Home Artikel/Opini Pentingnya Membangun Budaya Solidaritas Dan Tata Ekonomi Yang Adil Di Tanah Papua

Pentingnya Membangun Budaya Solidaritas Dan Tata Ekonomi Yang Adil Di Tanah Papua

99

Oleh: Okto Kapolulumki Apintamon

 

Papua dalam sebutan romantisnya adalah “surga kecil” yang jatuh di bumi cenderawasih. Di dalamnya berbagai makhluk hidup mendiami, lebih khusus manusia yang hidup berinteraksi antar keluarga, klen, sesama, kelompok, organisasi dan hadir berbagai suku, agama dan  ras. Untuk menjamin kehidupan manusia itu, perlu adanya tata ekonomi yang adil di tanah Papua. Tata ekonomi ini tercipta melalui kerja sama, saling membantu dalam kehidupan bersama sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Juga persatuan dan kesatuan dari kita untuk membangun negeri ini. Tali persaudaraan tetap terpelihara dan bangkitkan kembali bersama membangun manusia Papua yang masih terpinggirkan, tertindas dan masih miskin.

Pentingnya kita membangun budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil di tanah Papua, supaya nilai bekersamaan tetap terbangun, karena memang budayanya orang Papua hidup berkomunitas, saling berbagi kasih berupa hal material ataupun non-material. Pada semua itu berjtujuan untuk saling membantu, saling melengkapi saudara-saudari yang berkekurangan, miskin dan tertindas supaya hidup adil dan damai. Untuk membangun Papua adalah misi besar yang harus diwujudkan. Tujuannya adalam untuk membangun dan membangkitkan manusia Papua yang masih memandang miskin di mata dunia walaupun kaya.

Dalam hal ini, Edward B. Tylor mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan-kemampuan, serta tata cara lainya yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat(Tylor, 1942). Prinsip kehidupan, harus terus berlangsung, kehidupan harus dilindungi, kehidupan harus dipelihara dan kehidupan harus dirayakan. Dalam situasi kehidupan ini, bagi orang Melanesia (Papua) kehidupan yang demikian ada dalam kehidupan bersama, kehidupan suatu komunitas, di mana pribadi antar kelompok, kelompok dengan kelompok dan semua yang di tanah Papua ini, menjadi bagian di dalamnya. Untuk itu, kita harus membangun budaya solidaritas secara pertikal maupun horizontal demi menyelamatkan dan memanusiakan manusia di tanah Papua ini. sekarang hanya dengan membangun persaudaraan yang bisa dapat kita wujudkan keadilan ekonomi yang adil untuk semua lini. Namun, sepertinya masih belum  ada persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga kebersamaan ini belum nampak di Tanah Papua.

Saya mengangkat kenapa pentingnya membangun budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil? Hukum agama yang dinilai parlemen ada pada setiap agama di dunia adalah jangan mencuri! Budaya solidaritas perlu semakin dikembangkan di tanah Papua, karena kemiskinan masih melanda banyak penduduk dunia, termasuk tanah Papua. Maka, untuk merubahnya sistem tata ekonomi di Papua harus diubah supaya keadilan bisa dapat tercapai. Mengapa Papua masih memandang miskin, walaupun dunia mengenal Papua merupakan “surga kecil yang jatuh ke bumi”? Karena memang sistem ekonomi masih belum berubah dan tetap di kendalikan oleh sistem dari pihak-pihak yang berkuasa. Dari sini, kita bisa membangun komitmen kepada budaya

toleransi dan hidup yang benar. Hukum agama yang dinilai mendasar dalam komitmen ini, adalah jangan menipu! Keadilan secara global tidak akan tercapai tanpa kebenaran dan kemanusiaan.

Di Papua harus terbuka untuk tata ekonomi yang adil untuk memanusiakan manusia yang ada di bumi cenderawasih ini.  Agar supaya apa yang semua orang Papua harapkan tercapai, yakni keadilan dan damai; harus bersatu dan saling mendukung dalam semua aspek kehidupan manusim sehingga misi itu benar-benar terwujud. Semua itu kembali pada sejauh mana selama ini membangun budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, bagi penduduk orang asli Papua(OAP).          Membangun solidaritas akan tercipta kalau orang Papua sendiri betul-betul mencintai budaya, kebiasaan sebagai manusia yang memanusiakan manusia, dengan membuka peluang-peluang yang menghidupkan masyarakat yang masih merasa miskin di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting ada faktor pendorong strategi membangun solidaritas, di  tanah Papua ini. Dengan adannya banyak sumber daya manusia, adanya kesadaran untuk melestarikan budaya, adanya keinginan untuk memajukan ekonomi bagi masyarakat Papua, dan yang saya pikir yang terakhir adalah kemauan untuk berkarya dengan sesama anggota solidaritas sebagai orang Papua. Dengan demikian, Papua lebih meningkatkan hidup solidaritas, serta hidupkan kerja gotong royong demi membangun Papua yang hidup adil dan damai. Namun, orang Papua sendiri, masih belum ada kemajuan dalam bidang ekonomi, karena masih belum menyadari diri dan saling menghargai, menghormati, dan memberdayakan antar orang Papua itu sendiri sehingga yang terjadi adalah egois, hidupnya lebih mandiri untuk diri sendiri daripada hidup berkomunitas untuk membangun sebuah kebersamaan dan tidak menghargai sesama yang

lain sebagai Ciptaan Tuhan yang sama.

Papua Kaya Tapi Miskin

Mengapa saya katakan demikian, karena memang kita tahu bahwa Papua memilki kekayaan alam yang sangat indah, dan memilki kekayaan emas yang sangat besar. Namun, kenyataannya apa yang terjadi, kemiskinan, ekonomi, kesehatan yang masih belum terjamin secara maksimal dan pendidikan yang tidak merata dan terjamin. Beberapa alasan logis: Pertama, di Papua telah diberikan UU No. 21 tentang otonomi khusus , namun ternyata pejabat papua masih harus melaksanakan UU No. 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, dua undang-undang tersebut ini berjalan sekaligus , sehingga akibatnya mereka banyak bekerja di luar dari apa yang masyarakat Papua harapkan.

Kedua, laporan pertanggung jawaban dari dana otsus, yang pertahun dikucurkan 3 triliun (terbilang) tidak jelas penggunaannya. Adanya tidak ada pertanggung jawaban dari para pejabat daerah yang diberi amanat dalam melaksanakan program pembangunan Papua. Ini jugalah yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena selama 10 tahun pelaksanaan otsus, masyarakat Papua sendiri tidak mengetahui apa program dari dana otonomi khusus yang digulirkan pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua.

Ketiga, tidak adanya LSM maupun aktivis yang berani secara tegas membeberkan tentang korupsi ataupun kebobrokan dalam penggunaan anggaran otonomi di Papua. Mengapa? Karena

kita mengetahui, bahwasanya walikota dan bupati yang menjabat di Papua adalah putra daerah. Walaupun ada yang sudah dilakukan, namun adapula masyarakat yang mendukung pemimpinya sehingga tidak jelas arah yang mau di capai. Saya melihat sangat susah untuk sistem melawan dengan masyarakat biasa yang dengan kemampuan terbatas. Bukan karena mereka tidak mampu, namun sistem lebih berkuasa maka kita juga mesti membangun sistem yang kuat untuk melawanya, yakni membangun solidaritas, saling menghormati, saling menghargai dan kerja sama. Membangun pula relasi yang baik antar sesama, suku, masyarakat, dan kelompok- antarkelompok dan sebagainya. Sehingga, bersama membangun Papua yang damai dan sejahtera dengan adanya terbentuk tata ekonomi yang adil dalam hidup bersama.

Keempat, selama 10 tahun berjalan otonomi khusus di Papua, pemerintah pusat dalam hal ini belum pernah memberikan evaluasi secara continue terkait pelaksanaan otonomi khusus dan juga pengguliran anggaran otsus itu digunakan untuk program apa saja dan bagaimana implimentasinya selama berlangungnya pelaksanaan otsus itu.

Solusi yang saya pikirkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Hal pertama, Pemerintah daerah harus terbuka(transparan) dan kerja sama dengan masyarakat sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat tercapai. Dalam hal ini, pentingnya membangun solidaritas dan tata ekonomi yang benar-benar adil dan merata di seluruh pelosok tanah Papua ini. Kedua, masyarakat mesti harus sadar akan kebudayaan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, ketiga untuk membangun solidaritas dan tata ekonomi yang adil di Papua, harus membangun sumber daya mannusia terlebih dahulu. Sehingga, mampu mengatasi masalah- masalah yang terjadi di Papua ini bisa dapat teratasi.

*Penulis adalah mahasiswa STFT “Fajar Timur” dan anggota Aplim Apom Research Group (AARG)