Home Artikel/Opini Nasib OAP Selama OTSUS Bergulir dalam Perspektif Arah Juang

Nasib OAP Selama OTSUS Bergulir dalam Perspektif Arah Juang

72

Oleh: Ningdana O.

Pengantar

Kehadiran Otonomi khusus (OTSUS) No 21 Tahun 2001 di West Papuabukanlah hal yang niscaya, namun Otsus hadir karena ada hubungan kausalitas antara Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua (OAP). Perlu diketahui dan harus digarisbawahi bahwa, Otsus ditawarkan bukan karena itikad baik Pemerintah Indonesia terhadap Orang Asli Papua dan juga bukan karena adanya kemauan Orang Asli Papua akan pentingnya Otsus. “ Namun, Otsus ditawarkan kepada Rakyat West Papua sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) atas masalah status politik West Papua . Sebab, Rakyat West Papua  pada saat itu (baca: tahun 60-an) menuntut penentuan nasib sendiri (self determination) bukan Otonomi Khusus ataupun kekhususan lainnya. Tuntutan ini pun bukan hanya karena akumulasi dari kekecewaan terhadap pembangunan di West Papua  semenjak dianeksasi secara paksa ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesai. Tetapi tututan penentuan nasib sendiri di canangkan atas alasan mendasar dan krusial lain di dalamnya. Seperti Sejarah Kelam, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam 4 Dekade, Masalah Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Perbedaan Kebudayaan, Ras, Etnis dan Bahasa  (Bdk.Yoman, Socrates Sofyan 2007: H, al 123)”.

Otonomi Khusus dan Nasib  OAP

Berbicara tentang Otonomi Khusus berarti berbicara tentang nasib Rakyat dan Bangsa West Papua . Semenjak Otonomi Khusus diberikan kepada Orang Asli Papuadalam perspektif arah juang, penulis secara ekstra hati-hati dan konsekuen menyatakan bahwa nasib rakyat dan bangsa West Papua dewasa ini tidak jauh beda dengan nasib sebelum Otonomi Khusus diberikan. Bagaimana tidak, penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat belum juga diselesaikan secara tuntas hingga tulisan ini dibuat. Ironisnya Pemerintah Indonesia tinggal memberikan janji tanpa ada sebuah penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Seharusnya, jika benar-benar otonomi khusus diberlakukan di West Papua . Kasus-kasus berat semacam pelanggaran HAM sudah menjadi sebuah keharusan untuk diselesaikan. Para pelaku kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan masal oleh Aparatus Negara (baca: TNI dan POLRI) harus di proses sesuai prosedur hukum yang belaku di Negeri ini. Dan juga sebagai Warga Negara yang baik apalagi Aparatus Negara selaku penegak hukum dan penjaga kemanan serta keutuhan Negara harus ada pengakuan akan pembunuhan yang telah mereka lakukan terhadap Orang Asli Papua di depan para korban, hingga pada tahap kompensasi sesuai dengan tuntutan para korban. Hal ini agar supaya ada efek jera bagi aparatus negara untuk tidak melakukan hal serupa yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan di luar hukum.Seperti melakukan pembunuhan secara membabi buta seakan Orang Asli Papua tidak punya harga dan  nilai kemanusiaan seperti manusia pada umumnya (Dehumanisasi).

Berikut salah satu contoh tidak adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “kasus Wasior Berdarah 13 juni 2001. Menurut salah satu anggota komnas HAM RI Amirudin, komnas HAM kesulitan mendapatkan sejumlah dokumen Wasior, contohnya Dokumen Kepolisisan. Dokumen itu akan mudah didapat seandainya Kejaksaan Agung yang meminta. Hal-hal yang diminta Jaksa Agung itu kan hal-hal yang kalau diminta penyidik akan bisa di dapat dengan cepat. Kalau Jaksa Agung yang meminta dokumen itu sebulan dua bulan pasti dikasih” (SKPKC, Fransiskan Papua 2019: hal 114). Deskripsi singkat terkait kasus pelanggraran HAM berat yang tidak pernah diselesaikan dan hanya meninggalkan janji manis sperti yang dipaparkan di atas, lebih terkesan Pemerintah hanya berputar atau jalan di tempat. Terlepas dari itu, hal tersebut di atas juga menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia gagal dalam pengimplementasian Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001. Sebab, nasib Rakyat dan Bangsa West Papua  masih berada di persimpangan jalan.

Otsus Sebagai Tali Pengikat Antara OAP dan Pemerintah Indonesia

Berdasarkan hubungan  kausalitas sudah jelas diketahui oleh sebagian besar Orang Asli Papua yangsadar dan punya nasionalismme Ke-West Papuaan yang tinggi. Bahwasanya Otonomi Khusus sebagai tali pengikat yang menahan Orang Asli Papua untuk menentukan nasib sendiri. Sebab, tidak ada hal lain yang menjamin Orang Asli Papua untuk merasakan kehadiran Pemerintah Indonesia di West Papua selain penindasan yang selama ini diberlakukan. Eksistensi daripada Pemerintah Indonesia telah ditunjukan kepada Orang Asli Papua lewat Otonomi Khusus dan sebagian besar Orang Asli Papua telah merasakan kehadiran Pemerintah Indonesia yang begitu tamak, kejam dan keji lewat Aparatus Negaranya yang juga adalah wajah asli Pemerintah Indonesia itu sendiri. Bagaimana tidak, rakyat dan bangsa West Papua serta seluruh solidaritas pejuang demokrasi tidak pernah mendapat kesempatan yang wajar untuk mengungkapkan isi hatinya secara terbuka, jujur, damai dan demokratis. Ambil saja contoh kasusnya, di Expo-Waena, Jayapura tertanggal 15-08-2020Aparatus Negara Indonesia bertindak secara represif lalu membubarkan massa aksi yang melakukan demonstrasi untuk menggugat New York Agreement sebagaiperjanjian yang juga telah dinilai membawa malapetaka bagi Rakyat dan Bangsa West Papua . perjanjian tersebut juga dinyatakan ilegal sebab tidak adanya keterlibatan Orang Asli Papua sebagai pemilik hak ulayat atas Tanah West Papua, dalam melakukan kesepakatan mengenai penyerahan Tanah West Papua  Ke PBB lewat UNTEA kemudian di serahkan Ke pemerintah Indonesia.

Dari hal seperti ini telah menunjukkan bahwa, otonomi khusus hadir hanya sebatas  pajangan (baca: untuk rakyat jelata) yang mengatasnamakan mayoritas Orang Asli Papua.Sedangkan penikmat daripada wujud asli Otsus ialah sebagian kecil Orang Asli Papua yang tergabung dalam payung pejabat pemerintah NKRI terlebih khsus para borjuasi lokal yang bermain di garis politik dan investasi. Tidak heran jika hasil implementasi  dari pada Otsus tidak pernah dirasakan oleh Orang Asli Papua secara menyeluruh dan merata. Sebab Otsus merupakan rancangan Pemerintah Indonesia yang mengesampingkan aspirasi Rakyat dan Bangsa West Papua  lalu secara sepihak merumuskan otonomi daerah lewat Tap MPR. Hal ini pernah dibahas dalam draft kerangka acuan dialog nasional tepatnya draft terpadu/4 bahwasanya” Pemerintah Indonesia menghilangkan aspirasi Rakyat dan Bangsa West Papua yang tercantum dalam draft terpadu/3 dan mematok dialog dalam koridor NKRI dengan fokus pada Otonomi Daerah sesuai dengan Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia” (Alua, Agus A 2002: Hal 30). Dari hal-hal seperti ini bisa di asumsikan bahwa Otsus hadir hanya sebagai tali pengikat Orang Asli Papua dari Pemerintah Indonesia. Bapak S.F.Yoman pernah menyatakan bahwa “Otonomi Khusus ibarat perahu yang sedang berlabuh di lepas pantai yang diikat dengan sebuah tali penahan. Daratan adalah Pemerintah Indonesia sedangkan perahu adalah Orang Asli Papua sedangkan talinya ialah Otonomi Khusus”  (Bdk.Yoman, Socrates Sofyan 2007: H, al 130)”. Dengan demikian, Otsus telah berkamuflase dari Otonomi khusus menjadi Otonomi Kasus.

Referensi

Yoman, Socratez Sofyan 2007. Pemusnahan Etnis Melanesia.Cendrawasih Press, Jayapura/Numbai, Papua Barat.

Alua, Agus A 2002. Seri Pendidikan Politik No.02.Sekretariat Presidium Dewan Papua Dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura 2002.

SKCKP Fransiskan Papua 2019. Papua Bukan Tanah Kosong. SKCKP Fransiskan Papua,jayapuara 2019.

Penulis Adalah Aktivis Kemanusiaan dan Anggota Aplim-Apom Research Group (AARG)