Home Berita Pemekaran DOB Mapia Raya, DPRD Fraksi Gabungan PBB Yones Waine: Eksekutif Mestinya...

Pemekaran DOB Mapia Raya, DPRD Fraksi Gabungan PBB Yones Waine: Eksekutif Mestinya Hargai Aspirasi Rakyat Sejak 2019 Lalu

362

Dogiyai, Jelatanp.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus hargai sebuah pernyataan sikap penolakan pemekaran kabupaten Mapia Raya pada tahun 2019 lalu oleh masyarakat bersama pelajaran dan mahasiswa serta intelektual kabupaten Dogiyai.

Hal ini ditegaskan Yones Waine, Sekertaris Komisi B saat ditemui Awak media ini di rumahnya Smoker Nabire Papua belum lama ini.

Menurut Waine, pernyataan sikap yang pernah dibacakan dalam Demonstrasi Penolakan Pemekaran Kabupaten Mapia Raya pada 2019 lalu memang tak layak.

“Oleh sebab itu, Pemda Dogiyai mesti mempertimbangkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Lokasi kedudukan ibu kota, Data Penduduk Tetap (DPT) Lembah kamu dan Mapia,” tegas Waine.

Lanjutnya, ada empat persoalan yang belum dituntaskan pemda Dogiyai hingga saat ini walau isunya telah beredar di lingkungan masyarakat serta media sosial pada tahun 2018-2020. Setidaknya, itulah yang harus dituntaskan lebih dahulu sebelum ada Pemekaran DOB do Dogiyai.

“Empat persoalan itu adalah Pemindahan Ibu Kota Dogiyai ke Pona, Pemekaran Kampung, Pemekaran Distrik dan Pemekaran Kabupaten Mapia Raya, tetapi semuanya Penipuan belaka. Hanya memainkan dana ABPD untuk pembangunan kabupaten Dogiyai.”

Lanjutnya lagi, Persetujuan anggaran dana peminjaman 100 millyard di Bank Papua provinsi untuk pemekaran kabupaten Mapia Raya, dilakukan dilkukan atas DPRD lama kabupaten dogiyai Periode tahun 2014-2019.

“Khusus untuk kami DPRD baru kabupaten Dogiyai Periode sekarang ini selama 5 bulan terhitung dari tanggal 27 januari 2020 hingga Detik ini 22 Juni 2020 selama 5 bulan ini kami Legislatif baru dan Eksekutif kabupaten Dogiyai belum pernah bahas tentang pemekaran kabupaten Mapia Raya itu.”

Bahkan kami juga, kata Waine, belum pernah bertatap muka dengan eksekutif untuk membahas pemekaran Mapia Raya tersebut.
DPRD baru kabupaten Dogiyai juga sangat rasa bersalah atas kedatangan pemekaran kabupaten Mapia Raya tersebut, sebab semua itu terjadi tidak melalui mekanisme kerja yang ada di kabupaten Dogiyai dengan mengabaikan oleh lembaga legislatif di kabupaten Dogiyai.

“Secara logikanya bahwa, kalau mau bangun suatu daerah atau kabupaten itu, seharusnya kerjasama kedua lembaga besar yang ada di Daerah yaitu, LEMBAGA BESAR LEGISLSGIF dan LEMBAGA BESAR EKSEKUTIF. Kalau seperti demikian kapan kita bangun kabupaten Dogiyai yang kita cintai ini,” ujar Waine”.

Jurnalis: Aleks Waine

Editor: Ibo Goo