Home Lingkungan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Lingkungan Desak Pemkot Sorong Tangani...

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Lingkungan Desak Pemkot Sorong Tangani Masalah Banjir

124

Selesaikan Permasalahan Banjir Kota Sorong dengan Mengembangkan Kebijakan Pembangunan Kota Secara Berkelanjutan

Kamis malam (16 Juli 2020), hujan deras mengguyur Kota Sorong. Dalam tempo beberapa jam saja, Kota Sorong tergenang air. Perumahan warga, kantor dan fasilitas sosial, yang berada disepanjang jalan utama dan sekitar Kali Remu dan Kali Klasaman, semuanya tenggelam dengan ketinggian air bervariasi hingga lebih dari satu meter.

Bencana banjir dan genangan air, menimbulkan dampak warga kehilangan dan kerusakan harta benda. Aktifitas ekonomi, akses dan pelayanan kesehatan, belum berjalan normal. Beberapa warga masih mengungsi di rumah keluarga/tetangga. Demikian pula, terjadinya tanah longsor di Klademak mengakibatkan tiga warga meninggal tertimbun longsor.

Kejadian banjir di Kota Sorong sudah seringkali terjadi sekitar 10 tahun terakhir dan kini menjadi momok warga. Idealnya pemerintah dapat mengendalikan dan mengelola banjir. Namun, kami memandang pemerintah abai dalam mencegah terjadinya banjir dan mengurangi resiko warga terdampak banjir. Pemerintah belum proaktif melakukan response cepat atas pemulihan kondisi warga terdampak, fasilitas sosial, kesehatan dan lingkungan.

Kami memandang bencana banjir tersebut bukan peristiwa alam biasa, melainkan buruknya tata kelola pembangunan yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menghormati HAM dan kelestarian lingkungan. Praktik alih fungsi lahan masih terjadi, eksploitasi hasil hutan kayu dan ekstraksi penambangan pasir pada kawasan hutan di daerah hulu sungai yang topografinya relatif curam. Hal ini berlangsung secara legal dan atau melanggar aturan negara maupun adat. Daerah aliran sungai yang semestinya tidak boleh ada pemukiman dan infrastruktur lainnya, tetapi terus dikembangkan menjadi kawasan pembangunan kota dan fasilitas bisnis komersial.

Karenanya, ketika hutan dan tanah tidak lagi mampu secara maksimal menjalankan fungsi ekologi sebagai daerah resapan, maka perubahan ini mendatangkan bencana. Volume air hujan yang terus meningkat dan mengalir tidak terkendali, terakumulasi dengan cepat dan menggenangi kota, mengancam keselamatan manusia. Kondisi saluran buruk disertai sampah dan system drainase kota belum memadai, sehingga air bebas meluap, menggusur, menenggelamkan dan membawa harta benda. Kota Sorong tidak lagi ramah.

Kami atas nama koalisi organisasi masyarakat sipil untuk keadilan dan lingkungan, mengungkapkan turut berduka dan prihatin atas bencana yang mengakibatkan korban jiwa meninggal ini. Kami mendesak kepada pemerintah agar segera memberikan bantuan program tanggap cepat terhadap warga terdampak banjir untuk pemulihan aktifitas sosial ekonomi dan kesehatan. Kami juga meminta kepada pemerintah Kota Sorong secara menangani permasalahan ancaman banjir dengan mengembangkan kebijakan pembangunan kota secara berkelanjutan, mengupayakan tata ruang kota yang melindungi dan menghormati hak asasi manusia, keadilan dan kelestarian lingkungan, membangun prasarana sumberdaya air secara memadai, dan melakukan penegakan hukum.

Kota Sorong, 19 Juli 2020.

Kontak Person:

Jeffri Duwith: +62 852-5403-5245

Emma R. Malaseme: +62 811-487-001

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Lingkungan:

  1. Papua Forest Watch
  2. Perkumpulan Belantara Papua
  3. Perkumpulan Bantuan Hukum dan Keadilan Papua
  4. AMAN Sorong Raya
  5. WALHI Papua
  6. Greenpeach Indonesia
  7. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat