanya pemaksaan dan perekrutan anggota baru untuk memeluk agama dan kepercayaan lain.
  26. Perampasan dan pengalihan hak milik atas tanah adat oleh pihak negara dan pihak-pihak lain.
  27. Penjualan hak milik atas tanah adat secara individu.
  28. Penghargaan, dan pemahaman nilai budaya sendiri yang masih rendah pada kalangan generasi muda Papua.
  29. Adanya pemekaran sebagai jalan masuk untuk membunuh rakyat dan menghancurkan tanah dan segala isinya yang bermuara pada kehilangan harapan masa depan bagi generasi bangsa Tota Mapiha.
  30. Adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya hanya menjadi kebun dan rumahnya pemerintah Indonesia (Jakarta).
  31. Pemekaran hanya hadir untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan Jakarta, bukan rakyat Tota Mapiha.
  32. Adanya ketidakpercayaan yang kuat dari semua dan setiap rakyat Tota Mapiha terhadap TIM PEMEKARAN MAPIA RAYA.
  33. ADANYA KETIDAKPERCAYAAN YANG KUAT DAN TOTAL KEPADA DELAPAN DPRD DOGIYAI DAPIL III DARI TOTA MAPIHA.
  34. SEMUA RAKYAT TOTA MAPIHA HANYA MEMPERCAYAI DPRD DOGIYAI BERNARDUS IYAI YANG SELAMA INI MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT, TERMASUK KOMITMENNYA (BERNARDUS IYAI) YANG KUAT DALAM MPERJUANGKAN PENOLAKAN PEMEKARAN MAPIA RAYA.

  1. TUJUAN UTAMA

Dalam agenda penolakan atas pemekaran Kabupaten DOB Mapia Raya ini, ada satu tujuan utama dan pertama bagi semua dan setiap rakyat Tota Mapiha. Tujuan akhir kami ialah guna menyelamatkan manusia dan tanah adat Daerah Istimewa Tota Mapiha. Visi keselamatan bersama ini dapat kita lebih dahulu menyatakannya secara tegas melalui penolakan total atas adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya dan semua perusahaan yang mengambil sumber daya alam di Tota Mapiha. Untuk itu, Bapak Gubernur Papua, DPRP dan MRP serta jajarannya segara ditindaklanjuti secara adil, damai dan bermartabat. Intinya, pemerintah Provinsi Papua bersama rakyat segera mengambil tindakan penyelesaikan tegas dan penuh untuk menolak kebijakan DOB, perusahaan dan semua kebijakan pemerintah Indonesia yang bermuatan memperparah kekerasan, kejahatan dan konflik Papua bagi Tota Mapiha.

 

REKOMENDASAI

  1. Secara pribadi, Tokoh Besar Adat di Daerah Istimewa Tota Mapiha telah tegas menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
  2. Semua rakyat bersama Dewan Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha telah tegas menolak adanya rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
  3. Sejumlah Intelektual Dogiyai yang telah bergabung dalam Tim Pemekaran segera membubarkan diri dari agenda pemekaran tersebut.
  4. Tim pembentukan Pemekaran Kabupaten Mapia Raya segera membatalkan dan membubarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa tentang pembentukan pemekaran Mapia Raya, Sabtu 20 Juni 2020 dari Lapangan Geraldus Tigi Distrik Mapia, Dogiyai.
  5. Tindakan pembatalan pembubaran Tim dan dengan SKnya ini segera dinyatakan secara adil, terbuka dan damai di hadapan semua rakyat Tota.
  6. Peristiwa pembubarkan SK Pembentukan Kabupaten Mapia Raya ini juga dibuat serentak secara tertulis dengan menggunakan tandatangan dan meterai enam ribu (6000) serta dipublikasikan di media cetak resmi dan diberikan kepada semua pihak yang berwewenang, termasuk kepada Dewan Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha.
  7. Jika kamu beberapa intelektual daerah yang tidak bermoral ini sudah benar-benar laki-laki, maka kamu pergi bangun Dogiyai dan Nabire terlebih dahulu.
  8. Pemerintah Dogiyai segera bangun Kantor Dewan Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha di Egaidimi dalam tahun 2020 ini.
  9. Kamu pemerintah Dogiyai segera membentuk Tim Pendidikan Skil dan Pembebasan bagi Rakyat Tertindas dan menyelesaikan beban studi Sdr Fransiskus Imago Wakei menjadi Pilot orang kedua dari Tota Mapiha.
  10. Pemerintah Dogiyai segera membiayai pendidikan anak-anak daerah Tota Mapiha dari SD sampai perguruan Tinggi.
  11. Pemerintah Dogiyai segera menyekolahkan anak-anak daerah Istimewa Tota Mapiha di Asia Pasific.
  12. Para intelektual di Tota Mapiha segera stop dan berhenti memperjuangakan kebijakan pemerintah yang berpotensi memusnahkan eksistensi manusia dan adat Tota Mapiha.

PENUTUP

Surat pernyataan penolakan atas pemekaran Kabupaten Mapia Raya dan semua kebijakan serupa lainnya yang kami Dewan Adat Tota Mapiha bersama rakyat, Gereja dan Mahasiswa ini dibuat secara benar, jujur dan damai guna menciptakan keselamatan manusia dan tanah adat Tota Mapiha. Akhirnya, kami Dewan Adat Tota Mapiha hendak menyatakan pernyataan penolakan DOB Mapia Rayat ini dengan berkat kelimpahan ilahi dari Ugatamee, dalam kuasa kebebasan Kohei (Tuhan Yesus Kristus) dan oleh ikatan terang suci Awemee (Roh Kudus).

 

Dogiyai, 27 Juni 2020.

Mengetahui Ketua Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha (Marten “Petenet” Iyai) dan Sekretaris (Ernest “Apostolos” Pugiye)