Home Artikel/Opini Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Dalam Intervensi Pemerintah...

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Dalam Intervensi Pemerintah Pusat

95

Benyamin Binbangan Uropmabin*
Dalam UUD OTSUS ada beberapa hal yang ditekankan di sana salah satunya adalah dengan diberlakukannya Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat. DOB adalah strategi pembangunan yang dilancarkan oleh Pemerintah Pusat demi meminimalisir keterbelakangan pembangunan baik dari segi SDA maupun SDM yang terjadi di Papua. Namun sangat disayangkan bahwa proses ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Orang Asli Papua sendiri.
Dengan landasaan berpikir bahwa Daerah otonom baru di Papua menjadi ladang subur bagi lowongan bisnis kaum militerisme dan kapitalisme elit negara di atas tanah Papua. Hal ini dilakukan negara tanpa memahami konteks kebutuhan dan tuntuntan Orang Asli Papua. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disadari bersama oleh Orang Asli Papua adalah pertama, terjadinya degradasi dan eksploitasi serta ekspolorasi sumber daya alam (SDA) di Papua yang semakin meningkat. Kedua, DOB akan berdampak pada penghancuran hutan lindung dan tidak akan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketiga, DOB memperparah penjajahan ekonomi orang asli Papua secara masif dengan dalil bisnis dan sistem kapitalis. Keempat, ruang gerak mengemukakan pendapat di muka umum sesuai dengan UUD 1945 akan semakin dipersempit dan diintimidasi apalagi berkaitan dengan perjuangan ideologi orang asli Papua. Kelima, sistem pendidikan dan kesejahteraan tidak akan terealisasi dengan baik karena masifnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dari ke lima dampak yang diuraikan di atas initentunya akan menciptakan konflik internal antara orang Papua sendiri yang pro dengan mereka yang kontra akan pembentukan DOB. Selain itu akan terajdi konflik bagi mereka yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut. Belum lagi terkait dengan masalah tanah dan sumber daya alam.
UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua dan Papua Barat sudah berlangsung hingga 20-an tahun namun kondisi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan intervensi pusat yang sangat kuat dalam roda pemerintahan daerah. Sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah seolah-olah tidak memfungsikan peran yang tertera dalam OTSUS itu sendiri. Otoritas dan elit negara masih mengambil peran dalam kebijakan-kebijakan sentral yang terjadi di Papua. Banyak elit negara yang menggunakan OTSUS sebagai pintu masuk kapitalisme lokal di Papua. OTSUS selama ini tidak memenuhi kebutuhan dasar orang Papua. Oleh sebab itu UU OTSUS dalam evaluasinya ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius bila perlu dikembalikkan kepada Pemerintah Pusat.
Pengambilalihan kewenangan oleh pusat dalam kewenangan pemerintahan daerah sebenarnya sudah berlaku sejak rezim Soeharto. Intervensi pusat selalu mendominasi semua lini pemerintahan. Mereka bekerja dengan tuntutan otoritas yang berkuasa. Sistem otoriter yang dibangun membuat banyak daerah tidak berkutik ketika berhadapan dengan elit pusat pada waktu itu. Hingga akhirnya ruang demokrasi itu baru terbuka ketika terjadi sejarah reformasi pada zaman B.J. Habibie. Presiden Ke tiga RI ini mulai mengambil alih pemerintahan dan merevisi UUD 1945. Selanjutnya dalam pemerintahan Gus Dur, barulah Otonomi Khusus diberikan kepada masyarakat Papua. Alasan dasar pemberian OTSUS adalah tuntutan memisahkan diri dari NKRI yang semakin masif dilakukan seluruh rakyat Papua. Dalam hal ini Otonom Khusus (OTSUS) diberikan melalui UU No.21 tahun 2001 bagi provinsi Papua yang kemudian membentuk Daerah otonomi Baru yakni Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah kedua provinsi ini diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari kelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi Papua adalah untuk mengangkat dan mengatur harkat dan martabat orang Papua yang di atur dalam PERDASUS dan PERDASI.
Sejarah berlakunya pembentukan daerah otonomi baru sudah terjadi sejak masa orde lama melalui UU No. 1 Tahun 1945 yang merupakan UU tentang desenteralisasi,yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 22 Tahun 1948,disini terlihat hasrat dari pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah,dengan menjadikandesa sebagai letak titik berat otonominya. Selain itu terjadi pergulatanmelawan Belanda,maka pemerintah mengalami kesulitan dalam menerapkan UU No.22 Tahun 1948 tersebut. Akibat lain adalah terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang juga masih di temui dalam pelaksanaannya. Selanjutnya sepanjang tahun 1945-1949 Indonesia melaksanakan demokrasi liberal sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif,aspiratif dan limitatif. Dalam tahun ini Idonesia melaksanakan pemerintahan daerah sesuaiUU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah. Dari undang-undang ini terlihat jelas keinginan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerahyang seluas-luasnya,dengan pengertian bahwa daerah leluasa untuk mengurus rumah tanggahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat,demikian hal dengan pemilihan kepala daerahyang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pada masa orde baru sejak Tahun 1966-1998 berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1974, pemerintahan yang dijalankan memperlihatkan watak pemerintahan yang konservatif, yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonom nyata dan bertanggungjawab sebagai pengganti asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal ini memang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemerintah senantiasa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendaknya demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kenyataannya ini sebagai gambaran bahwa pemerintahan tidak berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan asas kekuasaan (otoriter). Ada pun ketentuan hukum mengenai agraria masa orde baru masih mengunakan undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Namun pelaksanaannya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti peraturan menteri dalam negeri (PMDN) No.15 Tahun 1975 yang mengatur tentang tata cara pembebasaan tanah untuk keperluan pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Inpres nomor 9 tahun 1973 yang berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat di kategorikan sebagai kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memudahkan pengambilan tanah dari rakyat. Kemudian pada tahun 1998 dan 2000 merupakan masa reformasi. Maka keluar undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dari undang-undang pemerintahan daerah tersebut Pemerintah Pusat mengembangkan provinsi Papua untuk memekarkan beberapa daerah otonom baru dan sekaligus memberlakukan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Berlakunya undang-undang No. 21 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan dan aspirasi rakyat Papua melainkan asas kekuasaan pemerintah. Maka daerah otonomi khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada provinsi Papua sifat otoriter, konservatif, sentralistis dan ortodoks demi kepentingan individu dan kelompok tertentu denganasas kekuasaan pemerintah untukmenindas rakyat Papua.
Kelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat atas Impelementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat tampak bahwa hal ini bersifat otoriter, konservatif, senteralistis dan ortodoks mengarah pada paham Fedoalisme. Maka hak- hak rakyat yang tertuang dalam UU No.21 Tahun 2001 yang di sahkan dalam perdasi dan perdasus ditolak olehJakarta. Hal ini pada hakikatnya membunuh harkat dan martabat serta karakter Orang Asli Papua (OAP). Tentulah hal tersebut Sangat jelas sekali jika Pemerintah Pusat tidak menerima perdasi dan perdasus yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat karena harkat dan martabat di atur dalam perdasi dan perdasus itu sendiri. Tentu dengan bukti-bukti konkrit yang ada pemekaran daerah otonom baru di Papua tidak ada faedah dan manfaatnya bagi masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri. Oleh karena ituhal ini membuktikan bahwa pengendalian pelayan publik, ekonomi bisnis, dan politik di Papua sama sakali tidak berpihak kepada orang asli Papuadan hal ini tentunya juga berdampak pada Kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain. Semua yang terjadi ini akibat dari pembentukan DOB yang marak terjadi waktu ituserta wacana daerah otonom baru yang rencana akan dibentuk dalam beberapa tahun belakangan ini.

Penulis Adalah Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Asal Pegunungan BintangTinggal Di Kota Jayapura