Home Artikel/Opini Menjaga Ritual Demo di Balaikota

Menjaga Ritual Demo di Balaikota

79

Oleh: Mang Udin

Demo ada dua macam. Demo insidental, dan demo ritual. Demo insidental biasanya muncul karena adanya kasus serius, atau kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Dalam demo insidental, biasanya datanya cukup kuat, obyek yang didemo betul-betul terlibat, baik dalam kasus maupun kebijakan, dan dipastikan merugikan kelompok masyarakat atau rakyat secara umum.

RUU HIP, RUU KPK, dan RUU Omnibus Law misalnya, ini menyangkut kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Maka, demo spontan lahir. Tak ada rekayasa, murni digerakkan oleh aspirasi rakyat. Targetnya, RUU dibatalkan.

Dalam demo insidental, seringkali melibatkan emosi dan jumlah massa yang cukup besar. Bahkan terkadang demo tak terkendali, dan terjadi keributan. Meskipun setiap demo selalu ada pihak yang menunggangi, tapi idealisme demonstran tetap yang paling dominan.

Dalam demo insidental, biasanya terjadi komunikasi dan dialog. Kedua belah pihak, yang demo maupun yang didemo bertemu. Cari jalan keluar. Meski tak selalu berakhir dengan Win Win Solution.

Sementara, dalam demo ritual, sasarannya obyek/orang yang sama. Isunya (bukan kasusnya) dipaksakan, bahkan direkayasa. Gak ada datanya, tapi dibuat isunya. Seolah ada keterlibatan orang yang jadi sasaran demo. Targetnya, merusak citra.

Demo ritual dilakukan secara rutin. Bisa setiap minggu. Bisa juga setiap bulan. Soal isu, gak terlalu penting. Bisa ganti-ganti. Peserta demo juga berganti orangnya. Sekarang dari kelompok sini, besok dari kelompok sana. Bagi-bagi rizki.

Dalam demo ritual, tak terkait dengan kasus atau kebijakan yang merugikan. Tetapi terkait dengan orang yang sedang jadi target operasi demo. Dengan terus didemo, maka citra orang itu diharapkan makin buruk.

Dalam demo ritual, jumlah massa terbatas. Ini biasanya menyangkut anggaran. Setiap orang ada biaya transportasinya. Belum nasi bungkus dan uang sakunya. Video yang beredar di medsos beberapa waktu lalu, ada anak-anak tanggung yang demo di Balaikota DKI saat itu mengaku dapat 50 ribu. Lumayan.

Kalau terlalu banyak melibatkan massa, terlalu besar di anggaran. Cukup 30, 50 atau paling banyak 100 orang. Yang penting dimuat media.

Sejak Anies menjadi Gubernur DkI, Balaikota Jakarta memang selalu jadi sasaran demo. Kadang 10 orang, kadang 20 orang, kadang 30 orang.

Sah sah saja. Namanya juga demo. Atas nama rakyat, atau atas nama apapun, itu legal dan dilindungi Undang-undang. Kalau diantara demo itu ada yang menyiapkan anggaran, bukankah itu membuka lapangan pekerjaan. Patut disyukuri.

Apa yang didemo? Bukan apa, tapi tepatnya siapa yang didemo. Apa, berarti terkait dengan isu. Isunya gak kuat. Bahkan Dipaksakan. Kalau siapa, pastilah gubernur yang jadi sasaran.

Lalu, apa isunya? Berubah-ubah. Ini menyangkut juga siapa demonstran yang disiapkan. Kalau temannya KPK, ya pakai mahasiswa. Kalau temanya renovasi kawasan monas, ya pakai orang-orang yang mengaku aktifis lingkungan hidup. Tinggal disesuaikan aja.

Yang jelas, demo di Balaikota gak pernah ada dialog. Ya, apa yang mau didilogkan? Targetnya bukan Win Win Solution. Targetnya cuma bagaimana citra Anies jadi buruk. Itu aja.

Kecuali demo buruh, minta naik upah. Ada dialog. Kesepakatan dicapai. UMR naik di sejumlah sektor yang tidak terdampak pandemi. Ini masuk kategori demo insidental. Demo yang bener. Demo menuntut hak, bukan demo bayaran.

Selama ini, demo-demo ritual di Balaikota tak banyak menyita perhatian. Publik tahu, isunya banyak direkayasa. Media juga sudah mulia malas memuatnya.

Atau, jangan-jangan untuk pengalihan isu. Tak ada yang tak mungkin. Seandainya betul, isu apa yang mau dialihkan? Biarlah rakyat menebaknya.

Kalau mau tahu jenis dan macam apa demo yang terjadi, dimanapun dan dengan isu apapun, kita bisa lihat indikatornya. Disitu kita akan tahu fungsi dan target demo. Sebenarnya, gampang membuat katagorisasinya.

Ada setidaknya enam fungsi demo. Pertama, sebagai protes atas kebijakan. Dengan demo, berharap kebijakan berubah. Demo macam ini biasanya melibatkan massa dengan emosi dan jumlah yang besar. Kedua, demo berfungsi mendorong agar kasus segera diselesaikan. Ini mirip dengan yang pertama. Ada idealisme. Ketiga, merusak citra pihak yang didemo. Nah, ini ada udang dibalik bakwan. Keempat, untuk mengalihkan isu. Sama juga, udangnya ngumpet dibalik tepung. Kelima, untuk membuka sarana bernegosiasi pihak yang menggerakkan demo dengan pihak yang didemo. Gak jauh beda dengan yang ketiga dan keempat. Ada hidden agenda. Keenam, membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang menyediakan jasa demo. Ini baru bisnis. Di era Anies Gubernur, cukup ramai.

Demo di DKI? Karena sifatnya ritual, maka patut diduga. Kok patut diduga, kayak ahli hukum aja bahasanya. Publik curiga banyak demo (tak semuanya) di Balaikota yang sengaja digerakkan hanya untuk merusak citra gubernur. Dari mana anggaranya? Kamu nakal ah…,

Tangsel, 6/4/2021