Home Artikel/Opini Kriminalisasi “Kebebasan demokrasi” Suatu Bentuk Kejahatan Kemanusiaan di Papua

Kriminalisasi “Kebebasan demokrasi” Suatu Bentuk Kejahatan Kemanusiaan di Papua

238

Sebuah Tinjauan Refleksi atas potret kebebasan demokrasi kemanusiaan dimasa kekinian

Oleh: Sebedeus Mote

Kriminalisasi kebebasan demokrasi adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang dipraktekkan oleh Negara Indonesia sampai saat ini. Niat ini muncul dan terlintas di dalam pikiran negara, karena bertumbuh bersama naluri tsk manusiawi dalam tubuh negara sendiri. Tujuan mengkriminalisasikan kebebasan demokrasi oleh Indonesia serasa ialah meredam aspirasi kemanusiaan dalam hal menegakkan martabat manusia.

Bangsa Indonesia yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya seharusnya, menghormati hak-hak dasar masyarakat pribumi. Bangsa yang besar seharusnya juga menghargai pejuang-pejuang demokrasi. Setiap pergerakan kebebasan berekpresi di semua aspek selalu dinilai kriminal. Negara ini, banyak mencetuskan hukum dan pasal-pasal enta apa, hanya untuk mengekan, menakut-nakuti rakyat. Bangsa Indonesia  ini, sedang menuju kepunahan pemikiran akal sehat. Terlalu gampang mengkriminalisasikan orang asli Papua tidak memperhatikan masa lalu, masa kini, dan akan datang untuk bangsa Indonesia dihadapan bangsa yang lain.

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia justru menjadi sumber permasalahan. Demokrasi negara dan khususnya di Papua lebih memberikan kesempatan kepada pemilik modal, dan para kapitalis. Tidak memberikan kesempatan kepada orang Papua. Karena tidak sesuai keinginan rakyat Papua terus berbicara, berekspresi, tetapi Indonesia tetap menangkap, diborgol lalu dimasukan penjara sebagai suatu bukti, karena dimata Indonesia itu melawan. Menjunjung tinggi ekonomi dan mengabaikan nilai kemanusiaan, sungguh ngeri Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan peduli kemanusiaan, tetapi kepeduliaannya terlihat ketika nilai ekonomi yang lemah.

Bagi Indonesia untuk Papua saat ini, tidak mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Dan juga tidak menciptakan  perlakuan yang sama sebagai bagian dari warga negaranya sendiri. Orang Papua pada dasarnya hidup dalam kebebasan, damai, dan tidak pernah mengganggu bangsa lain. Hidup yang bebas dan damai itu terlihat jelas seperti alam Papua sendiri. Indonesia datang dengan caranya sendiri untuk merobohkan, mematahkan, menghancurkan, mengkotak-kotakkan, termasuk mengkriminalisasikan. Semua ini dilakukan untuk merampas, mencuri, memperkosa, mencederai, mengikis, mempersempitkan, dan menggiring orang Papua menuju suatu hidup yang tidak dibayangkan oleh manusia Papua. Sadar atau tidak, bangsa Papua kini menuju kepunahan. Itu adalah jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk menguasai tanah Papua. Makna kebebasan untuk Indonesia sangat rancu, dalam penilaian pun tidak menghasilkan mufakat yang humanis. Pada hal manusia itu, makhluk yang bebas untuk mewujudkan esensinya sendiri.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebebasan manusiawi. Dalam hal ini, Negara Indonesia kurang cermat menyikapi  dan memetahkan mana kebebasan manusiawi yang masuk diakal sehat dan tidak sehat. Kebebasan berekpresi yang diekspresikan oleh orang asli Papua di mata Indonesia di kira menghancurkan negara. Kalau dimengerti secara akal sehat orang asli Papua itu sebenarnya mempertanggungjawabkan kesadaran sebagai manusia. Indonesia yang selalu dan mencari cara, atau teknis tertentu untuk mengkriminalisasikan kebebasan itu mereka tidak sadar akan kemanusiaannya sendiri. Ketika manusia itu lupa diri, disitulah muncul cara mengambil kebijakan atau musyawarah yang tidak tepat dan akurat, sadar setelah diberitahu oleh pihak lain, begitu juga sebaliknya.

Ketidakpedulian Indonesia atas kebebasan demokrasi di Papua juga menambah konflik. Menyepelehkan semua bentuk perjuangan kemanusiaan adalah juga mengabaikan nilai bentuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Persis disinilah muncul pertanyaan dimanakah letak atau cara menghargai kebebasan demokrasi sebagai manusia? Jika tidak sadar sebagai manusia yang pada dasarnya memiliki kebebasan dalam diri, bahaya untuk bangsa ini, ada didepan mata.

Kebebasan berdemokrasi, untuk manusia Papua dipinggirkan oleh Indonesia. Seolah kebebasan tidak berharga di mata Pencipta kebebasan “Allah”. Malah kriminalkan, hal ini juga persis melawan Allah. Rakyat Papua bertanya, kalau demikian apa yang Allah mau bagi kami Papua masa kini? Manusia melawan manusia sedang terjadi atas kebebasannya. Indonesia sudah bukan sebuah negara yang menjamin harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia letak kemanusianmu ada dimana?.

Kalau melihat potret masa saat kini, banyak tahanan politik di penjara misalnya kasus rasisme yang terjadi tahun lalu, hingga hingga kini belum selesai, dan sedang terjadi.  Hal ini mau menunjukan bahwa Indonesia tidak bisa menghargai kebebasan dan tidak bisa mencari solusi yang tepat, bahkan kenakan pasal makar supaya membungkam isu-isu kemanusiaan yang terus-menerus dicederai oleh Indonesia. Kegilaan negara, dalam mengatasi kasus rasis ini juga terus meningkat.

Maaf Indonesia saatnya kembali merefleksi kebebasan demokrasi  yang ada di Indonesia, mengapa? Karena kebebasan demokrasi dalam penerapannya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan juga terutama untuk Hak Asasi Manusia yang mestinya dijunjung tinggi. Ada pelbagai produk hukum Indonesia yang dilahirkan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengabaikan kebebasan  demokrasi yang sejati, mengabaikan kebebasan berpendapat dan mengabaikan penentuan nasib sendiri serta mengabaikan hakikat dasar martabat manusia, semua ini dilakukan untuk penyelamatan negara (BobiSelpius; seri WSC II, Politik, Hukum, HAM, dan Demokrasi: 2012). Kebebasan demokrasi itu seharusnya tidak perlu diganggu oleh siapa pun, entah kekutan militer yakni TNI/POLRI. Para tahanan politik Papua yang ada, seharusnya dibebaskan tanpa syarat mengapa? Karena mereka melakukan kebebasan demonstrasi damai, apa lagi menyuarakan ujaran rasisme. Demonstrasi dijadikan kriminal, negara mengganggap ancaman. Sungguh negara memangsa rakyat Papua dengan tidak memperhitungkan hakikat dasar sebagai manusia.

Contoh tahanan rasis maupun yang lain, kalau sudah kenakan pasal makar atapun atauran hukum lain, maka mereka tidak menghargai para pendiri negara Indonesia. Karena rasis itu sendiri menurut Yakobus  Uropmabin (tapol Papua), mengatakan rasisme adalah tindakan yang ditolak diseluruh dunia. Akan tetapi, tindakan para aktivis melawan rasisme justru diperhadapkan dengan hukum, dan dijadikan tersangka makar. Menurut saya hal ini juga sala-satu upaya mengkriminalisasikan kebebasan demokrasi masa kini, Indonesia stop sifat kekanak-kanakan seperti ini. ”( Jubi/Hengky Yeimo.11/11/2019).

Sungguh ngeri bangsa Indonesia, akibat dari sikap hidup kekanak-kanakan, akal sehat pun terganggu, dan hukum pun dijadikan rasis. Hukum yang dijadikan rasis itu hanya melayani kepentingan penguasa Indonesia. Bukan untuk memberi keadilan hukum kepada orang Papua yang menjadi korban. Orang Papua dianggap tidak pantas dibela hak-hak kebebasannya sebagai manusia dalam hukum Indonesia. Hukum hanyalah sebuah sarana membunuh akal sehat manusia Papua, ( Victor Yeimo dalam SuaraPapua.com, 18/05/2020.

Penerus bangsa masa kini, terus mencederai bangsa Indonesia, tidak memperhitungkan karya baik para pendahulu. Salah-satu contohnya adalah mengkriminalisasikan kebebasan demokrasi tanpa memperhitungkan karya termasyur para pendahulu bangsa, ngeri bangsa kita ini!. Maksud penulis tolong dilakukan secara mekanisme hukum yang ada. Tetapi akhir dari mekanisme hukum, Indonesia selalu punya satu ketakutan, yakni keraguan akan nilai kebebasan demokrasi untuk Papua. Indonesia panik global terlalu melampau batas akal kemanusian sejati orang Papua.

Bukan hal ini saja, tetapi Indonesia juga sedang membatasi penerbitan buku-buku menyangkut Papua, tetapi memperbolehkan buku-buku yang mendukung Indonesia untuk berkembang kearah yang diimpikan oleh Indonesia. Semua ini stop dan stop, bukankah Indonesia saat ini memajukan pendidikan humanis dan kebebasan demokrasi? Kalau memang demikian bebaskanlah kebebasan demokrasi yang terus dipencarakan dalam akal sehat Indonesia yang menjadi tumpukan “tulang manusia” itu tanpa bersyarat. Kalau tidak demikian ini bentuk kejahatan kemanusiaan. Bentuk seperti ini cocok diterapkan di negara atau daerah yang tidak punya beragam kebudayaan dan hasil-hasil alam yang tidak melimpah. Mari kita kritisi kebijakan para kawanan setan yang melahirkan kebiadaan negara masa kini.

Kita tak boleh diam atas keputusan yang tidak manusiawi, kebiadaan negara wajib kita robohkan. Indonesia sudah menjadi gila dan tak sehat sampai kebebasan anak negeri Papua terus di hina, dicaci, bahkan tidak memberikan senyuman dan harapan untuk melihat dunia yang lebih baik dari Indonesia untuk Papua. Setiap keputusan negara perlu di revisi kembali. Sekali lagi stop mengkriminalisasikan kebebasan berdemokrasi kemanusiaan di Papua. Seandainya hal ini terus dilakukan, lebih baik negara Indonesia membuka pendidikan akal sehat.

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” dan Anggota Kebadabi Voice Group, Abepura-Papua.