Home Meepago Rencana Pelepasan Lokasi Polres, Pihak DPRD akan Dengar Aspirasi Rakyat

Rencana Pelepasan Lokasi Polres, Pihak DPRD akan Dengar Aspirasi Rakyat

258

Dogiyai, jelatanp.com –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai berkomitmen akan menyampaikan sikap secara tertulis setelah mendengar aspirasi rakyat Dogiyai terkait rencana kehadiran Polres di Dogiyai dan Pelepasan tanah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD, Agustinus Tebai, Kamis (12/03) di Dogiyai.

Menurut Tebai, pihak legislatif sampai saat ini belum pernah menyampaikan persetujuan atas rencana kehadiran Polres di Dogiyai.

“Pelepasan lokasi di Degeidimi Kantor Bupati Baru oleh Eksekutif pun belum koordinasi dengan kami. Memang kami diundang untuk bicarakan pelepasan tanah, tapi kami belum pernah berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami. Ini aset Pemerintah daerah, sehingga kita duduk bicara bersama untuk pelepasan tanah,” katanya.

Dengan adanya tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat oleh eksekutif, kata dia, maka pihaknya akan mendengar aspirasi dari masyarakat Dogiyai lalu legislatif secara tertulis akan sampaikan kepada Bupati dan Pihak Kepolisian.

“Kami ada dengar, di lokasi itu masyarakat sudah palang. Sehingga maksud mereka seperti apa , kami akan dengar,” katanya.

Kapolda Papua Drs. Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu saat berkunjung (ke TKP Insiden Tabrakan Maut) di Dogiyai.

Sementara itu, Ketua Lembaga Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai, Germanus Goo, menegaskan, selama ini masyarakat Dogiyai aman-aman saja.

“Tidak pernah ada keributan, mereka ribut pun hanya ketika ada masalah, tanpa masalah mereka tidak pernah ribut. Jadi masyarakat saya ribut ketika ada masalah dan hanya atas kebenaran,” katanya.

Menurut dia, apa lagi Polisi menempati lokasi Kantor bupati di Degeidimi, lokasi  itu masih masalah, tidak boleh seenaknya bupati menyerahkan tempat itu. Tempat itu harus bereskan dengan masalah hak ulayat, juga harus koordinasi dengan semua pihak, tidak boleh ambil kebijakan sepihak.

“Perlu ada tingkat  koordinasi dengan semua pihak, baik itu  anggota DPRD ,Tokoh Adat dan pemilik lokasi. Oleh sebab itu dengan alasan bagaimana pun, kami tolak karena tanah itu juga masih bermasalah mengenai hak ulayat,” katanya.