Home Artikel/Opini Menyelesaikan Persoalan Papua dengan Pendekatan Gus Dur

Menyelesaikan Persoalan Papua dengan Pendekatan Gus Dur

133

*Oleh : Marco Kasipdana

Pada umumnya manusia menginginkan hidup yang senantiasa damai, rukun, bebas dari semua stigma dan tekanan. Tetapi kenyataannya di Tanah Papua tidak seperti yang di harapkan. Oleh sebab itu, dalam artikel ini penulis mengingatkan para penguasa agar menyelesaikan berbagai persoalan Papua dengan pendekatan yang tepat. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh petinggi Negara untuk menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh selain referendum/merdeka adalah mengutamakan pendekatan kemanusiaan (humanitarian approach) pendekatan budaya (culture approach) dan pendekatan agama (religion approach). Penulis mencoba mengulas dua pendekatan yaitu humanitarian approach dan culture approach. Pendekatan kemanusiaan ini terinspirasi  dari pengalaman bangsawan terkenal yakni Dr. K. H Abduraham Wahid . Saat itu, sekitar tahun 1999-2001 beliau membangun Indonesia  dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan historis dari pada menggunakan pendekatan politik dan ekonomi. Seperti Beliau lakukan pendekatan dialog kemanusiaan dan historis dengan tokoh masyarakat Papua. Gus Dur mengembalikan identitias lokal Papua dan mulai terciptanya kesempatan yang luas  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan.   Namun setelah Gus Dur undur dari Presiden dan digantikan oleh Presiden baru sampai hari ini terjadi banyak persoalan yang semakin memperbesar jurang pemisah antara masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Masyarakat Papua dianggap sebagai warga kelas dua dalam bingkai NKRI. Hal tersebut tampak dari rasisme dan diskriminasi yang sering terjadi dalam semua dimensi kehidupan. Salah satu contoh, rasisme di Surabaya, Jawa Timur yang terjadi pada 19 Agustus 2019, dua hari setelah merayakan hari kemerdekaan RI. Bentuk kekecewaan atas kejadian itu gelombang massa orang Papua melumpuhkan semua kota-kota di Tanah Papua. Masyarakat, mahasiswa, ASN dan  aktivis semua turun lumpahkan kota. Akibat dari aksi tersebut puluhan orang dipenjarahkan.  Anehnya para pelaku rasisme dihukum ringin, lalu korban rasis diberikan hukum yang sangat berat, terutama kepada 7 orang, yaitu Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Fery Kombo, Alexsande Gobai, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin. Padahal mereka bukan pelaku melainkan korban rasis, apakah ini yang disebut keadilan?. Anda (NKRI) memperlakukan orang Papua sesuka hatimu dan menganggap diri sebagai manusia paling beradab. Tetapi harus tahu,  semua manusia  sama di hadapan Tuhan.  Sangat miris kehidupan orang Papua dalam NKRI. Setelah Gus Dur tidak ada, orang Jakarta cenderung mementingkan ekonomi dan politik belaka tanpa mempedulikan  harkat dan martabat manusia. Mestinya pemimpin bangsa saat ini belajar dari  Gus Dur yang melakukan pendekatan  kemanusiaan.

Dua Nama yang Terus Dikenang Masyarakat Papua

“Barang Siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.” (Pdt. I.S. Kijne, 1947.). Kalimat pendeta Kijne itu seperti sudah melekat di sanubari sebagian besar masyarakat Papua. Kalimat tersebut menegaskan bahwa siapapun di Tanah Papua harus bekerja dengan jujur. Sebab dengan jujur akan mampu mendengar bisikan nurani orang Papua, ia akan mendapatkan banyak hikmat.  Selain itu ada dua orang non-Papua yang melekat dihati masyarakat Papua hingga saat ini adalah  Gus Dur dan Acub Zainal. Dua nama ini melekat di hati masyarakat Papua hingga saat ini.

Pendekatan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terhadap Papua saat menjabat sebagai Presiden ke-4 RI mendapatkan pujian dari banyak pihak, termasuk masyarakat Papua sendiri. Pada masanya, tak ada gejolak batin yang dirasakan oleh masyarakat pemilik Bumi Cenderawasih. Dalam kepemimpinan yang singkat 1999-2001, Gus Dur meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati orang Papua. Dua bulan selepas dilantik atau tepatnya 30 Desember 1999 Gus Dur berkunjung ke Papua, ketika itu disebut Irian Jaya.Gus Dur berani membuka ruang dialog yang semula tertutup, termasuk dengan pimpinan gerakan Papua Merdeka. Gus Dur memprioritaskan untuk membangun rasa saling percaya dengan rakyat Papua.

“Pada 30 Desember 1999 dimulai jam 8 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan Gubernur di Jayapura. Meskipun dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat,” demikian dikutip dari artikel NU Online berjudul Alasan Gus Dur Ubah Nama Irian Jaya Menjadi Papua. Dalam dialog itu Gus Dur mempersilahkan mereka yang hadir untuk berbicara. Ada beragam pendapat, dari keras menuntut kemerdekaan sampai yang memuji pemerintah. Setelah semua pendapat diungkapkan baru Gus Dur menjawabnya. Salah satu keputusannya mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasannya karena nama Irian itu jelek. Kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang (Urryan). Dulu ketika orang-orang Arab datang ke pulau Papua dan menemukan masyarakatnya masih telanjang, sehingga disebut Irian. Alasan kedua, dalam tradisi orang Jawa kalau anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. “Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua.” ujar Gus Dur menambahkan. Perubahan nama Irian jadi Papua menjadi salah satu cara Gus Dur mengembalikan harkat martabat masyarakat Papua sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Selanjutnya, Gus Dur juga memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai identitas bendera kultural Papua. Gus Dur juga membantu membiayai penyelenggaraan kongres rakyat Papua. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu pun melarang pendekatan represif dan lebih mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua. Satu lagi nama yang dikenal adalah Acub Zainal. Ia adalah sosok tentara. Mantan Pangdam XVII Cendrawasih. Acub juga pernah menjadi Gubernur Irian Jaya 1973-1975. Kendati hanya dua tahun memimpin Provinsi Irian Jaya, Acub Zainal dianggap sehati dengan Papua. Acub bahkan membuat gebrakan yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Pusat, Jakarta. Tapi mungkin itu hanya bagian kecil saja yang sehati dengan masyarakat Papua. Karena yang jelas, Acub mau menyelami isi hati masyarakatnya. Acub membangun harga diri bagi orang Papua salah satunya dengan membangun klub sepak bola kebanggaan Papua. Eksibisi antara Persipura dengan timnas PNG berakhir gemilang untuk tim Persipura. Itu menjadi sebuah monument tak terhapus sepanjang sejarah. Acub mampu membangkitkan solidaritas dan kebanggaan bersama.

Akhir dari artikel ini, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia.  Jika bangsa Indonesia menganggap Papua bagian dari wilayah dan rakyatnya maka lakukan dialog kemanusiaan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di tanah Papua, seperti pimpinan adat dan denominasi gereja Katolik, Kingmi, Baptis, GIDI, PENTAKOSTA, GBI, GJRP, GPDI, dll.  Terutama harus berani berdialog dengan OPM, TPNPB, KNPB, ULMPWP sebagaimana yang sudah dirintis oleh oleh Gus Dur semasa hidupnya. Dengan dialog diharapkan segala persoalan Hak Asasi Manusia dan Status Politik Papua diselesaikan.

*Penulis adalah anggota Aplim Apom Research Group (AARG).