Home Artikel/Opini Karel Gobay dan Kepemimpinannya Dalam Masa Pepera

Karel Gobay dan Kepemimpinannya Dalam Masa Pepera

120

Saya di Kelas 3 SD saat saya lihat sendiri sosok Karel Gobai saat PEPERA tahun 1969. Dia seorang pamong yang bijak, mengerti seluk beluk kehidupan masyarakat dan budayanya. Beliau memahami agama tapi juga memiliki pemahaman yang luas tentang kebiasaan dan adat orang Me. Dia adalah “anak adat” yang mampu menterjemahkan dan mengawinkan dengan adat modern yang diperkenalkan oleh agama baru, pemerintahan baru dan kebudayaan baru. Dia bertindak sebagai “agen perubahan” yang berhikmat, bijaksana dan visioner. Dia pernah menjadi pelopor pendidikan yang dihormati rakyat dan pemerintah. Saya pernah melihat sertifikat kursus pemberantasan buta huruf milik ayahku yang pernah ditandatangani oleh Karel Gobai.

Keunggulan karakter dirinya sebagai pemimpin itu terlihat ketika dirinya ditawarkan memimpin pemerintahan transisi paniai dulu (Paniai dulu itu terdiri dari kabupaten nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai sekarang, Intan Jaya, Puncak Papua, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang). Karel Gobay mulai bertindak sebagai perantara antara pemerintah, masyarakat, Agama yg dibawa para missi Protestan (CAMA) dan Katholik.

Sengketa antara pemerintah Belanda, kemudian Tentara Nippon (Jepang) dan terakhir pemerintah Indonesia dialaminya tetapi keberpihakan beliau selalu kepada keadilan dan kedamaian rakyatnya. Beliau membela rakyat, melindungi rakyat yang tengah kewalahan menghadapi perubahan dengan adanya agama baru, pemerintahan baru dan budaya baru itu. Keberpihakan beliau kepada rakyat Paniai itu dipengaruhi oleh keyakinannya atas dirinya sebagai manusia Me yg utuh, sama dengan manusia lain yg datang ke Paniai.

Pada tahun 1969 sewaktu PEPERA dilaksanakan, Karel Gobai menjadi saksi mata pelaksanaan plebisit tersebut. Beliau berhasil membantu TNI mengorganisir dewan pepera dengan memilih kepala2 suku di Paniai. Beliau pelajari selama pendudukan tentara Indonesia di Paniai sejak tahun 1962 hingga tahun 1969. Beliau menilai bahwa TNI dianggapnya lebih berbahaya dari pada tentara Jepang. Karena itu dia merasa perlu perlindungan atas rakyat sipil Paniai. Oleh sebab itu beliau bertindak melindungi rakyat sipil dari ancaman pendudukan TNI yang brutal, tidak kenal kompromi dan memaksakan keinginannya.

Memang sejak semula TNI tidak punya keinginan untuk menghargai rakyat, mendengar suara rakyat dan menentang rakyat supaya tidak boleh rakyat yg menentukan nasib hidupnya sendiri. Jadi TNI memang sonohnya sudah menjadikan rakyat Papua sebagai musuh negara. Sejak tahun 1962 pembunuhan rakyat Papua dimulai. Australian National University desk Papua Barat menduga bahwa hampir lima ratus ribu rakyat Papua terbunuh secara keseluruhan. Di Paniai pada saat Karel Gobai menjadi Bupati diperkirakan lebih dari seratus orang tertembak mati karena mereka protes akibat pembumkaman kebebasan memilih dan kebebasan berbicara. Peristiwa PEPERA menjadi barang tabu yang sangat rahasia, dilarang berbicara. Bagi Karel Gobai, situasi itu membuat kebebasan dibatasi oleh TNI dan budaya transparansi dalam budaya Paniai tidak dijunjung tinggi. Budaya pengambilan keputusan dilanggar dan tidak ada kedamaian. Budaya Paniai terbelenggu dan kekerasan, penipuan dan ketidakadilan menguasai Papua.

Apa yang dilakukan TNI di Paniai itu adalah gambaran kecil dari sebuah skenario besar yang diatur demi Papua dimasukan dalam NKRI sesuai dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Itu diatur oleh New York demi kepentingan politik dan ekonomi global.

PEPERA yang dilakukan itu ilegal karena tidak sesuai dengan hukum internasinal dan Perjanjian New York (New York Agreement). Dalam hukum Internasional yg dituangkan dalam Perjanjian New York itu rakyat seluruhnya harus dilibatkan dalam referendum tetapi PEPERA hanya memilih kepala-kepala suku saja dan itu bertentangan dengan prinsip ” one man one vote “. Disitulah alasan mengapa para politisi Papua mengatakan PEPERA ITU ILEGAL karena juga yang melakukan PEPERA itu TNI dan beberapa pejabat UNTEA. Tidak ada keputusan PBB yang mengatakan bahwa papua adalah bagian syah dari NKRI. Resolusi PBB No.1514 itu PBB hanya “take note”. Indonesia dan PBB secara ilegal mengeluarkan nama Papua Barat dari daftar calon negara bangsa atau dari daftar komisi decolonization PBB. Juga Papua ini sudah masuk status teritori coloni Indonesia artinya keberadaan Indonesia di Papua sebagai negara kolonial karena ciri negara colonial itu antara lain dengan adanya kelompok resistens OPM, Pelanggaran Ham dan lebih dari itu eksploitasi sumber daya alam Papua yg sangat brutal. Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) tdk dilaksanakan secara utuh. Hanya uang sedikit saja dikasih selama 20 tahun terakhir ini, kata rakyat Papua. Gubernur Papua katakan semua kewenangan masih di kendalikan Jakarta karena tidak ada perdasi dan perdasus. Hanya uang saja diberikan tanpa perdasus penggunaan uang otsus yg jelas.

Dalam United Nation charter, semua tindakan indonesia atas Papua mulai dari 50 tahun lalu hingga kini dlm era otsus adalah tindakan kolonial. Sedangkan kolonialisme sangat bertentangan dengan piagam PBB. Itulah yang dinamakan pepera dan semua outputnya itu ILLEGAL dan RAKYAT PAPUA MENGGUGAT.

Oleh : Dr. Noakh Nawipa