Home Pers Rilis Rilis dari Godlief JW Kawer tentang Pemilihan Wakil Bupati Biak

Rilis dari Godlief JW Kawer tentang Pemilihan Wakil Bupati Biak

423

MAMPUKAH DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR MELAKUKAN SALAH SATU FUNGSI PENGAWASAN SESUAI KONSTITUSI, YAITU MEMILIH WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR SISA MASA JABATAN PERIODE 2018 – 2023, SEBELUM DIJEGAL UNDANG-UNDANG PEMILU YANG BARU?

Oleh: GODLIEF JW KAWER

Pemerintahan Herry-Nehem telah genap 1 (satu) tahun tertanggal 19 Maret 2020 yang lalu. Capaian-capaian strategis dan terobosan baru yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Herry Ario Nap banyak pula, antara lain kebijakan LH “Larangan Plastik”, Konsolidasi & Pengembangan SDM melalui pertemuan akbar dan seminar nasional; Pembangunan Integrated Coldstorage dan juga penerapan transparansi anggaran melalui videotron serta berbagai capaian strategis lainnya.

Visi Daerah Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 adalah Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya  sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian. 4 (Empat)Misi, yaitu 1).Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah; 2). Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia menjadi yang terdepan di Papua; 3).Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima;4). Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Guna  pelaksanaan visi dan misi daerah, maka Bupati Biak Numfor Herry Ario Nap pada tahun kedua pemerintahannya harus didampingi oleh Wakil Bupati. Perspektif UU Pemerintahan Daerah yang baru kebijakan Politik & Strategis berada pada Bupati & Wakil Bupati serta DPRD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yaitu Sekretaris Daerah sebagai operasional manajemen dari kebijakan Politik Bupati/Wakil Bupati dan DPRD. Oleh sebab itu, Wakil Bupati sebagai pendamping Bupati menjadi sangatlah penting dan mendesak untuk dilakukan pengisian. Apabila melihat kondisi daerah saat ini yang menghadapi Wabah Pandemi Covid-19, maka Sosok Wakil Bupati sebagai pendamping Bupati Biak Numfor sangat diperlukan dan akan sangat membantu pelaksanaan tugastugas politis dan kebijakan strategis daerah secara bersama-sama dengan Bupati & DPRD.

HERRY-NEHEM adalah Pasangan Terpilih Hasil Pilkada 2018 Kabupaten Biak Numfor dan sebelum dilakukan Pelantikan Wakil Bupati terpilih Bapak Almarhum Nehemia Wospakrik telah Meninggal Dunia Desember 2018. Pelantikan Bupati Biak Numfor terpilih dilaksanakan pada 19 Maret 2019, maka setelah 1 (satu) bulan dapat dilakukan pengisian jabatan wakil bupati. Hal ini diamanatakan dalam peraturan perundang-udangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; Pasal 176 Ayat (1) “ Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap. ”
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang. Pasal 176 , ayat (1) “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil

Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan ma sing – masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung”.

  1. Undang – Undang Republik Indonesi A Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tetang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.; Pasal 176
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
  3. Pasal 23 huruf D “ DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Mempunyai Tugas Dan Wewenang “ Memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Lebih Dari 18 (Delapan Belas) Bulan ”.
  4. Pasal 24

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripuma.

(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:

  1. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  2. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  3. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  4. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  5. hak Anggota DPRD ddam Pemilihan;
  6. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
  7. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  8. penetapan calon terpilih;
  9. pemilihan suara ulang; dan
  10. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripuma Pimpinan DPRD mengumumkan:

  1. pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; atau
  2. pengangkatan wakil Kepala Daerah’

Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2018-2023 adalah lebih dari 18 bulan atau masih 45 bulan ke depan, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka DPRD Kabupaten Biak Numfor harus melakukan pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan 2018-2023 sesegara mungkin.

Partai Pengusung yang berhak mengusulkan Calon Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan adalah Partai Pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor Periode 2019-2024, yaitu Parpol GOLKAR, Parpol PDIP dan Parpol HANURA.

06 April 2020, ditengah wabah Pandemi COVID-19 DPRD Jakarta melakukan Pemilihan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Parpol Gerindra dan Parpol PKS melalui Gubernur Anes Baswedan. Pelaksanaan Pemilihan Wagub Jakarta dapat dilakukan ditengah PANDEMI COVID-19 dengan Menerapkan Standar protokol kesehatan yang ketat. Lay out meja diatur berjarak, undangan dibatasi, adanya gun thermal, hand sanitizer dan petugas kesehatan dengan APD lengkap untuk memantau dan memastikan para undangan dan anggota DPRD steril untuk lakukan tugas konstitusinya. Akhirnya pemilihan ini dapat berjalan lancar dan sukses untuk mendapatkan wagub terpilih, yaitu Ahmad Riza Patria (Gerindra) dengan 81 suara sah dan pesaingnya Nurmansyah Lubis (PKS) 18 suara. Lembaga DPRD Biak Numfor melalui Sekretaris DPRD dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD guna  menyelenggarakan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan 2018-2023 dengan penerapan PSDD dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Gubernur Papua, Bpk. Lukas Enembe pada saat Pelantikan Bupati Biak Numfor tertanggal 19 Maret 2019 telah menyatakan dan menginggatkan kepada DPRD dan Bupati Biak Numfor untuk segera melakukan Pengisian Jabatan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2018-2023 melalui mekanisme Pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanggal 20 Februari 2020, awal tahun dan awal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua, Gubernur Papua, melalui Asisten Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Bpk Doren Wakerkwa minta lagi agar Bupati Biak Numfor dan DPRD Biak Numfor segera melakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah mangkat. Surat Sekda Papua atas nama Gubernur Papua untuk memperingatkan Pemda dan DPRD tentang pengisian jabatan Wakil Bupati secara tertulis sudah disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024 telah sah pada 03 Desember 2019 dan telah dibentuk PANSUS Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan 2018-2023 yang diketuai oleh Sdr. Alfius Adadikan dari Fraksi Perubahan Solidaritas Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Parpol Golkar , Parpol PDIP dan Parpol HANURA telah menggodok nama balon Cawabup dan dalam proses pengusulan ke DPP masing-masing parpol.

DPRD BIAK NUMFOR harus mendorong terus Proses Tahapan PEMILIHAN WAKIL BUPATI agar segera dilaksanakan. Berdasarkan PP 12 tahun 2018 diketahui bahwa ada 3 fungsi DPRD, yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.  Pasal 21 Fungsi pengawasan terhadap, yaitu a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Memastikan Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 berjalan lancar dan sukses, itu merupakan wujudnyata pelaksaan tugas pengawasan DPRD Biak Numfor sesuai butir b: Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila DPRD Kabupaten Biak Numfor tidak laksanakan Pemilihan sampai awal Januari 2021, maka Rancangan UU Pemilu yang akan dibahas awal 2021 dapat mencekal Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor.

Rancangan Undang – udangan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal terdiri dari 723 pasal dan terbagi dalam 6 buku, konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang diambil adalah sesuai pertimbangan angka (3.16) Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019, alternatif ke 4, yakni:

“Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD , Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya  dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur; dan Bupati/Walikota”.

Arah Konsep ini terlihat diantaranya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 RUU Pemilu. Pasal 5 RUU Pemilu Baru:

1) Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali

2) Pemilu Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Lokal/Daerah

3) Pemilu Lokal diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional. Pasal 717 s/d pasal 719 diatur bahwa:

  1. Pemilu Lokal pertama diselenggarakan pada Tahun 2022
  2. Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada Tahun 2024
  • Pengisian Jabatan di masa transisi oleh Penjabat Bupati (Pasal 718) ayat (8) dan ayat (9) RUU Pemilu Baru
  • Kompensasi Pemotongan masa Jabatan (pasal 718) ayat (6) RUU Pemilu “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”.

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 karena seharusnya menjabat sampai tahun 2023, namun karena adanya Pemilu Lokal 2022, maka dipotong 1 (satu) tahun.  (Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015)

“DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”.

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak 2019 karena seharusnya menjabat sampai tahun 2024, namun karena adanya Pemilu Lokal 2022, maka dipotong 2 (dua) tahun.  (Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015)

Berdasarkan uraian singkat tentang Arah RUU Pemilu yang baru yang telah ditargetkan oleh DPR akan dibahas dan disahkan awal 2021, maka hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Biak Numfor,terkait pelaksanaan tugas konstitusi memilih Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2018-2023. Konsekwensi logis terhadap Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan, yaitu:

  1. Apabila RUU Pemilu Nasional & Pemilu Lokal dilahrikan, maka ada beberapa peraturan yang dicabut, yaitu:
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Enetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  4. Undang – Undang Republik Indonesi A Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tetang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang
  5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dengan dicabutnya peraturan perundang-undangan diatas, maka Dasar Hukum Pembentukan Panitia Khusus, Tata Tertib Pemilihan & Perangkat Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor menjadi lemah dan perlu dilakukan penyesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yang baru. Penyesuaian ini juga belum tentu dapat dilaksanakan menginggat masa jabatan lebih kurang atau sama dengan 18 (delapan belas).

  1. Periodesasi Pemerintahan Berkurang Karena Pemilu Lokal Akan dilaksanakan Juni 2022. Apabila Pemilu Lokal dilaksanakan Juni 2022, maka Periodesasi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor 2018-2023 akan berakhir Juni 2022, dengan demikian sisa masa jabatan adalah 24 bulan (juni 2020 -Juni 2022). Apabila, memasuki Akhir Bulan Januari 2021, maka masa periodesasi Bupati & Wakil Bupati Biak Numfor adalah 18 bulan terhitung Akhir Januari 2021 sampai dengan Juni 2022. Sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan bahwa pengisian jabatan Wakil Bupati hanya dilakukan apabila lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Oleh sebab itu, Bilamana DPRD Kabupaten Biak Numfor tidak melaksanakan Pemilihan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2018-20123 sampai dengan Januari 2021 dan RUU Baru disahkan, maka Pasca Bulan Januari 2021 TIDAK ADA PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR SISA MASA JABATAN 2018-2023.

Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor hanya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan tugas konstitusinya, yaitu terhitung mulai Juni 2020 – Januari 2021.

SARAN & REKOMENDASI

Langkah-langkah kongkrit apa yang perlu dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka percepatan Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, adalah:

  1. Pimpinan DPRD bersama Pimpinan PANSUSLIH/PANLIH DPRD melaksanakan RDP dengan 3 parpol pengusung, yaitu Parpol Golkar,Parpol PDIP dan Parpol HANURA untuk mengecek sejauhmana prose penggodokan Bakal Calon Wakil Bupati Biak Numfor
  2. Menyusun Skenario “Pelaksanaan Rapat Paripurna” dengan mempertimbangkan PSDD dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah. Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Tugas Gugus Covid-19 Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan dan RSUD Biak.
  3. Menyusun Anggaran yang lebih efisien dan efektif menginggat Undangan dan Peserta Rapat Paripurna Dibatasi 50-60 orang, tidak sama seperti Paripurna yang dihadiri sampai 100-200 orang.
  4. Rapat Konsultatif Pimpinan DPRD dan Bupati Biak Numfor untuk mempercepat Proses Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor paling lambat Bulan Juli 2020.
  5. Konfrensi pers atau penjelasan Pers oleh Pimpinan Parpol Pengusung, Pimpinan DPRD dan Pansuslih tentang progress dan proses tahapan pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor kepada publik lewat media massa.

Akhirnya kami berharap tulisan ini dapat mendorong proses Pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor dapat terlaksana, menginggat sudah 1,5 tahun Bupati Biak Numfor mengarungi bahtera pemerintahan daerah, sebagai seorang Kapten Kapal Biak , beliau membutuhkan Seorang Nakhoda (Wakil Bupati) yang dapat menjaga setir sesuai kompas kebijakan politik dan arah strategis yang telah ditetapkan oleh Bupati Herry Ario Nap dalam dokumen RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. DPRD dan Parpol pengusung sekiranya dapat melakukan komunikasi intens dan berkesinambungan dengan Bupati Biak Numfor sehingga polemik pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor tidak berkepanjangan sampai dengan Tahun Kedua Pemerintahan atau sampai dengan terbitnya RUU Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal di Bulan Januari 2021.

Tabea Kasusama! Salam Sehat Selalu

GODLIEF JW KAWER WAKIL KETUA DPC PROJAMIN KABUPATEN BIAK NUMFOR

PROJAMIN adalah organisasi Perkumpulan yang berazaskan Pancasila yang berbasis Relawan Profesional TOP (Terbuka, Otonom & Profesional) yang mengedepankan keahlian dan kecakapan untuk bermitra dengan Pemerintah (Negara) dengan komitmen kebersamaan dalam menjalin kemitraan dengan semua Lembaga Negara dan kementerian dan institusi Negara lainnya dalam menjalankan visi dalam bidang sosial, budaya, politik ditengah tengah masyarakat. PROJAMIN sebagai kekuatan sipil yang turut membantu sebagai jaringan mitra pendampingan kekuatan masyarakat sipil yang terpercaya diharapkan mampu untuk mengawal pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin 5 tahun ini (2019-2024) dan pemerintahan seterusnya.