Home Lingkungan Pemda Sorsel dan PT. Imekko Diminta Hentikan Klaim Tanah Adat

Pemda Sorsel dan PT. Imekko Diminta Hentikan Klaim Tanah Adat

28

NABIRE – JELATANP.COM – Pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan Mengabaikan Surat Staf presiden terkait Ganti Rugi Hak Ulayat Masyarakat adat Setempat.

Kerusakan Hutan masyarakat adat terjadi Lantaran Kepentingan Pemerintah daerah yang berdampak pada kerusakan Hutan Masyarakat adat.

Rakyat IMEKKO Hidup Tanpa Sagu Adalah Hampa.

Bisa terjadi konflik disaat ini di wilayah Masyarakat adat Suku Iwaro, Kaiso dan Sire sire.

Wilayah suku sire sire merasakan konflik yang terjadi daerah karena hadirnya pembangunan Jalan Trans Bedare Inanwatan yang saat ini, akan terjadi konflik antara Marga dan Marga.

Wilayah adat suku iwaro terjadi Konflik antara Marga dan Marga, antara Marga dan Perusahan, Antara Pekerja dan Perusahan, atas Pengelolahan Kebun sawit dan Kayu ekspor yang berada dalam kekuasaan perusahan kelapa sawit.

Konflik terjadi di kampung saga akan terjadi di kemudian hari, “antara Marga dan Marga, antara pekerja dan perusahan ANJ. Wilayah adat Pengelolahan Perusahan Masyarakat adat di bongkar tidak sesuai dengan prosedur aturan AMDAL.

ANJ Melakukan Pengakuan Kandl atau kali-kali buatan di Wilayah Hutan Masyarakat adat yang akan berdampak 20 Tahun mendatang Kampung yang di bawa wilayah konvervasi perusahan akan mendatangkan Banjir. Anj melakukan penggalian kali-kali buatan (kanal) di tengah-tengah hutan sagu dari Kampung Inanwatan selatan sampai kampung Bedare. Pengambilan pohon sagu ini tidak ada reboisasi ulang (tanam kembali) untuk Mempertahankan hutan sagu tersebut, sehingga Hutan sagu tidak musna seumur hidup.

Jalan trans Bedare kokoda kampung kadoweri

Pembangunan jalan tersebut, yang di tangani PT. Mekar Papua star dari Perbatasan Bedare Inanwatan tujuan kampung kasoweri ini salah satu akses yang bangun untuk akses Masyarakat sendiri. Namun penyelesaian Wilayah Masyarakat adat, Belum ada Realisasikan secara baik.

Sejak pembongkaran jalan dari Pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan tidak perna Turun untuk Mengawasi pekerjaan Tersebut, dan Mengakibatkan kerusakan Hutan Masyarakat adat. Sebagai peduli terhadap Alam dan Manusia, untuk mengatasi konflik antara Marga dan Marga, antara Kontraktor dan Masyarakat adat setempat lebih penting.

Program pembangunan jalan tersebut, sebagai pengadaan saja yang mendatangkan pekerjaan dan dilepaskan pada Masyarakat adat sehingga konflik itu terjadi antara Marga dan tidak dapat menyelesaikan Persoalan tersebut hingga saat ini.

Apa tujuan kehadiran Pemerintah menjadikan satu Pemerintahan sendiri yang akan mengatur Semua Aspek Kehidupan Masyarakat adat di wilayah tersebut?

Inilah dampaknya kepada Masyarakat adat yang tidak di hargai Pemerintah daerah kabupaten Sorong dan Investor yang hanya mengejar hasilnya dan Membiarkan Masyarakat adat menderita di atas segala kepunyaan hak hidupnya Seperti, Hutan sagu, kayu dan Hak Penentuan Nasip sendiri di wilayah adat Leluhur Sebelum ada Pemerintah dan Negara ini.

BUMN Tidak punya Hak untuk Mengklaim wilayah adat suku kaiso sebagai Tanah milik perusahaan sagu saat ini yang sedang diduduki di Kampung kais.

Rakyat Imekko tidak bisa hidup tanpa sagu sehingga Negara segera Menetapkan RUU Masyarakat adat, untuk Melindungi Hak hak dasar masyarakat adat.

Masyarakat adat IMekko yang saat ini Menerima Surat ini, dan sampai saat ini tidak di respon pemerintah daerah kabupaten Sorong. maka, Masyarakat adat Yang korban Wilayah hutan adat dan korban manusia yang di penjarakan atas kehadiran Perusahan tersebut ini, segera menolak segala bentuk polotik Penguasa di Wilayah kerusakan Hutan masyarakat adat.

Wilayah adat yang sedang dirusaki diharapkan agar Masyarakat adat mencatat surat ini dan dapat Menentukan segala keputusan Hak hidup yang tidak dapat di intervensi Pihak manapun.

Tolak Pemimpin Berjiwa kapitalis yang merusak Wilayah adat Masyarakat Imekko.

Sebelum ada Pemerintah daerah kabupaten Sorong, Kami Masyarakat adat sudah ada.
Sebelum ada Negara ini, kami Masyarakat adat sudah berada.

Negara Segera Mengesahkan Undang-undang Perlindungan Hukum Masyarakat adat Putusan MK no 35 Tahun 2012, ketika Negara itu Adalah bagian dari Masyarakat adat.

Pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan segera Membentuk Perda Perlindungan Hutan Masyarakat adat, “Negara tidak Punya Hutan”.
Pemerintah daerah kabupaten Sorong tidak punya Wilayah Hutan. Stop Mengklaim wilayah Teritorial masyarakat adat Sebagai Pemilik Investasi yang dapat Merugikan Masyarakat adat.

Salam Kemanusiaan
Salam Masyarakat adat.

Penulis adalah: Ferry Onim Jazirah
Putra Imeko Sorong Selatan