Home Pers Rilis Para Pastor Katolik Pribumi dari Lima Keuskupan di Papua Serukan Tolak Otsus...

Para Pastor Katolik Pribumi dari Lima Keuskupan di Papua Serukan Tolak Otsus Jilid II

5434

SERUAN 57 PASTOR KATOLIK PRIBUMI DARI LIMA KEUSKUPAN SEREGIO PAPUA

OTONOMI KHUSUS JILID II PAPUA: “TAMBAH DANA UNTUK: MEMBUNUH KAMI ATAU MENGHARGAI – MENGANGKAT MARTABAT ORANG ASLI PAPUA DI TANAH WARISAN LELUHURNYA.”


Pengantar
•Mengikuti informasi di media sosial, akhir-akhir ini berita paling hangat dibahas adalah tentang Otonomi khusus Papua yang akan berakhir tahun 2021.
•Terhadap akan berakhirnya Otsus Papua itu melahirkan dua kubuh. Kubuh pertama adalah mereka yang mau Otsus Papua diperpanjang. Sementara kubuh yang lain menghendaki agar Otsus Papua tidak diperpanjang atau Otsus Jilid II ditolak.
•Melihat kenyataan itu, maka kami Forum 57 Pastor Katolik Pribumi dari lima Keuskupan Se-Regio Papua di Tanah Papua, sebagai Gembala Umat, tergerak untuk coba memberi perhatian khusus kepada Domba-domba Pengembalaan yang dipercayakan Tuhan kepada kami, agar mereka tidak menjadi korban dan diceraiberaikan oleh musuh seperti yang terjadi selama ini.
•Karena kami tidak mau kecolongan, dimana serigala masuk dan menceraiberaikan Domba-Domba hitam & keriting, Gembalaan di Tanah leluhurnya, maka kami sampaikan seruan Para Pastor Pribumi di seluruh Tanah Papua.

PERTANYAAN MENDASAR KAMI:

•MENGAPA “SUDAH DIBERIKAN” OTONOMI KHUSUS KEPADA MASYARAKAT ASLI PAPUA, DARI TAHUN 2001 s/d 2020, TETAPI MASIH SAJA ADA TUNTUTAN KEMBALIKAN OTSUS, OTSUS SUDAH MATI DAN PAPUA HARUS MENENTUKAN NASIB SENDIRI ?

Berikut, kami hendak sharingkan HASIL STUDI PASTORAL KAMI UNTUK MENCARI AKAR MASALAH YANG ADA DALAM OTSUS JILID I yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Dan KAMI COBA MENAWARKAN PEMIKIRAN TRANFORMATIF UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK TERPANJANG DI TANAH PAPUA.

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA OTSUS 2001 – 2021:

•Otonomi Khusus kepada Masyarakat Papua adalah solusi Politik Negara Republik Indonesia dalam menyikapi aspirasi Orang Asli Papua yang memuncak di Tahun 1999 dan 2000 lewat penyelenggaraan Mubes dan Kongres Papua II.
•Tuntutan tunggal, yaitu MEMINTA NEGARA MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI RAKYAT PAPUA untuk MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENUJU KEMERDEKAAN.
•Inilah yang direspon oleh Negara lewat lahirnya UU No 21 Tahun 2001 tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Ada 24 BAB dan 79 Pasal disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 Presiden RI tertanda Megawati Soekarno Putri dan Sektertaris Negara RI, Bambang kesowo.
•Sejatinya diharapkan dengan adanya UU Otsus 2001 ini, Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua:
•Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lainnya di Indonesia.
•UU Otsus bentuk “penghargaan” Pemerintah Indonesia kepada masyarakat, khususnya Penduduk Asli Papua.
•Mampu memberikan kesempatan, bahkan ruang partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang Pembangunan.
•Dapat mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam demi meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
•Orang Asli Papua dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan melalui wakil-wakilnya, baik di DPRP, MRP maupun jajaran Birokrasi.

Dengan kata lain: * Dengan berbagai kewenangan yang dilimpahkan melalui UU Otsus (terutama adanya MRP dan dana Otsus) menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai Aspirasi Politik dan Sosial Budaya Papua. * Pemerintah Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan dalam mengelolah Papua di masa lalu. * Secara politik, UU Otsus Papua merupakan titik kompromi atau titik keseimbangan baru antara tuntutan Papua dan kepentingan Pemerintah Indonesia selama terjadi Krisis Politik di Papua pada 1998 – 2001.

B. JAKARTA MERANCANG UNTUK LANJUTKAN OTSUS JILID II:

•RAPAT TERBATAS PEMBAHASAN DANA OTSUS. 2002 sampai dengan 2021. Hal yang dibahas: Kata Presiden, “Kami telah salurkan dana Otsus Papua Rp 94.24 triliun, dan ia minta evaluasi sebelum memperpanjang. Sebab Otonomi khusus Papua akan berakhir tahun 2021 mendatang. Permintaannya, supaya: * Evaluasi secara menyeluruh Dana Otsus dan pengelolaannya. * dilakukan paradigma, cara kerja baru dengan sebuah sistem yang dapat memajukkan Masyarakat Papua dan Papua Barat. * Dikonsultasikan dengan masyarakat di Papua dan Papua Barat, agar dapat melahirkan kebijakan yang dapat membangun masyarakat Papua dan Papua Barat.

•MENDAGRI: RUU Otsus Papua mendesak dibahas karena berakhir 2021. Ada dua skenario alternatif untuk RUU (Otsus Papua). Yang pertama adalah hanya melakukan keberlanjutan Dana Otsus dua persen dari Dana alokasi umum. Kedua melanjutkan hasil pembahasan tahun 2014 RUU tentang Otsus Pemprov Papua. Singkatnya, yang dilanjutkan dananya, otsusnya terus dilakukan, kata Tito, dalam rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR RI, Rabu 22/01/2020. Prinsipnya kita ingin melakukan PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA, affirmative action, sehingga isu-isu yang bisa merusak keutuhan NKRI itu terjaga”, lanjutnya.

C. PRO DAN KONTRA TENTANG OTSUS JILID II

1. BANYAK KOMPONEN MASYARAKAT DI TANAH PAPUA MENOLAK OTSUS JILID II:

Penolakan Otsus datang dari GUBERNUR PAPUA. Lukas Enembe, mengecam akan mengembalikan dana Otonomi Khusus ke Pemerintah pusat, karena pihaknya selalu dicurigai dan merasa diintimidasi.

“Dana Otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana Otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 miliar hanya mampu untuk membiayai Pembangunan dua jembatan di wilayah pegunungan tengah Papua”, kata Lukas Enembe.

Menurut Enembe, dalam kepemimpinannya, alokasi Otsus 80 % dikelolah Kabupaten dan 20 % dikelola oleh Provinsi. Dengan harapan kehidupan warga Papua jadi berubah, ternyata tidak. Bahkan, sejumlah isu sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pejabat di Papua.

PENOLAKAN OTSUS JILID II datang juga dari Majelis Rakyat Papua (MRP) PAPUA & MRP PAPUA BARAT. Hasil Pleno MRP Papua dan Papua Barat, memutuskan: 1) Keputusan tentang Pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan Bupati dan wakil Bupati di Papua & Papua Barat. 2) Perlindungan Hukum dan HAM kepada Orang Asli Papua. 3) Perlindungan HAM kepada seluruh Mahsiswa atau Pelajar Papua dan Papua Barat yang sedang melaksanakan study di seluruh wilayah NKRI. 4) Penarikan Rencana UU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua. MRP Papua dan Papua Barat juga telah menghasilkan satu REKOMENDASI, yakni MEMINTA KEPADA PEMERINTAH RI UNTUK SEGERA BERDIALOG DENGAN ULMWP demi Penyelesaian Masalah HAM secara Damai dan Bermartabat yang dimediasi oleh pihak ketiga, (Suara Papua.Com, oleh Arnol Belau).

PENOLAKAN OTSUS datang dari ULMWP, direktur Eksekutif ULMWP. Markus Haluk mengatakan: “ULMWP terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan mewujudkan hak penentuan nasip sendiri sesuai dengan visi dan misi dengan menggalang dukungan rakyat West Papua dan Negara-negara serumpun Melanesia.” “Belajar dari pengalaman masyarakat Papua sekarang mengambil sikap tegas stop tipu kami dengan gula-gula Otsus dari negara kolonial Indonesia mereka yang telah membohongi Masyarakat Papua,” katanya.

•PENOLAKAN OTSUS JILID II datang juga DARI 16 ORAGANISASI. Menyikapi Pembahasan kelanjutan Otsus Jilid II, sebanyak 16 Organisasi menyatakan SIKAP PENOLAKAN OTSUS DAN MELUNCURKAN PETISI RAKYAT PAPUA UNTUK DIGALANG DI SELURUH WILAYAH PAPUA. Mereka meminta semua pihak yang membahas Otsus agar mengembalikan kepada Rakyat Papua untuk memutuskannya. Telekonferensi yang difasilitasi oleh Media Jubi melalui wartawan Senior Papua, Viktor Mambor, (Suara Papua.Com, 5 Juli 2020, 1.24 Waktu Papua).

•PENOLAKAN OTSUS JILID II datang dari FRON RAKYAT INDONESIA untuk WEST PAPUA (FRI-WP): “Salah satu sikap FRI WP melalui Juru bicaranya, Paulus Surya Anta Ginting dalam Launching Petisi Raykat Papua Tolak Otsus adalah: “Menyeruhkan kepada ORANG AMBER atau NON PAPUA yang ada di Papua agar bersatu dengan Gerakan Raykat di Papua untuk menolak Otsus diperpanjang dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokrastis bagi Rakyat Papua.”

•PENOLAKAN TERHADAP OTSUS JILID II datang juga dari DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) karena dirancang secara sepihak. Dalam Press Release, pada tgl 5 Juli 2020, para Pimpinan Gereja yang bergabung dalam Dewan Gereja Papua mengeluarkan Refleksi Tahunan berjudul: ”Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia di Papua sudah Mati.” Mereka melihat janji-janji dari Pemerintah Indonesia terhadap Umat Tuhan di Tanah Papua untuk mensejahterakan Masyarakat Papua, nyatanya berubah menjadi Tragedi Kemanusiaan dan Malapetaka, Penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami Rakyat Papua di Tanah mereka sendiri.” Kami meminta keadilan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua.

•PENOLAKAN TERHADAP OTSUS JILID II datang juga dari SOLIDARITAS PEREMPUAN PAPUA. Wakil ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacgueline Hamadi menyatakan, para perempuan Papua tidak pernah tahu soal dana Otonomi Khusus yang digelontorkan ke daerahnya. Hal itu karena penggunaan dana Otsus selama 21 tahun sangat jarang melibatkan Perempuan, “sehingga Otsus Papua dikembalikan ke Jakarta dan Pemerintah pusat gelontorkan dana sama Propinsi lain di Indonesia,” kata Hamadi, (Kamis 9/7/2020. Jubi).

•PENOLAKAN OTSUS JILID II datang dari JURU BICARA KOMITE AKSI ULMWP, Ice Murib mengatakan, “Perempuan Papua Menolak Otsus, karena hampir sebagian besar Papua sudah menyatakan bahwa Otsus Gagal dan tidak membawa keuntungan.” Lanjutnya, “Rakyat Papua telah bersepakat menolak Pemberlakuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Jilid II dan meminta Pemerintah segera menggelar Referendum bagi West Papua itu solusinya.” (Jubi, Kamis 9/7/2020. Jubi).

•PENOLAKAN OTSUS JILID II juga datang dari PEMUDA DAN MAHASISWA KABUPATEN YAHUKIMO, isi seruannya: ”Kami Pemuda dan Mahasiswa Kab. Yahukimo dengan tegas menolak Perpanjangan Otsus. Solusi Referendum di West Papua”, (Info Sosmed, 7 Juli pukul 14.09).

•PENOLAKAN OTSUS II juga datang dari KOMITE AKSI PENOLAKAN OSTUS, di Jakarta di depan Kementerian dalam Negeri Indonesia. Isi seruannya:”Tolak Otsus Jilid 2. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis,” demikian bunyi tulisan yang tertera pada spanduk besar tersebut, Selasa, 14 Juli 2020, (Sind 8 News Com. Oleh Komaruddin Bagja Arjawinangun).

Kesimpulannya, bagi Orang Asli Papua OTSUS adalah masakan dari 20 tahun yang lalu dan itu telah basi bagi Rakyat Papua. Jadi jika masih dilanjutkan dan diberi makan ke rakyat, maka itu adalah RACUN.

2. ADA BEBERAPA ORANG ATAU KOMPONEN MASYARAKAT DI TANAH PAPUA MENERIMA DILANJUTKAN OTSUS JILID II:

 Dukungan datang dari Albert Ali Kabiay, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua. Ali Kabiay mengajak masyarakat di Provinsi Papua harus mendukung Otonomi Khusus Jilid II. Tambahnya: ”Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Khusus kepada Papua agar percepatan Pembangunan, baik itu Pembagunan infrastruktur, ekonomi, Pendidikan, kesehatan Papua lebih baik,” (kepada wartawan Selasa 7 Juli 2020, nusantarapost.id).

D. APA AKAR MASALAHNYA: HINGGA TERJADI PRO DAN KONTRA TERHADAP OTSUS ITU ???

1. ADA APA DENGAN PASAL-PASAL DALAM UU OTSUS:

Setelah kami coba membaca buku berjudul Revisi Undang-undang Otsus: MENGAPA MENIMBULKAN KECEMASAN DI PAPUA ??? Khususnya hlm 29-34, kami mendapat sejumlah informasi mengenai beberapa Pasal yang bermasalah dalam UU Otsus Jilid I.

•Pasal 1 yang menyatakan “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otsus dalam kerangka NKRI.” Pasal ini menegaskan bahwa wilayah Provinsi Papua adalah seluruh wilayah Provinsi Irian Jaya yang batas-batasnya ditegaskan dalam Penjelasan UU Otsus.

KENYATAANNYA saat ini, pasal dan bagian umum dari penjelasan UU Otsus sudah tidak relevan lagi, karena secara faktual telah berdiri dua Provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

•Kewenangan DPRP Papua yang diatur dalam Pasal 7 UU Otsus, sejak diselenggarakannya pemilihan Gubernur secara langsung di Papua pada 2006 dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Pasal itu menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang “memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya ayat 1 menyatakan “memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota MPR RI.” Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Pemilu 2004, utusan daerah dalam MPR RI tidak dikenal lagi. Anggota DPD dipilih langsung oleh Rakyat berdasarkan Pencalonan Personal dalam pemilu.

•Persoalan paling berat terdapat pada Pasal 19, 20, 21 yang menjadi dasar bagi Kehadiran MRP di Papua. MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan HAK-HAK ORANG ASLI PAPUA. Sejak diakuinya keberadaan Provinsi Papua Barat, MENJADI PERSOALAN SERIUS. UU Otsus mendefinisikan orang Asli Papua sebagai “orang yang berasal dari rumpun Ras Melenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima sebagai orang asli Papua oleh masyarakat.” Dengan pengertian seperti itu, MRP merupakan representasi dari seluruh orang yang berasal dari rumpun Ras Melanesia di Tanah Papua. KONSEKWENSINYA, MRP juga harus memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap semua Gubernur dan kebijakan yang berbentuk Perdasus dan Perdasi yang ada di Tanah Papua. Sekarang kewenangan ini tidak bisa dijalankan oleh MRP, karena dalam pemilihan Gubernur Papua Barat, para calonnya tidak berdasarkan pertimbangan MRP. Selain itu, MRP juga tidak bisa mengawasi Pemerintah Papua Barat, karena MRP tidak dinyatakan untuk Provinsi tersebut.

•Selain itu, pasal-pasal yang masuk ke dalam BAB IX tentang KEUANGAN, jika tidak diubah juga akan menjadi Prolem di masa datang. Apakah Provinsi Papua masih berwewenang untuk menerima pendapatan dari daerah yang saat ini sudah menjadi Provinsi Papua Barat (?) Hal ini terkait dengan prosentase penerimaan Provinsi Papua yang dinyatakan dalam Pasal 34 yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil peimbangan dalam rangka Otsus.

•Persoalan lain di Papua adalah PERSOALAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA (HAM). Apakah untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua Barat dapat dipakai mekanisme yang ada di Provinsi Papua, yaitu Pengadilan terhadap para pelanggar HAM, dan Kimisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana diatur oleh Pasal 45 dan 46 UU Otsus. Meskipun kedua instrumen ini belum dibentuk di Papua, persoalan tetap relevan untuk segera ditangani agar tidak menjadi ganjalan dalam memenuhi HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA di Provinsi Papua Barat.

•Beberapa pasal yang kami angkat dari buku tersebut, yang kami lihat sebagai AKAR-SEBAB MENGAPA, OTONOMI KHUSUS TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN SEPENUH HATI DI TANAH PAPUA.
(Sumber yang kami pakai dari Buku Wacana Revisi UU Otonomi Khusus: MENGAPA MENIMBULKAN KECEMASAN DI PAPUA ?? Penyusunnya Amirudin Al Rahab, Yusman Conoras. Editornya Adriana Elisabeth & A.Patra M.Zen).

2. KESAN KAMI: ADANYA PERBEDAAN PEMAHAMAN TENTANG OTSUS PAPUA, ANTARA JAKARTA DAN ORANG ASLI PAPUA, SELAMA OTSUS JILID I BERJALAN:

FAHAM PEMERINTAH JAKARTA TENTANG OTSUS JILID I PAPUA:

•Pemerintah Jakarta memahami dan melihat Otsus hanya diukur dari sisi PENYALURAN DANA OTSUS. Sebaliknya, bagi masyarakat Papua, soal harga diri sebagai manusia semartabat dan berhak hidup Damai sejahterah di atas Tanah leluhurnya.

•Pemerintah Jakarta berpikir OTSUS ITU SAMA DENGAN MEMBANGUN FISIK, seperti membangun Jalan, Jembatan, rumah sakit, lapangan terbang, dermaga pelabuhan laut.

•Pemerintah Jakarta berpikir OTSUS ITU SAMA DENGAN CEPAT MENGUNDANG PARA PEMILIK SAHAM DARI LUAR MASUK KE TANAH KOSONG DI PAPUA DAN MERUSAKAN HUTAN, MENGAMBIL KAYU-KAYU PRODUKTIF, MEMBUKA LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT DAN MENGURUSI TAMBANG FREEPORT, DLL.

•Pemerintah Jakarta berpikir OTSUS ITU SAMA DENGAN PEMEKARAN PEMERINTAHAN. Pemekaran Kabupaten, Propinsi, tambah Polda & Kodam.

•Pemerintah TIDAK SERIUS MELAKSANAKAN AMANAT OTSUS YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN HAM, KKR tidak diberi tempat dalam masa Otsus 20 tahun dan ke depan pun Orang Asli Papua yakin tidak akan terwujud. Banyak kasus Kemanusiaan yang belum ditanggani dengan baik, seperti

FAHAM ORANG ASLI PAPUA TENTANG OTSUS JILID I:

•MEMAJUKAN ORANG ASLI PAPUA melalui BIDANG PENDIDIKAN. Membangun sekolah yang baik dan ketersediaan tenaga Pengajar yang cukup. Nyatanya, Pendidikan khusus sekolah di pedalaman dan pesisir Pantai yang dulu aktif, dalam era Otsus kurang mendapat perhatian, sehingga banyak sekolah sudah “mati suri”, padahal di sanalah banyak anak Asli Papua bersekolah.

•MEMBERDAYAAN OAP DI DUNIA KERJA. Orang Papua menjadi Pemeran Utama. Nyatanya, dengan adanya Dana Otsus orang asli Papua yang hendaknya menjadi subyek, mala terpinggirkan, misalnya: proyek2 jalan, rumah, jembatan yang menggunakan Dana Otsus tenaga kerjanya didatangkan dari luar Papua. Anak-anak asli Papua tidak dilibatkan dalam proyek, maka kebanyakkan nganggur.

•DALAM BIDANG PEREKONOMIAN, MEMBERIKAN TEMPAT BERJUALAN YANG LAYAK BAGI ORANG ASLI PAPUA. Orang Papua mesti menjadi Pelaku Pasar. Nyatanya, dana Otsus yang mestinya digunakan untuk memberdayakan Masyarakat Lokal, seperti Mama-mama Papua, usaha kecil orang asli Papua, tetapi digunakan untuk pembangunan fisik, bukan membangun manusia. Dana Otsus menjadi rebutan antara Pemerintah daerah dan militer di Papua, sehingga masyarakat Papua dikorbankan, dikriminalisasi, diseparatiskan dan dikorbankan dengan percuma/sia-sia.

•ORANG ASLI PAPUA SEJAHTERA DI ATAS TANAHNYA YANG KAYA. Menurut data Bappeda Papua tahun 2009, Sumber Daya Alam (SDA) di Papua saat ini sebanyak 2,5 miliar Ton Kandungan cadangan bahan Emas dan tembaga dan tambang Tangguh juga memiliki cadangan gas 14.4 triliun kaki kubik meter dari emas lapangan atau sebanyak 24 TSCF dari total Nasional 108 TSCF. Sebanyak 540 juta meter kubik Potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektar konvensi perkebunan skala besar. selain itu dengan panjang pantai 2 ribu mil dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi dan Papua memiliki potensi perikanan 1,3 juta ton pertahun. FAKTANYA, di Provinsi Papua dari 2 juta penduduk yang saat ini, hampir setengah Penduduk Papua yaitu 40,78 % hidup status Rumah Tangga MISKIN (RTM). Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2010 menunjukkan PROVINSI PAPUA MERUPAKAN PROVINSI TERMISKIN NOMOR 2 DI INDONESIA.

•DALAM BIDANG KESEHATAN. Selain dibangunkanya Rumah-rumah Sakit, lebih dari itu pelayanan kesehatan harusnya menyelamatkan Orang Asli Papua. Namun kenyataanya, dalam era Otonomi Khusus banyak orang asli Papua yang sakit ringan, pulang dalam keadaan meninggal dunia.

•ORANG ASLI PAPUA DIHARGAI SEBAGAI MANUSIA YANG BERHARGA & BERMARTABAT. Dalam Era Otonomi Khusus, MASIH ADA UJARAN RASIAL KEPADA ORANG PAPUA SEBAGAI MONYET. Seperti yang kita ketahui bersama: Menjelang Perayaan hari Kemerdekaan RI, 15 Agustus 2019, para mahasiswa menggelar aksi demo memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia. Aksi demo ini diinisiasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di beberapa kota: Jayapura, Ternate, Ambon, Sula (Maluku), Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan Jakarta. Dari aksi di berbagai kota itu, Surabaya dan Malang mendapat sorotan besar, karena adanya UJARAN KEBENCIAN BERNADA RASIS TERHADAP MAHASISWA PAPUA yang dilakukan oleh anggota Oragnisasi Masyarakat Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), juga Front Pembela Islam (FPI). Ujaran KEBENCIAN RASIS menyebut “MONYET” pada mahasiswa Papua itu memicu gelombang protes dan ujuk rasa massa Papua di berbagai kota di Tanah air.

•DALAM BIDANG HAM. Menghargai Hak-hak hidup Orang Asli Papua di atas Tanah warisan leluhurnya. TETAPI, NYATANYA: Orang Papua telah punya cacatan panjang, garis besarnya: 6 Juli 1998 Biak berdarah, 2001 April – Oktober Wasior Berdarah 117 orang tewas, 10 November 2001 Pembunuhan Theys Hiyo Eluway, 21 November 2001 Pengesahan UU OTSUS Papua, 6 Mei Peristiwa Dogiyai 10 meninggal, 2001 peristiwa Kaimana 18 orang meninggal, 2002 Abepura berdarah 63 orang tewas, 4 April 2003 Wamena berdarah 47 orang tewas, Desember 2014 Paniai berdarah 5 orang tewas, 8 Maret 2015 Peristiwa Yahokimo 3 orang tewas, 12 Juli 2015 Insiden Tolikara 11 orang tewas, 2018 Operasi militer Nduga, 16 Agustus 2019 Rasisme, Maret peristiwa di Mimika 2 orang tewas.

E. APA YANG AKAN TERJADI BILA OTSUS JILID II DIPAKSAKAN KE TANAH PAPUA ?

1. JANGKA PENDEK: kami melihat sudah terbentuk basis-basis “BOM WAKTU”, akan melahirkan KONFLIK HORISONTAL.
•Muncul di media sosial, adanya Paguyuban Nusantara.
•Adanya kelompok Barisan Merah Putih.
•Adanya berita bahwa Saudara Fadlan Garamatan, menanamkan permusuhan antara anak Papua. Setelah kami membaca berita dengan judul: 300 SANTRI PAPUA DILATIH BELA NEGARA, Fadlan: MEREKA AKAN JAGA NKRI DI INDONESIA TIMUR, maka menurut kami: secara tidak langsung dalam diri mereka telah dibangun sikap benci dan tidak percaya antara anak Papua yang Muslim sebagai NKRI, sementara anak Papua Kristiani bukan NKRI.

2. JANGKA PANJANG: ADA KECEMASAN (?)

•Apabila Pemerintah Jakarta masih saja, MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA, UNTUK DILAKSANAKANNYA OTSUS JILID II, secara eskplisit karena termotivasi dengan kalimat dr Ali Murtopo, Komandan OPSUS, berikut:“Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan Orang Papua, tetapi Jakarta hanya tertarik dengan wilayah Irian Barat (West Papua). Jika inginkan kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di sebuah pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan.”

•Buktinya, hari itu, 16 Agustus 2019, terjadi peristiwa yang SANGAT TIDAK MENYENANGKAN dan MEMBUAT LUKA KEBENCIAN TERBUKA KEMBALI di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu nasional dan melontarkan kata-kata Rasis terhadap Orang Papua, dengan menyebutkan kata-kata ‘MONYET”. Ungkapan-ungkapan Rasis dan hinaan lain seperti:”keluar! keluar! Papua keluar! “Bunuh Papua! Bunuh Papua!. Pendeknya, “orang di sekitar asrama meminta Mahasiswa untuk keluar dari Asrama supaya mereka dapat menyepaknya keluar dari kota dan membunuhnya.”

•Maka, ada kecemasan dalam hati kami, Kata Dr Adnan Buyung Nasution, SH. terwujud: “Cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. Sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua, karena kita gagal merebut hati Orang Papua.”

•Hal tersebut, diakui oleh Amien Rais & Rocky Gerung, katanya: “KEMENANGAN DIPLOMAT PAPUA BARAT DI KANCAH INTERNASIONAL. Dan diungkapkan juga oleh KEMENLU RI dalam tanggapi kemajuan diplomasi Perjuangan Papua Barat Merdeka di Kancah Internasional. Hingga ketua Komisi HAM PBB menetapkan Status Papua Barat sebagai daerah Konflik.

F. DASAR KETERPANGGILAN KAMI, 57 PASTOR KATOLIK PRIBUMI LIMA KEUSKUPAN SEREGIO PAPUA, UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK PAPUA YANG TERLAMA DI INDONESIA.

Berlandaskan pada KONSTITUSI PASTORAL TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI, berbunyi:”KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.
(Gaudium et Spes 1)

Kami Pastor Pribumi bersuara, BUKAN untuk kami, TETAPI untuk ANAK CUCU, SUKU BANGSA PAPUA-MELANESIA, …. AGAR JANGAN SAMPAI MANUSIA HITAM KULIT & KERITING RAMBUT, CITRA ALLAH INI PUNAH DI ATAS TANAH LELUHURNYA. ….. Atau setidaknya AGAR kami tidak MEWARISKAN LUKA DERITA, KEBENCIAN & AMARAH YANG KAMI ALAMI SELAMA INI DARI SAUDARA BANGSA MELAYU atau INDONESIA, KE DALAM BATIN ADIK-ADIK KAMI – BANGSA MELANESIA.

G. SERUAN JILID II: 57 PASTOR KATOLIK PRIBUMI LIMA KEUSKUPAN SEREGIO PAPUA.

PERTAMA, Kami 57 PASTOR YANG LAHIR DARI RAHIM MAMA PAPUA, Tidak mau lagi melihat atau mendengar SAUDARA-SAUDARA KAMI DIPUKUL, DITANGKAP, DIKEJAR-KEJAR, DIPENJARAKAN, DIPERKOSA, DISIKSA, DIJADIKAN TAHANAN DENGAN TUDUHAN MAKAR DAN DIBUNUH. Kami juga tidak mau DIBILANG MONYET. Kami tidak mau DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL DI ATAS TANAH KAMI. Cukup sudah AIR MATA dan DARAH YANG TERTUMPAH DI PANGKUAN MAMA BUMI atau TANAH WARISAN LELUHUR KAMI. AGAR TIDAK TERJADI KONFLIK BARU LAGI, MAKA KAMI MINTA PEMERINTAH PUSAT JANGAN PAKSAKAN OTSUS JILID II KE PAPUA. Kami di Papua Merindukan kehadiran kembali “BAPAK GUS DUR”, sosok Bapa yang mengenal kami, mengerti kami, mau mendengar kami, memiliki Seni komunikasi yang sangat humanis. Kami tidak butuh Militer dengan Kekerasan, apalagi suka Memaksakan Kehendak tanpa bermusyawarah menuju mufakat.

KEDUA. KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.

Kami sangat Yakin, Dialog tidak akan membunuh, dialog tidak menyakitkan & dialog tidak membuat kita menjadi bodoh. Sebaliknya, bila kita menggunakan cara-cara kekerasan, selalu akan meninggalkan luka lahir & batin. Apapun alasannya, MEMBUNUH ADALAH SALAH-DOSA.

Apa saja yang hendak dibicarakan dalam dialog itu ? Kami MELIHAT PERLU MEMBAHAS 4 AKAR MASALAH, yang pernah disampaikan oleh LIPI & JDP, yakni:
• SEJARAH & STATUS POLITK INTEGRASI PAPUA KE INDONESIA.
• KEKERASAN & PELANGGARAN HAM SEJAK 1963 SAMPAI SAAT INI.
• DISKRIMINASI DAN MARGINALISASI ORANG PAPUA DI TANAH SENDIRI.
• KEGAGALAN PEMBANGUNAN MELIPUTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI RAKYAT.

Dan, secara permanen, PENDEKATAN DIALOG HARUS MENJADI KEBIJAKAN BARU UNTUK MEMBANGUN PAPUA YANG STABIL DAN SEJAHTERA, BUKAN KEKERASAN & PENAMBAHAN PASUKAN.

KETIGA. Berdasarkan Surat Edaran MENTERI AGAMA RI: “KAMI CINTA PAPUA,” kata-kata itu sangat baik dan benar, supaya Orang Papua dapat percaya. MAKA, KAMI MINTA PEMERINTAH INDONESIA MENGIZINKAN WARTAWAN ASING MASUK KE PAPUA UNTUK MELIHAT DAN MELIPUT HASIL PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA SELAMA OTONOMI KHUSUS 2001 s/d 202I.

KEEMPAT. KAMI MENDESAK MRP PAPUA DAN PAPUA BARAT UNTUK SEGERA MENGADAKAN MUBES RAKYAT PAPUA DARI GABUNGAN KEDUA PROVINSI, agar dalam Mubes tersebut Masyarakat/Orang Asli Papua dapat berbicara bersama, merumuskan hal-hal mendasar bersama dan mengambil, sikap bersama terhadap HAK-HAK MENDASAR DALAM MEMAJUKAN ORANG ASLI PAPUA DI TANAH LELUHURNYA.

PENUTUP: PEMIKIRAN TRANFORMATIF, MENUJU INDONESIA RAYA & PAPUA YANG DAMAI SEJAHTERA

TITIK TEMU KOMPROMI YANG ADIL DAN BERMARTABAT, ANTARA DUA SAHABAT LAMA, ORANG ASLI PAPUA (Ras Melanesia) DENGAN ORANG INDONESIA (Ras Melayu) ADALAH:

Pertama, pihak Indonesia dan Papua sama-sama sepaham dan MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEHIDUPAN MANUSIA YANG ADA DI BUMI PAPUA, BERLANDASKAN SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB. Segenap manusia yang hidup di negeri itu, dari entitas Budaya dan suku bangsa mana pun, sehingga ada tekad untuk berhenti saling menindas dan saling membantai.

Kedua, Pemerintah Indonesia dan segenap Rakyat Indonesia mengakui dan MENJUNJUNG TINGGI HARKAT, DERAJAT DAN MARTABAT ORANG ASLI PAPUA SEBAGAI TUAN DI ATAS NEGERI PUSAKA MILIKNYA. Karena itu, orang Papua harus memimpin Negerinya sendiri. Harus ada kebebasan yang bertanggungjawab di tangan Rakyat Papua atas Negerinya, dan atas hubungannya dengan saudara angkatnya Indonesia.

Ketiga, dari kesepahaman dan komitmen ini, PEMERINTAH INDONESIA BISA MENETAPKAN SIKAP DAN KEPUTUSAN TERBAIKNYA ATAS PAPUA, yang masih menjadi bagian dari Rakyat Indonesia dan wilayah teritorial Hukum Indonesia. Pemerintah membuat suatu keputusan Politik yang spektakuler dan sangat prestitusius untuk memberikan kesempatan REFERENDUM BAGI PAPUA. Pemerintah menerima hasil apapun dari Referendum Papua itu, dan akan membantu sepenuhnya Pembenahan Papua Pasca Keputusan Politik yang hebat itu. Hal-hal ini, jangan dipikirkan tentang untung atau rugi atas sumber daya alam di Papua.

Bila dari hasil Referendum yang digelar dengan jujur dan adil itu ternyata Mayoritas Rakyat Papua memilih Merdeka, maka merdekalah Papua, dan di sana Pemerintah Indonesia tetap ada bersama Papua untuk membawa Papua sebagai Pemimpin di Melanesia mencapai zaman keemasan Pasifik, supaya tidak ada lagi Air Mata dan Darah lagi di atas Tanah Papua bersama Indonesia.

Dan di alam kemerdekaan Papua itu, BANGSA PAPUA ADALAH SAUDARA DAN SAHABAT SEJATI BANGSA INDONESIA. Papua adalah MITRA PENYANGGA UTAMA INDONESIA DALAM MENYONGSONG INDONESIA RAYA, MENUJU ZAMAN KEEMASAN NUSANTARA AGUNG Adhidaya Asia sekaligus The New super Power of the world MENGGANTIKAN HEGEMONI AMERIKA DAN DUNIA BARAT.

Saat itulah, PAPUA dan INDONESIA AKAN TAMPIL SAMA-SAMA SEBAGAI SUATU KEKUATAN PEMBAHARUAN MASYARAKAT GLOBAL.

OH TUHAN, KAMI RINDU LEMBUH DAN BERUANG AKAN SAMA-SAMA MAKAN RUMPUT, ANAK YANG MENYUSU AKAN BERMAIN-MAIN DEKAT LIANG ULAR TEDUNG DAN ANAK YANG CERAI SUSU AKAN MENGULURKAN TANGANNYA KE SARANG ULAR BELUDAK.

SEKIAN HIKMAT TUHAN
YANG MUNCUL
DARI KITAB NABI YESAYA 11:1-16.


Atas nama 57 Pastor Katolik Pribumi
Lima Keuskupan se-Regio Papua


Pastor Alberto John Bunay, Pr
Penanggungjawab

Para Pastor Katolik Pribumi dari 5 Keuskupan di Tanah Papua

1. P. Yanuarius M. You, Pr.
2. P. Bernardus Bofitwos Baru, OSA.
3. P. Yanuarius A.P. Dou, Pr.
4. P. Marten Kuayo, Pr.
5. P. Alberto John Bunai, Pr.
6. P. Izaak Bame, Pr.
7. P. Immanuel James Kossay, Pr.
8. P. Yohanes E.G. Kayame, Pr.
9. P. Fredy Pawika, OFM.
10. P. Theodorus Kossay, OFM.
11. P. Adrianus Tutup, Pr.
12. P. Emanuel Tenau, Pr.
13. P. Silvester Tokyo, Pr.
14. P. Yuvensius Tekege, Pr.
15. P. Hubertus Magai, Pr.
16. P. Agustinus Tebay, Pr.
17. P. Edy Doga, Pr.
18. P. Yohanes Slomon Sedik, OSA.
19. P. Kleopas Sondegau, Pr.
20. P. Meki Mulait, Pr.
21. P. Yanuarius Yelipele, Pr.
22. P. Daud Wilil, Pr.
23. P. Damianus Uropmabin, Pr.
24. P. Benyamin Keiya, Pr.
25. P. Agustinus Alua, Pr.
26. P. Didimus Kosy, OFM.
27. P. Pilipus Elosak, OFM.
28. P. Stefanus Yogi, Pr.
29. P. Santon Tekege, Pr.
30. P. Jan Pieter Fatem, OSA.
31. P. Lukas A.Y. Sosar, OSA.
32. P. Yance Yogi, Pr.
33. P. Timotius Sefire, OFM.
34. P. Ibrani Kwijangge, Pr.
35. P. Philipus Sedik, OSA.
36. P. Fransiskus Utii, Pr.
37. P. Damianus Adii, Pr.
38. P. Honoratus Pigai, Pr.
39. P. Selpius Goo, Pr.
40. P. John Kandam, Pr.
41. P. Moses Amiset, Pr.
42. P. Rufinus Maday, Pr.
43. P. Pius Cornelis Manu, Pr.
44. P. Yosias Wakris, Pr.
45. P. Hilarius N.D. Pekey, Pr.
46. P. Yosep Ikikitaro, Pr.
47. P. Aloysius Alue Daby, Pr.
48. P. Theo Makai, Pr.
49. P. Emanuel Bofit Koman Air, OSA.
50. P. Lewi Ibori, OSA.
51. P. Paulus Trorba, OSA.
52. P. Athanasius Bame, OSA.
53. P. Kaitanus Tarong, MSC.
54. P. Hendrikus Kariwop, MSC.
55. P. Fransiskus Yerkohok, Pr.
56. P. Yohanes Warpopor, Pr.
57. P. Bartolomeus Uropmabin OFM.