Home Sosial Politik Kehadiran Indonesia diatas Tanah Papua Adalah “Ilegal”

Kehadiran Indonesia diatas Tanah Papua Adalah “Ilegal”

113

Atas Kehadiran negara Kolonial indonesia datang dan mengklaim untuk buat Negara diatas Negara West Papua sejak tanggal, 01 Mei adalah hari Aneksasi Wilayah Papua Barat kedalam NKRI. Tahun 1963 lalu sampi saat ini tanggal, 01 Mei 2020 West Papua masuk ke dalam bingkai NKRI adalah, “secara Paksa dan Ilegal”.

Untuk itu Kami atas nama Rakyat akar Rumput Bangsa Papua Barat bersama Badan Pengurus 30  wilayah, 4 Sup Wilayah dan 7 wilayah konsulat Komite Nasional Papua Barat [KNPB] menyampaikan protes terhadap NKRI, AS, BELANDA, & UNITEA besama sekutuhnya bahwa:

1. Kami rakyat Pribumi Bangsa Papua Barat tidak pernah dan tidak akan pernah menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) untuk menduduki diatas wilayah kami bangsa Papua Barat.

2. Proses memasukan wilayah kami Papua Barat kedalam penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) mulai dari tahun 1963 hingga tahun 1969 atas kerja sama Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB adalah suatu rekayasa yang penuh dengan pelanggaran terhadap standar-standar dan prinsip hukum internasional. Karena kami selaku pemilik wilayah Papua Barat tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan dan perjanjian-perjanjian internasional yang membicarakan status politik wilayah kami Papua Barat.

3. Perjanjian sepihak yang dibuat dalam; New York Agreement &; tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PBB, Indonesia dan Belanda saat PEPERA tahun 1969 dimana kami rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan hak poliitik untuk memilih berdasarkan prinsip one man one vote; dalam pelaksanaan PEPERA yang dilakukan oleh 1025 perwakilan yang ditunjuk oleh Indonesia untuk memilih mewakili kami rakyat bangsa Papua Barat. Ini adalah suatu pelanggaran terhadap hak politik kami bangsa Papua Barat.

4. Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) melalui operasi-operasi tumpasnya telah membunuh sebagian besar penduduk pribumi Papua Barat sejak DOM (daerah operasi militer) diterapkan di Papua  Barat sejak tahun 1963

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengejar, mengintimadi, meneror, & memenjarahkan dan membunuh orang-orang Papua Barat yang berjuang demi hak dan kedaulatan Bangsa Papua Barat.

6. Otsus dan Pemekaran bukan solusi penyelesaian masalah Papua Barat, karena kami rakyat pribumi Papua Barat yang ada diatas tanah Papua Barat tidak pernah menyetujui pemberlakuan Otonomi Khusus, Pemekaran dan segala kebijakan negara Republik Indonesia di Papua Barat.

7. Barang siapa yang mendukung Otsus dan segala kebijakan negara RI di Papua Barat, mereka adalah bagian dari penjajah yang sedang berkompromi bersama Indonesia untuk meniadakan hak politik kami rakyat pribumi Papua, karena masalah utama kami rakyat Pribumi Papua; adalah hak penentuan nasip sendiri yang telah diinjak-injak dan dihilangkan melalui Pelaksanaan Pepera tahun 1969.

8. Maka, kami tidak mengakui keberadaan pemerintahan Republik Indonesia serta seluruh lembaga-lembaga negara Indonesia yang ada diatas tanah air Papua Barat.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan kami diatas, kami rakyat pribumi Papua Barat menuntut kepada Indonesia agar:

1. Hentikan mengkriminalisasikan organisasi KNPB, pembongkaran kantor KNPB wilayah Maybrat dan penyisiran terhadap warga 4 kampung aifat di Maybrat.

2. Hentikan stikma kepada orang Papua yang sedang bergelirya oleh TPN-PB sebut dengan KKB, KKSB dll.

3. Hentikan semua manuver politik dengan cara yang gunakan pengiriman Transmigrasi  dan  Pemekaran, diatas tanah air kami Papua Barat.

4. Indonesia dan Papua Barat sebagai subjek hukum internasional agar segera mengembalikan status politik Papua Barat ke meja hukum Internasional untuk membuktikan secara jujur dan bijaksana tentang keabsahan Indonesia dalam wilayah kami Papua Barat demi kemanusiaan dan keadilan bangsa Papua Barat.

5. Segera mengambil kemauan politik untuk menggelar referendum secara demokratis di Papua Barat dibawah pengawasan PBB demi mencapai solusi final atas konflik politik di Papua Barat.

6. Hentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian masalah Papua Barat, karena cara-cara itu kuno di era demokrasi yang terbuka ini.

Demikian, ini protes kami rakyat “bangsa Papua”.

Salam REVOLUSI “Kita Harus Mengakhiri”

West Papua, 31 Mei 2020

Oleh Sekertaris Umum BPP-KNPB Pusat

Tuan. Mecky Yeimo