Home Artikel/Opini Pentingnya Wawasan Hukum Kebangsaan dan Bernegara Bagi Keamanan NKRI

Pentingnya Wawasan Hukum Kebangsaan dan Bernegara Bagi Keamanan NKRI

70

Oleh : Yoseph Bunai

Peraturan Negara Republik Indonesia masih berlaku dengan aturan kenegaraan atau juga biasa disebut dengan Negara Hukum. Aturan kenegaraan bangsa ini dilululantakan dan tidak ditegakkan oleh para aktor elit politik atau pemerintah. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara masih diwarnai dengan daya ketidakadilan yang signifikan. Masyarakat kecil selalu mengalami pengalaman pahit, sebagaimana kemanusiaannya tidak dihargai oleh pemimpin pemerintah sebagai penguasa. Ukuran dari suatu bentuk penghormatan dan penghargaan belum begitu ditampilkan sebagai suatu pertanggungjawaban etis. Pemerintah, Agama dan Adat di wilayah NKRI hidup di atas peraturan Negara.

Misalnya di dalam Gereja Katolik juga dikenal dengan suatu institusi Gereja yang bersifat hirarkis. Kunjungan Uskup ke wilayah Dekenatpun mesti ada suatu pemberitahuan ataupun informasi kepada Pastor Dekan Dekenat yang bertanggungjawab di wilayah tersebut. Begitu juga, Pastor Dekan yang berkunjung ke Paroki-Paroki mesti melampirkan surat pemberitahuan kepada Pastor Paroki. Begitu juga ke wilayah Stasi pun dilampirkan dengan surat pemberitahuan dan informasi kepada pewarta setempat. Hal ini merupakan suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap institusi Gereja.

Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat mesti bersandar pada tatanan hukum yang lebih intens dan menyeluruh. Pengkultusan suatu peradaban kepemerintahan yang berhadapan dengan masyarakat mesti dibangun dan ditingkatkan berdasar pada wawasan kebangsaan dan kenegaraan secara baik dan benar. Sehingga kehidupan berpolitik dan berekonomi di dalam NKRI, dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama.

Aturan atau hukum adat di Papua pada umunya berkaitan dan nyaris-nyaris sama. Papua memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebudayaannya, misalnya perang antara-suku. Perang suku tidak akan ada dan terjadi tanpa pemberitahuan pihak korban dan pelakunya. Dalam kebiasaannya, sebelum memulai perang adat semacam kompromi atau perundingan antara kedua pihak yang bertikai yakni, kedua kepala perang. Dengan demikian adanya peraturan yang disepakati bersama dan dipatuhi. Oleh sebab itu Perang itu berjalan sesuai dengan penghormatan dan penghargaan yang dewasa secara budaya.

Problema Budaya Kebangsaan dan Militer Masuk Beberapa Distrik Tanpa izin Kepala Distrik dan Kepala Kampung di Kab.Paniai.

Berangkat dari sebuah refleksi bahwa, penulis menganggap aparat keamanan belum memahami secara sungguh terkait Hukum Kenegaraan. Kunjungan atau mungkin benar operasi militer yang dilakukan aparat di kabupaten paniai merupakan kunjungan illegal. Sebab, kunjungan yang dilakukan oleh pihak aparat di kabupaten paniai telah mengganggu psikologi masyarakat secara toritorial. Selain itu, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pihak pemerintah kepada masyarakat terkait kehadiran aparat. Pemerkosaan hukum selanjutnya dilakukan dengan penurunan aparat tanpa henti di beberapa wilayah di paniai. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa, aparat juga tidak memberitahukan maksud dan tujuan kehadiran mereka. Hematnya, penempatan militer ke setiap distrik atau kampung dengan motif kepentingan Negara.

Kedatangan Militer di distrik Aradide-Komopa, Distrik Paniai Barat- Obano dan di distrik Wegemino kab. Paniai  sejumlah 100-an orang utusan perintah Mabes TNI pusat Jakarta. Ada apa? mereka diutus tanpa diberitahukan pemerintahan setempat (daerah) dan pemerintahan kecil di setiap distrik dalam wilayah NKRI. Apakah setiap distrik Pedalaman Papua bukan termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kunjungan apapun ke distrik tidak perlu diketahui pemerintah daerah?. Bukankah rasa hormat mesti dijunjung? Benarkah NKRI adalah Negara hukum? Dalam hal ini, pemerintah pusat, jangan abaikan ketatanegaraan yang selama ini sedang berlaku di setiap wilayah.

Struktur kepemimpinan pemerintahan Indonesia sudah jelas. Kepemimpinan yang disusun secara Triaspolitika melalui Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada kepdis, ada desa, dan RT/RW. Hargailah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh seseorang, yang telah dipercayakan oleh Negara. Kepemimpinan yang telah dilantik dengan resmi oleh Kepala Daerah Setempat. Jika mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya, maka apa gunanya aturan atau hukum di dalam kedaulatan NKRI. Semestinya Negara menyeriusi hal yang sebstantif  bukan hal-hal yang hanya ada dipermukaan saja.

Penempatan TNI di distrik hanya Koramil. Koramil ditugaskan juga untuk melindungi masyarakat dan bekerjasama dengan institusi yang berhubungan di daerah tersebut. Dengan tujuan melindungi dan mempertahankan kesatuan dalam kenegaraan. Pertanyaan yang menggelisakan ialah Apakah masyarakat setempat di beberapa distrik atau kampung telah melakukan tindakan jahat atau melanggar tatanan hukum berbangsa dan bernegara? Apakah selama masyarakat hidup bernaung bersama koramil melakukan perlawanan kepada negara? Sepertinya ada kekeliruan dalam pemindahan TNI berskala besar ke setiap distrik?

Daerah Papua saat ini tidak membutukan keamana dari tentara berskalah besar. Beberapa distrik sementara masih aman termasuk daerah yang telah ditempati militer berskala besar tersebut. Maka Mabes TNI seharusnya menghargai Koramil yang bertahan hidup bersama masyarakat, yang masih aman-aman sampai saat ini di daerah pedalaman, yang tidak bisa dijangkau dengan jaringan dan Transportasi dalam bentuk apapun. Sebagaimana dilansirkan oleh DPRP Papua Jhon Gobai bahwa bila perlu dana untuk pembayaran pasukan bersakalah besar ini disalurkan kepada setiap Koramil yang bertahan hidup dan mati-matian bersama masyarakat yang selama ini aman-aman (26 Januari 2020, Kabar Meepago).

Gerakan Negara dengan menempatkan Militer di distrik pedalaman pada tahun baru 2020 membawa dampak negatif terhadap masyarakat, terlebih masyarakat kecil. Masyarakat Papua pada umumnya berada dalam kondisi trauma, sehingga akan mengganggu kegiatan dan seluruh aktifitas di dalam kabupaten. Hati kecil para masyarakat sedang bertanya-tanya dalam dirinya, “Apa yang mereka mau lakukan kepada kami?”.  Maka itu pemerintah pusat segera menarik pasukan militer yang sedang menakut-nakuti masyarakat di setiap kampung khusunya distrik Agadide-Komopa, Distrik Paniai Barat-Obano dan Distrik Wegebino. Sebab, keberadaan aparat hanya memperluas dan memperdalam persoalan. Tidak ada solusi lain, tarik aparat kembali ke Mabes Pusat dan Anggaran yang dialokasikan mesti dialihkan kepada koramil setempat demi keamanan dan ketenangan bersama.

Penulis adalah Mahasiswa Asal Sedang Mengenyam Pendidikan Pasca-Sarjana di STFT “Fajar Timur” Jayapura-Papua