Home Artikel/Opini Mahfud MD dan Pemimpin Nasional lainnya Harus Belajar dari Wakil Bupati Nduga...

Mahfud MD dan Pemimpin Nasional lainnya Harus Belajar dari Wakil Bupati Nduga Soal Menjadi Pemimpin bagi Rakyat yang Sesungguhnya dan Wajib Diapresiasi

31
0

Oleh: Marthen Goo

Kasus Nduga adalah kasus serius yang mestinya dilihat dengan hati, bukan dengan emosional dan kekerasan, mungkin itu kata bijak yang wajib kita perhatikan bersama. Ada rana publik, yakni rana kehidupan rakyat yang tidak dilihat sebagai rana penting untuk diselamatkan, bukan rana publik dibuat runyam hingga rakyat Nduga mengungsi kemana-mana, dimana menurut temuan tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga ini, para pengungsi berasal dari Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 orang dan Distrik Jigi 5.056, Distrik Yal 5.021, dan Distrik Mbulmu Yalma sebesar 3.775 orang. Sejumlah distrik lain yang tercatat adalah Kagayem 4.238, Distrik Nirkuri 2.982, Distrik Inikgal 4.001, Distrik Mbua 2.021, dan Distrik Dal 1.704 (BBC.com/14 Agustus 2019). Orang harus pergi dan mengungsi ke Kabupaten terdekat dan bahkan kehidupan mereka pun tidak menentu. Kekerasan tersebut telah menelan korban ratusan orang warga sipil. Menurut Tim Solidaritas untuk Nduga dalam rilisnya seperti yang dipublikasi di Tabloid Jubi 2 Agustus 2019, hingga terhitung 1 Agustus 2019, 182 orang pengungsi meninggal dunia, dengan rinciannya adalah 21 perempuan dewasa, 69 laki-laki dewasa, 21 anak perempuan, 20 anak laki-laki, 14 perempuan balita, 12 laki-laki balita, 8 bayi laki-laki dan 17 bayi perempuan. Tidak sedikit yang mengungsi dan tidak sedikit yang meninggal dalam pengungsian, apalagi anak-anak dan perempuan. Sementara data terbaru yang dirilis di Media Tirto.id, tanggal 30 Desember 2019 dijelaskan 37.000 orang mengungsi sementara yang tewas adalah 241 orang. Tidak sedikit warga Negara yang tewas dalam pengungsian. Negara dimana? Apakah mereka ini bukan warga Negara yang harus diproteksi dan dilindungi hak hidup mereka? Sudah setahun di pengungsian, adakah wujud konkrit penyelamatan terhadap mereka?

Dalam pelaksanaan pembangunan, mestinya mengedepankan pembangunan yang dibutuhkan rakyat setempat, bukan pembangunan versus orang lain tanpa menjawab kebutuhan rakyat setempat, tentu asas kemanfaatan dilihat dari kebutuhan pembangunan bagi rakyat lokal yang dihitung dari kesanggupan mengikuti irama perubahan bersama tahapan pembangunan dan pengembangan. Jika terjadi selisihpaham, Pemerintah mestinya menjaring aspirasi dan melakukan kebijakan dan program dari dasar aspirasi, bukan ngotot subjektif dalam tatakelolah Pemerintahan, dan tentu prinsip pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan yang hadir untuk rakyat, bukan Pemerintahan yang hadir dengan mengedepankan ngototan, karena akan merusak banyak hal, tidak hanya soal tatanan kehidupan rakyat setempat, tapi juga situs-situs sejarah peradaban rakyat. Pemerintah harus punya grand design pembangunan yang berskala dan bertahap sesuai kebutuhan rakyat lokal, semisal membangun pendidikan atau SDM yang maksimum di Nduga dengan pembangunan berkarakter lokal, membangun kesehatan yang maksimum, sementara sektor lain biar berkembang bertahap sesuai kesediaan dan kesanggupan warga setempat membangun pola baru dalam kehidupan mereka. Karena sesuatu yang dipaksa tanpa pertimbangan lokal wisdom, tanpa pertimbangan kultur, berpotensi memarjinalkan rakyat lokal dan bisa berpotensi melahirkan pelanggaran HAM.

Terkadang Indonesia disebut sebagai Negara Pluralis, ada yang menyebutnya Bhineka. Kebhinekaan itu harus dilihat satu kesatuan dari penyelamatan situs sejarah, perlindungan kebudayaan, perlindungan perbedaan dan perlindungan terhadap manusia. Kasus di Nduga, tidak terlihat memperlihatkan pentingnya kebhinekaan, karena rakyat tidak dilihat sebagai satu kesatuan kehidupan dengan alam yang dimiliki Indonesia yang wajib dilindungi dan diselamatkan, bahkan tidak dipikirkan bagimana perlindungan rakyat Nduga, dimana sudah 1 tahun mereka di daerah pengungsian tapi Pemerintah belum melihat ancaman kehidupan mereka yang harus diselamatkan, dan ini ancaman atas kehidupan mereka. Dalam teori HAM, ada By Omission, ada pelanggaran HAM yang terjadi karena Negara mengabaikan warga Negara selama 1 tahun (tentu tugas Komnas HAM umumkan kasus Nduga sebagai pelanggaran HAM dari posisi warga sipil yang telah menjadi korban), belum jika dikaji dari aspek Commissionnya. Wakil Bupati sesungguhnya telah membantu Pemerintah Pusat untuk mengajak Pemerintah Pusat agar melihat warga Nduga sebagai warga Negara yang harus dilindungi dan diselamatkan, tapi tidak digubris.

Apa Perbedaan KKB, TPN dan OPM ?

Publik di luar Papua tentu bingung dengan penyebutan KKB, TPN dan OPM, sementara publik di Papua, khususnya orang asli Papua tahu 3 nama tersebut dan bisa membedakan ke-3 nama tersebut. KKB adalah Kelompok Kriminal Bersenjata, sementara TPN adalah Tentara Pembebasan Nasional, OPM sendiri adalah Organisasi Papua Merdeka.

1). Kelompok Kriminal Bersenjat (KKB)

Dari nama saja tentu terlihat berbeda. KKB itu kelompok Kriminal bersenjata. Karena mereka disebut Kelompok Kriminal Bersenjata, maka mereka dianggap kelompok Kriminal. Biasanya Kelompok Kriminal itu menjadi tanggungjawab dan urusan Kepolisian karena Undang-undang memberikan kewenangan pada Kepolisian untuk menertibkan dan menegakan hukum bagi kaum kriminal.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah:

  • kenapa TNI turut dalam urusan menertibkan Kriminal?
  • Siapa kelompok kriminal tersebut, dan kapan mereka membentuk dirinya sebagai kelompok kriminal ?
  • Apakah Aktor yang disebut itu menyebut mereka kriminal atau hanya sebatas lebeling?
  • Apakah benar kelompok kriminal ini meresakan rakyat, sejak kapan?

Cukup 4 pertanyaan itu dulu, dan berharap kita bisa merefleksikan dan mencari kebenaran dan berani menjawabnya dengan jujur agar kita tidak hanya memberikan lebeling yang membuat publik larut dalam kebingungan, apalagi rana kriminal yang justru TNI yang diterjunkan banyak-banyak sementara rana kriminal itu rana Kepolisian.

Jika itu Gerakan Kriminal, tentu juga tidak akan ada hubungannya dengan Gerakan Politik karena Gerakan Kriminal itu berbeda dengan Gerakan Politik. Tentu akan ada banyak argument, tapi esensinya, tujuan Kriminal itu tidak mencapai pikiran Ideologi, karena gerakan kriminal secara umum, batasannya hanya lebih pada mencari kekayaan dengan membuat kekacauan pada kehidupan publik semata. Sementara di Nduga, baca rilis dari Egius Kogoya dkk yang terus mengeluarkan pernyataan mereka tentang Papua Merdeka, tentu dari pernyataan itu menegaskan bahwa mereka bukan KKB.

2). Tentara Pembebasan Nasional (TPN)

Tentara Pembebasan Nasional atau TPN di Papua, dalam sejahranya lahir pada tahun 1965. TPN ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap Negara. TPN mempunya musuh adalah TNI dan Polri, sehingga, konflik di antara mereka terjadi begitu lama hingga saat ini. Perjuangan TPN sangat jelas dan diketahui tidak hanya di Papua bahkan di dunia internasional bahwa mereka Kombatan yang berjuang politik Papua merdeka.

TPN dalam sejahrahnya, mereka tidak pernah membuat masalah dalam rana publik, misalnya mereka tidak membuat masalah dalam kehidupan rakyat. Sejak Transmigrasi pertama masuk sampai saat ini, mereka tidak pernah mendapat gangguan dari TPN. Hukum Militer dipegang betul oleh TPN dan bahkan hukum adat pun memiliki kesamaan dengan hukum militer sehingga TPN tunduk pada dua hukum sekaligus.

Banyak orang Non-Papua di tahun 1960-an yang hidup di Papua menjadi Guru dan Perintis. Mereka bahkan bisa berbaur dengan TPN dan mereka dilindungi TPN karena dianggap membawa pengetahuan dan terang. Banyak Fakta kasus membuktikan bahwa TPN hanya bermusuhan terhadap TNI dan Polri,  serta mereka melindungi rakyat.

Jika TPN berkonflik terhadap rakyat non-Papua, mungkin transmigrasi sampai hari ini tidak ada, bahkan non-Papua yang hidup di Papua sampai sekarang tidak tenang dan terkocar-kacir. Itu tandanya bahwa TPN masih professional dan mereka hanya berkonflik pada sesama kombatan.

Sehingga, jika ada yang mengklaim bahwa TPN menembak rakyat sipil atau membuat kacau di rakyat sipil, yang harus dipertanyakan adalah apakah itu TPN benaran atau TPN jadi-jadian. Bahkan katanya setiap tahun TPN menyerahkan diri. Jika setiap tahun TPN menyerahan diri, mestinya TPN sudah habis, faktanya mereka masih eksis di hutan-hutan. TPN memisahkan diri dari kehidupan warga sipil agar warga sipil tidak jadi korban dengan alasan susah membedakan warga sipil dengan TPN. Dan tentu catatan penting dan kritis yang harus diketahui publik, menghapus Idiologi itu tidak sebatas memberi iming-iming setelah itu hilang. Idiologi itu butuh waktu yang panjang untuk dihilangkan. Pertanyaannya, jika ada TPN yang katanya menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI, apakah itu benar TPN? Apakah Idiologi bisa hilang dengan sendirinya begitu?

  1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Tentu nama OPM itu sudah terkenal sampai ke publik Nasional. Cuman kadang publik juga masih bingung membedakan antara OPM dan TPN. OPM adalah Organisasi Sipil untuk perjuangan Papua Merdeka, sementara TPN adalah organisasi Militer untuk Papua Merdeka.

Mereka sudah final soal Idiologi, baik OPM maupun TPN. Jadi, posisi mereka sudah sangat jelas. Mereka berbeda jauh dengan KKB. KKB dari namanya saja itu Kriminal. Target dan tujuan yang ingin dicapai juga berbeda.

Kembali lagi ke soal pengungsian. Warga Nduga harus dilihat sebagai warga Negara yang wajib hukumnya dilindungi. Apa bentuk perlindungannya yang wajib dilakukan Negara (1) Memastikan warga Nduga selamat; (2) menyediakan tempat dan kem pengunsian; (3) Memberikan makan dan minum selama pengungsian; (4) memberikan kepastian pendidikan bagi anak-anak; (5) Memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan orang sakit selama pengungsian. Apakah ke-5 poin tersebut sudah direalisasikan? Kenapa Pemerintah pusat sibuk hanya lebih pada konflik kombatan tanpa berpikir rana publik, yakni adanya rakyat yang terancam? Mestinya posisi Negara adalah mengambil hati warga Nduga agar rakyat merasa nyaman dengan keberadaan Negara.

Atau, jika kita berpikir dalam logika sehat, sebelum melakukan penyisiran atau konflik dengan sesama kombatan, mestinya rakyat Nduga harus diungsikan dulu ke tempat yang aman. Negara harus bisa memastikan rasa aman warga Nduga sebelum gencatan senjata dilakukan atau menjadi pilihan. Harus dirumuskan dengan prinsip kemanusiaan bagimana tahapan dan kepastian rasa aman warga dalam tahapan pengungsian yang dilakukan.

Apakah itu urusan Pemerintah Lokal? Tentu tidak. Karena perintah itu ada di Jakarta. Masuknya aparat dalam jumlah besar untuk melakukan penyisiran dan perlawanan kepada kombatan yang dianggap musuh Negara adalah perintah pusat. Sehingga, mestinya keberadaan warga sipil pun harus dipastikan keselamatan mereka lebih dulu, dengan dilakukannya pengungsian secara bermartabat dan terukur.

 

 

Rakyat harus Ditempatkan di Tempat yang Tinggi dan Istimewa

Semoga kita tidak pura-pura lupa dengan tujuan nasional yakni “melindungi seluruh rakyat Indonesia”. Rakyat Indonesia itu bukan hanya rakyat di Jawa saja, atau di Sumatera saja, atau lainnya. Ada juga rakyat di Nduga – Papua. Apakah nasip mereka sudah Negara lindungi ? sudah satu tahun mereka di pengungsian, Negara mengabaikan mereka. Apakah itu yang kemudian disebut nasionalis? Bukannya yang namanya nasionalis itu mewujudkan cita-cita nasional ?

Wakil Bupati Nduga menempatkan rakyat di tempat yang tinggi dan istimewa. Dia berjuang untuk selamatkan rakyatnya dengan susahpayah. Bahkan dia rela melepaskan jabatannya hanya karena cinta-nya pada rakyat. Sementara, Prof. Mahfud dengan gampangnya menyebutkan Kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik. Sama saja kayak di Jawa banyak. Banyak orang yang minta turun, banyak yang mengundurkan diri, kan, sering juga terjadi” (tempo.co/26 desember 2019). Apa yang bisa dibuktikan oleh prof terkait pernyataan tersebut? Apakah prof bangga dengan asal menyebut seperti itu? Warga mengungsi semua, ratusan orang mati di Nduga, tidak ada jaminan kepastian hidup dan keselamatan hidup terhadap warga Negara dari Negara, sementara prof menyebutnya banyak di jawa kaya begitu. Jawa mana? Apakah kasusnya sama dengan di Nduga? Coba Prof. Mahfud bertanggungjawab atas pernyataan Prof kepada publik, khususnya wakil Bupati dan seluruh rakyat Nduga. Jawa mana yang pejabatnya mau mengundurkan diri demi rakyat?

Saya sebagai penulis artikel ini sangat kecewa dengan pernyataan sekelas Prof. yang tidak memberikan edukasi pada publik. Pertanyaan sederhana, apakah Prof bisa mempertanggungjawabkan pertanyaannya itu, atau akan sembunyi dibalik kata “bisa saja” dengan berkata, kan saya bilang bisa saja ? kasus di Nduga itu bukan sebatas bermain kata-kata. Kasus di Nduga itu ada kasus dugaan pelanggaran HAM selain konflik antara kombatan. Kasus di Nduga itu ada dua kasus yang terjadi sekaligus yakni pertempuran Kombatan dan kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang mestinya diverifikasi oleh Komnas HAM sesuai UU No. 39 Thn 1999 dan UU No.26 Tahun 2000. Posisi Wakil Bupati Nduga melihat dan berjuang dari Aspek HAM. Mestinya keberadaan wakil Bupati Nduga harus diberi apresiasi dan didukung oleh Negara, baik oleh Presiden maupun oleh bawahannya yakni Kementerian Politik, Hukum dan Ham serta kementerian terkait lainnya.

Wakil Bupati Nduga Mengajarkan Bagimana Menjadi Pemimpin Bagi Rakyat, Mestinya Prof. Mahfud dan seluruh Tokoh Nasional Serta Pejabat Publik Wajib Belajar Dari-nya

Mencari pemimpin yang berjiwa besar di Republik Indonesia sangat susah. Mungkin Indonesia pernah punya pemimpin yang berjiwa besar adalah Gus Dur, mantan Presiden RI. Gus Dur mencintai seluruh rakyatnya, dan karena cintanya, ia mampu membuat damai seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur tidak membedakan satu dengan yang lain. Bagi Gus Dur, semua manusia sama di hadapan hukum, dan Negara wajib hadir untuk melindungi semua. Selama kepemimpinan Gus Dur, Papua menjadi daerah yang damai dan tenang tanpa ada pertumpahan darah. Papua di jaman Gus Dur tidak ada kekerasan, bahkan demokras terbuka bagi publik dengan batasan yang tegas adalah kemanusiaan.

Hari ini wakil Bupati Nduga pun meletakan jabatan secara lisan demi rakyatnya. Dalam beberapa media seperti di CNN, alasan pelepasan jabatan dijelaskan dengan baik, dimana permintaannya tidak direspon oleh pemerintah pusat tentang penarikan pasukan non-organik dari Nduga. Menurut wakil bupati seperti dirilis CNN “Kita sudah ketemu Menteri, kita sudah ketemu Kapolri, kita sudah ketemu presiden, kita sudah bicara dengan DPR, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun dari TNI dan Polri,” (CNN/24 Desember 2019).

Sementara Menteri Dalam Negeri dibeberapa Media menyebutkan “Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati? Atau ada enggak yang bisa menjamin tokoh-tokoh di sana?” seperti yang dirilis CNN 27 Desember 2019 . Jika pertanyaan itu dibalik:

  • selama satu tahun pengungsian warga Negara yang ada di Nnduga, apakah Negara telah menjamin keselamatan warga Negara Nduga?
  • Bagimana Negara bisa memastikan hak atas kehidupan warga Negara yang ada di Nduga terhitung dari hari ini sampai seterusnya di dalam pengungsian mereka?
  • Siapa yang berkewajiban melindungi warga pengungsian?
  • Apakah tidak ada cara damai menyelesaikan masalah seperti Dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan masalah Papua secara holistik?
  • Mengapa cara damai tidak dikedepankan tapi lebih mengedepankan kekerasan dan emosional?
  • Mengapa ULMPW dan Jakarta tidak bisa duduk dalam satu meja perundingan untuk menyepakati penyelesaian masalah secara holistik, sementara di Aceh pernah terjadi perundingan?

 

 

Rekomendasi Penulis dari Artikel Ini

Untuk mengahiri penulisan artikel ini, mari kita tenangkan hati, menjadikan tahun baru sebagai dunia baru untuk merumuskan penyelesaian masaah di Papua secara holistik, bermartabat dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dari penjelasan yang cukup panjang di atas, penulis ingin memberikan rekomendasi yang diharapkan bisa dicernah dan dijadikan jalan menuju penyelesaian masalah, yakni:

  1. Mari belajar dari wakil Bupati Nduga untuk jadi pemimpin rakyat yang benar-benar untuk rakyat dan bisa berkorban bagi keberlangsungan hidup rakyat seperti cita-cita nasional, dan mari kita berani jujur untuk memberikan apresiasi kepada wakil Bupati Nduga yang berani kehilangan jabatan demi warga Negara di Nduga;
  2. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru sehingga Pemerintah Pusat, Khususnya Presiden Republik Indonesia untuk segera menggelar Dialog Jakarta-Papua, Presiden diharapkan menunjuk Special Envoy untuk mendorong dialog tersebut;
  3. Mahfud MD diharapkan tidak mewacanakan hal-hal yang tidak humanis tapi berpegang pada cita-cita nasional karena rakyat di Nduga bagian dari cita-cita itu dengan menyampaikan pentingnya Dialog Jakarta Papua kepada Presiden sebagai mekanisme penyelesaian masalah Papua secara holistik, dan bisa diikuti kementerian lain;
  4. Tidak ada mekanisme penyelesaian masalah Papua secara Holistik lain jika tidak melalui Dialog Jakarta Papua (Perundingan), karena berbagai pendekatan sudah gagal di Papua. Saatnya Jakarta dan ULMWP duduk di Meja Perundingan dan berdialog;
  5. Mari berdamai melalui Dialog karena kekerasan hanya akan menciptakan permusuhan abadi, dan dengar pendapat atau dengar aspirasi sesungguhnya bukanlah Dialog, karena Dialog selalu berposisi yang sama, dan belum pernah dilakukan di Papua hingga saat ini. Mari memulai untuk berdamai secara bermartabat dengan Dialog Jakarta-Papua.

Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan dari Papua.