Home Artikel/Opini Pilkada Nabire: Kepala Daerah Vs KPU & Bawaslu

Pilkada Nabire: Kepala Daerah Vs KPU & Bawaslu

126

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala daerah sudah diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu itu menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada, setiap komponen wajib menjalankan tugas dan tanggungjawab. Juga harus menjaga Netralitas dalam Pilkada.

Bagaimana Peran Kepala daerah (Bupati) dalam Pilkada?

Bupati adalah kepala daerah juga sebagai Pembina Politik dapat menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada . Hal ini sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sana disebutkan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan.

Sebab, Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dalam menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Sehingga, dalam momentum memilih pucuk Pimpinan, peran penting demi menjaga Pilkada yang aman dan damai. Di sini Kepala daerah sebagai orang tua atau bapak untuk semua, sudah sepatutnya bersikap netral tanpa memihak pihak mana pun.

KPU adalah Penyelenggara atau Panitia Pelaksana dalam Pemilihan

Undang-undang dan aturan telah menjamin dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini sudah diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perubahan, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk itu, KPU sebagai lembaga Independen wajib menjaga independensi dan netralitas dalam Pemilihan.

Sehingga, ketika KPU menjaga Independensinya, maka yang terjadi adalah pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa adanya intimidasi atau pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Berdemokrasi dengan sejuk dan mengedepankan sikap dewasa dalam berpolitik.

 

Bawaslu

Begitu juga dengan Bawaslu. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sudah jelas, yakni mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Hal ini sudah diatur dalam Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Pilkada aman dan tidak sebagai besar ada di tangan Bawaslu . Artinya bahwa pengawasan terus dijaga ketika KPU dan Tim melangkahi aturan-aturan dalam Pemilu.

Bagaimana dengan Pilkada Nabire hari ini?

Beberapa hari terakhir ini masyarakat Kota Nabire terus berdemonstrasi ke Kantor KPU, Bawaslu dan Kantor Bupati. Alasanya bahwa, Bawaslu sudah lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan Negara sesuai dengan amanat UU dan aturan yang ada.

Banyak pelanggaran yang dilakukan, misalnya Kepala daerah melakukan kampanye-kampanye terbuka untuk mendukung salah satu Paslon. Kemudian, pergantian RT/RW, kepala desa, Distrik dan Kepala Dinas. Padahal dalam himbauan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta agar kepala daerah tidak melakukan mutasi jabatan jelang Pilkada. Hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang ada.

Pergantian KPPS dan PPS pun terus dilakukan sampai hari ini padahal dalam PKPU ada tahapan dan jaldwal. KPPS ditetapkan sebelum tiga bulan pelaksanaan pencoblosan. Berarti KPU harus lakukan penetapan pada bulan Oktober. Kenapa hari masih ganti-ganti yang tidak sesuai dengan usulan dari masyarakat. KPU diamana? Siapa yang bermain? Data-data pemiliih masih acak-acakan, tidak seesuai dengan penduduk yang benar-benar berdomisili di Nabire. Hal ini tentu merugikan warga yang punya hak memilih. Belum penetapan denah pemungutan suara di TPS.

Bagian ini, peran penting Bawaslu dalam mengawasi tahapan mesti dijalankan. Kalau Bawaslu tegas dalam proses ini, maka kecurangan ini tidak terjadi.

Menurut hemat kami, jika KPU, Bawaslu, dan Kepala daerah berperan sesuai tugas dan tanggung jawab sesuai amanat undag-undang, maka Pilkada Kabupaten Nabire akan berjalan aman dan lancar.

Sehingga Pilkada wajib langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa menncederai asas-asas demokrasi itu.

Pilkada yang baik akan menghasilkan Pemimpin yang baik pula. Sebaliknya, Pilkada main curang akan menghasiikan Pemimpin yang kacau.

Penulis adalah Ketua Tim Relawan Dogiyai for Frans-Bro.