Home Artikel/Opini Pemekaran Kabupaten Mapia Raya: Langkah Awal Memusnakan Eksistensi Manusia dan Alamnya di...

Pemekaran Kabupaten Mapia Raya: Langkah Awal Memusnakan Eksistensi Manusia dan Alamnya di Tota Mapiha

196

Oleh: Florentinus Tebay*)

Ditengah isu rasisme yang semakin marak, yang sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu dan ditengah dunia yang diguncangkan oleh wabah Covid-19 di dunia, Indonesia dan di tanah Papua. Dalam situasi yang demikian, orang Papua pada umumnya dan masyarakat Tota Mapiha sendiri dikagetkan dengan adanya wacana mengenai pembentukan (Pemekaran) Kabupaten Mapia Raya, (Sebuah Kabupaten baru dari Kabupaten Dogiyai). Wacana mengenai dibentuknya wilayah kabupaten yang baru ini sendiri sudah direncanakan dan diperjuangkan oleh oknum-oknum tertentu secara sistematis dan konsisten hingga berujung pada Sabtu, 20 Juni 2020 sudah dilaksanakan upacara bakar batu dengan 20 ekor babi dalam upaya pembentukan daerah pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

Dampak Negatif DOB di Tanah Mapia
Ada beberapa dampak negatif dari DOB itu sendiri, yakni Pertama bahwa pemekaran kabupaten Mapia Raya sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Tota Mapiha. Artinya bahwa seluruh kekayaan alam, tanah, hutan, dan seluruh alam semesta di tanah Mapia yang dijaga, dilindungi dan dipelihara baik oleh masyarakat Mapia sendiri sejak dahulu hingga kini di tanah Mapia menjadi sasaran eksplorasi dan eksploitasi hutan dan alamnya di tanah Mapia. Sehingga dengan begitu roh dan kehidupan alam beserta manusianya tidak bersama-sama dengan masyarakat adat di Tota Mapiha untuk saat ini dan nanti.

Dampak negatif Kedua adalah dengan adanya pemekaran wilayah baru, maka dimungkinkan akan adanya Transmigrasi dari luar tanah Papua ke tanah Mapia. Sehingga dengan begitu (Dengan adanya transmigrasi) secara besar-besaran dan dalam jumlah yang cukup tinggi, akan mengakibatkan penduduk masyarakat tota Mapiha akan termarjinalisasi (Terpinggirkan) di atas tanah dan kekayaan alamnya sendiri di tanah Mapia. Artinya bahwa dengan adanya transmigrasi juga seluruh kekayaan alam, tanah dan manusia juga menjadi sasaran utama di tanah Mapia.

Dampak Ketiga adalah adanya pemekaran baru, maka akan ada militerisme di tanah Mapia. Artinya bahwa pemerintah pusat (Jakarta) dengan mengirimkan, Brimob, TNI/Porli, dan didiraknnya Pos-Pos seperti Kapolsek, Koramil, dll di sepanjang jalan dan di tengah-tengah tanah Mapia dapat membawa ketidaknyamanan bagi masyarakat di atas tanah Mapia. Sehingga dengan begitu dapat menekan psikologi masyarakat dalam melakukan beragam aktivitas sebagaimana biasanya, seperti berburu, berkebun, dan lainnya di tanah Mapia. Jika belajar dari dinamika kehidupan sosial di beberapa kabupaten di Wilayah Meepago, seperti di Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai dinamika kehidupan inilah yang sudah dan sedang terjadi di beberapa kebupaten tersebut. Saya menduga bahwa dengan adanya pemekaran Mapia Raya di tanah Mapia, maka dinamika kehidupan social ini juga yang akan terjadi di tanah Mapia.

Dampak negatif Keempat adalah bahwa dengan adanya pemekaran baru di tanah Mapia, maka akan Merusak ekonomi masyarakat. Artinya bahwa dengan masuknya bisnis, dibangunnya pertokoan, supermarket, hypermarket dan lainnya. Maka dengan sendirinya, persaingan ekonomi masyarakat adat Mapia akan kalah bersaing. Sehingga dengan begitu, secara langsung masyarakat adat Mapia akan termarjinalisasi (Tersingkir) di sudut-sudut kampung dan pelosok-pelosok di atas tanahnya sendiri di tanah Mapia.

Dampak negatif Kelima adalah bahwa dengan adanya pemekaran juga dapat mempersempit ruang gerak pendapat umum. Artinya setiap aspirasi apapun dan dalam bentuk apapun akan dikekang, dibubarkan dan bahkan dihadang oleh aparat TNI/Porli, Brimob dan lainnya. Apalagi sifatnya berkaitan dengan Ideologi Papua Merdeka. Penulis secara pribadi berpikir bahwa dengan adanya tindakan yang demikian akan menekan dan bahkan memaksa kenyamanan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat adat Mapia di tanah Mapia.

Dampak negatif Keenam dengan adanya pemekaran Mapia Raya, sebenarnya bukan solusi bagi kesejahteraan dan meningkatkan system pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum lainnya di tanah Mapia. Karena bagi saya (Penulis) pemekaran kabupaten Mapia Raya justru akan membawa malapekata di dalam kehidupan sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Tidak hanya itu, ia juga justru menjadi lahan penyakit dari bertumbuh suburnya penyakit social seperti, korupsi, kolusi, nepotisme, perjudian togel, prostitusi, miras dan penyakit lainnya di tanah Mapia.

Dampak Negatif Ketujuh ialah bahwa dengan adanya pemekaran kabupaten Mapia Raya, maka (Pemekaran) sendiri menjadi pintu masuknya Kapitalisme dan Imperialisme. Artinya bahwa wilayah pemekaran kabupaten Mapia Raya sendiri bisa menjadi lahan potensial bagi kaum kampitalis dan imperialis. Wilayah pemekaran baru sendiri bisa menjadi tempat penanam modal dan kegiatan industri, dengan mendatangkan perusahan-perusahan besar di tanah Mapia untuk mengeksploitasi hutan, gunung, dan segala kekayaan alamnya di tanah Mapia sendiri.

Penutup
Berdasarkan beberapa alasan atau dampak negatif yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya sendiri bukan solusi untuk mensejahterakan dan menyelamatkan masyarakat adat Tota Mapiha dan segala harta benda serta kekayaannya di tanah Mapia. Tetapi, Pemekaran Kabupaten Mapia Raya sendiri justru membawa Malapetaka dan Kehancuran bagi masyarakat adat di Tota Mapiha di tanah Mapia. Tolak Wacana Pemekaran Kabupaten Mapia Raya di Tanah Mapia.

Solusi
Mengutip dari (dalam Surat Pernyataan dan Sikap dari Pelajar Mahasiswa-Mahasiswi RPM Simapitowa dan Para Mahasiswa Mee Di STFT Fajar Timur), maka ada beberapa solusi yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai. Karena, Pemekaran KABUPATEN MAPIA RAYA sendiri tidak memberi solusi bagi masyarakat TOTA MAPIHA. Diantaranya ialah memperbaiki wajah atau sistim pemerintah sendiri, yakni, mewujudnyatakan visi-misi “DogiyaiBahagia”, Memperbaiki system birokrasi, Mengontrol (dan kalau bisa menutup) setiap aktivitas perjudian illegal (togel, rolex), penjualan minuman keras dan prostitusi, Mengontrol transmigrasi illegal. Membatasi dan mengontrol perlakuan aparat keamanan terhadap masyarakat secara berlebihan.

Memperbaiki wajah pendidikan, dengan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dogiyai dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa dan pelajar di setiap kota studi. Membangun dan/atau memperbaiki asrama-asrama mahasiswa di berbagai kota studi dan sekolah-sekolah yang ada di Dogiyai. Menyiapkan dan mengakomodir kebutuhan tenaga pengajar (guru TK, SD, SMP dan SMA) putera-puteri asli Dogiyai. Pengangkatan guru-guru asli menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Membangun Kesejahteraan Ekonomi dengan baik, yakni, Menghidupkan ekonomi kerakyatan, Menyediakan lapangan kerja, Melindungi dan mengelolah Tungku Api Kehidupan.

Dalam bidang Kesehatan. Diantaranya, ialah, Menyiapkan dan mengakomodir kebutuhan tenaga medis putera-puteri asli Dogiyai. Membangun dan/atau memperbaiki rumah sakit dan perumahan tenaga medis yang ada di Dogiyai. Menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan tenaga medis.

Semoga!!!

*) Penulis adalah Mahasiswa dan Anggota Kebadabi Voice di STFT “FajarTimur”, Abepura, Jayapura, Papua.