Home Artikel/Opini Paniai Berdarah: Luka Membusuk Negara Indonesia

Paniai Berdarah: Luka Membusuk Negara Indonesia

402

Oleh : Sebedeus Mote

Kepalah Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim tragedi Paniai Berdarah bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, apa yang aparat lakukan merupakan reaksi tak terencana (tirto.id, 17 Februari 2020). Bagi saya, reaksi terencana atau tidak terencana, sturuktur atau tidak tersturuktur, dan sistematis atau tidak sistematis,  itu bukan alasan yang mendasar untuk membelah pihak keamanan Republik Indonesia. Menghilangkan nyawa manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat.

Semenjak kasus Paniai berdarah 2014, Pemerintah Indonesia tidak serius untuk menangani khasus ini. Bahkan Jokowi dijuluki sebagai pemimpin “berlidah buaya” soal HAM. Setelah 6 tahun berjalan Komnas HAM kemudian menggolongkan khasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil temuan tim Ad Hoc (Kompas, 17/2/20). Penggolongan ini pun masih saja dibantah oleh pihak istana melalui Moeldoko. Bantahan tersebut menambah daftar panjang ketidak-percayaan publik terhadap keseriusan negara menuntaskan khasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bukan saja Paniai berdarah, Talangsari, Trisakti 1998, Wamena berdarah, Biak berdarah dan yang lainnya.

Terhadap khasus Paniai, Moeldoko menegaskan bahwa bukan pelanggaran HAM berat (Kompas, 17/2/20). Alasan ini sebenarnya mau menyembunyikan seluruh fakta dan realitas kebiadaan negara atas rakyat Papua sejak 1961 sampai detik kini. Kalimat seperti yang diutarakan Moeldoko sangat menyakiti hati seluruh rakyat Papua. Secara samar-samar, watak seperti ini terbaca sebagai upaya melindungi penjajahan tersistemik yang dibuat oleh negara terhadap orang Papua melalui instrumennya yakni TNI/POLRI.

Apakah Petinggi Negara Ini Kurang Memahami Pengertian HAM?

HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan setiap perbuatan seseorang, atau oleh kelompok orang, atau oleh aparatur negara, entah sengaja ataupun tidak sengaja (kelalaian) melawan hukum; mengurangi; menghalangi; membatasi; mencabut hak asasi manusia seseorang/ atau kelompok orang yang dijamin UU ini. Setiap pelanggaran HAM harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku; maka dapat ditempuh jalur hukum lain, (Baca, Bobii Selpius: 2012, seri WSC I Politik, Hukum, Ham dan Demokrasi).

Apakah benar,  Staf Kepresidenan Menyetujui Kejahatan TNI/POLRI?

Moeldoko mengklaim bahwa khasus Paniai berdarah 6 tahun lalu bukan pelanggaran HAM berat. Anehnya, ia justru membantah penetapan khasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Di sini terkesan bahwa alasan beliau, baik secara sadar atau tidak sadar menyetujui kejahatan prajurit Negara atas tindakan pembunuhan warga sipil Paniai. Jika memang tindakan itu terjadi secara spontanitas, maka kita dapat mengajukan pertanyaan siapakah rakyat Paniai di mata TNI/Polri? Apakah mereka hewan buruan dan bukan manusia?.

Secara tegas, ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiyaan. Kejahatan tersistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil dalam kerangkah kejahatan kemanusiaan. Menurutnya, apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM berkaitan dengan Paniai berdarah perlu ditindaklanjuti. Presiden sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi mesti berpikir jauh bagaimana seluruh pelanggaran HAM  berat maupun ringan yang telah dikaji bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Jika tidak, maka citra Indonesia di dunia internasional akan semakin memburuk.

Masih Banyak Pelanggaran HAM Lain Di Papua

Pelanggaran HAM lain juga adalah kejahatan kemanusiaan. Disebut pelanggaran karena ada yang melanggar hukum dan norma-norma umum. Yang melanggar adalah oknum yang melakukan tindakan penganiyaan kepada sesama manusia yang lain. Pelanggaran HAM lain yang dimaksudkan adalah Wamena berdarah, Operasi Militer Nduga dan Intan Jaya, Biak berdarah, Abe Berdarah, Dogiyai berdarah dan seluruh pelanggaran HAM yang sudah dan sedang terjadi diseluruh Papua semenjak diintegrasikan ke dalam bangkai NKRI.

Dalam berbagai tulisan di berbagai media massa, rakyat Papua selalu menyoroti, menyampaikan dan mendesak Negara menuntaskan seluruh pelanggaran HAM dan bertanya kapan menyelesaikan seluruh persoalan HAM ini? Jawaban dari negara sebagai respon balik adalah perbaiki kesejaterahan ekonomi dan lain sebagainya. Tidak mengutamakan penyelesaian pelanggaran HAM terlebih dahulu. Kini, Otonomi Khusus Plus pun kian gencar diwacanakan dan akan dibahas dalam Prolegnas 2020 tanpa menyerap aspirasi rakyat akar rumput.

Hemat saya, jika seandainya Pemerintah Papua mendukung otonomi khusus plus, itu artinya bahwa pemerintah turut mendukung penjajahan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua. Tetapi perlu diingat bahwa hari ini banyak sorotan dari berbagai negara di dunia atas pembungkaman pelanggaran HAM yang dilakukan negara Indonesia di Papua. Maka mau tidak mau, negara harus secara beradab mau mengakui, meminta maaf dan menuntaskan khasus pelanggaran HAM.

Segera Menyelesaikan Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua telah mencoreng nama baik pemerintah Indonesia di dunia internasional. Indeks demokrasi Indonesia pun terus merosot dari tehun ke tahun. Seluruh protes atas kebijakan dan kejahatan negara selalu direspon dengan kekuatan bersenjata. Pembungkaman ruang demokrasi terus dilakukan dimana-mana. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara paling demokratis di dunia.

Merosotnya indeks demokrasi justru berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran HAM di berbagai daerah di Indonesia. Papua sudah sejak lama dijuluki sebagai lahan konflik, di mana tukar-tambah kepentingan terjadi, sementara hak-hak asasi manusia tidak terjamin. Setiap tahun orang Papua menuntut keadilan bagi dirinya di atas tanahnya sendiri. Tetapi mereka selalu direspon dengan kekuatan bersenjata. Seakan-akan semua orang Papua adalah antek-antek “separatis”. Konstruksi itu telah terbangun sejak lama dan terus berakibat pada kepunahan orang Papua beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, sebagai orang Papua, saya meminta agar negara segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM berat maupun ringan yang sudah terjadi. Sebelum menuntaskan seluruh pelanggaran ini, pemerintah pusat dan provinsi, jangan berpikir untuk menambah Otonomi Khusus Plus. Seandainya Otonomi  Khusus Plus terjadi di Papua, maka ada potensi besar pelanggaran HAM terus bertambah. Siapa yang berdosa? Mari berdialog secara terbuka dengan aktivis kemanusiaan yang bisa dipercaya.

Penulis Adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua