Home Artikel/Opini Jusuf Kalla Tidak Bisa Jadi Fasilitator Para Pihak

Jusuf Kalla Tidak Bisa Jadi Fasilitator Para Pihak

723

Oleh: Marthen Goo

Soal Papua  terus runyam, dimana saat Covid-19, pemerintah masih mengirim pasukan ke Papua untuk melakukan pengejaran kepada TPN (versus Pemerintah KKB), penyisiran dilakukan, warga ketakutan dan terjadi pengungsian kemana-mana. Kasus Covid bukan dilakukan pengiriman dokter atau tim medis, tapi justru pendekatan militer. Rakyat sudah takut dengan keberadaan Covid-19, kali ini rakyat dibuat takut lagi dengan keberadaan aparat. Di Intan Jaya, Pendeta ditembak mati. Jika pendeta yang adalah tokoh agama saja bisa ditembak mati, bagimana dengan warga?

Tentu rentetan kasus HAM tersebut menggambarkan bahwa negara tidak serius dalam menangani kasus kemanusiaan di Papua. Jokowi yang janji akan menyelesaikan kasus HAM Paniai berdarah pada 27 Desember 2014 di depan rakyat Papua saja, sampai dua periode, tanda-tanda pun belum terlihat, militer terus dikirim ke Papua (bukan dokter atau guru). Sementara, saat itu wakil presiden adalah Jusuf Kalla.

Di jaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintahannya ingin melakukan pendekatan dengan komunikasi konstruktif (hanya karena berat memakai kata Dialog Jakarta Papua), hingga kepemimpinannya berakhir, tidak ada komunikasi konstruktif. Jusuf Kalla pernah jadi wakil presiden bersama SBY, tidak ada hal yang dilakukan untuk Papua. Bersyukur Aceh bisa dilakukan perundingan.

Harus Ada Kesepakatan Para Pihak Soal Fasilitator

Mau jadi Fasilitator para pihak, harus disetujui oleh para pihak. Tanpa ada persetujuan para pihak, maka, prosesnya akan batal. Untuk menunjukan orang pun, harus ada yang namanya pra negosiasi, sehingga, dalam pra negosiasi bisa dirumuskan syarat-syrat atau kriteria-kriteria yang dikehendaki, sehingga, tidak bisa seenaknya menunjuk diri atau karena merasa tokoh di Indonesia, kemudian menganggap diri bisa berfungsi.

Tapi JK bisa menjadi fasilitator di internal pemerintah dan bisa meyakinkan pemerintah untuk berdialog, apalagi selama ini, di internal pemerintah pun tidak pernah ada kesepahaman apalagi berkeinginan menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai yakni Dialog Jakarta Papua atau perundingan.

Mestinya, selama jadi wakil presiden dua kali, proses  tersebut sudah dilakukan, minimal mengumpulkan aktor-aktor di pemerintah pusat yang tidak menghendaki penyelesaian masalah di Papua diselesaikan secara bermartabat. Rujukannya adalah Aceh. Saat itu JK mempunyai kekuasaan yang cukup, apalagi bisa meminta presiden untuk memberikan kepercayaan menyelesaikan masalah di Papua.

Jadi, JK hanya bisa menjadi Fasilitator untuk memfasilitasi internal pemerintah pusat, barang kali juga pemerintah daerah baik DPR-D, Gubernur mapun MRP karena ketiga lembaga ini adalah aktor pemerintah, bukan aktor rakyat. Ketiga lembaga tersebut adalah pejabat negara di daerah, posisi mereka adalah satu kesatuan dengan pemerintah. JK tidak bisa menjadi Fasilitator untuk para pihak. Setiap Fasilitator wajib disepakati para pihak. Jadi kalau ada aktor pemerintah daerah yang menyetujui JK menjadi fasiliator, tentu itu hanya fasilitator di internal pemerintah, bukan untuk para pihak. Karna merumuskan fasilitator para pihak harus melalu negosiasi para pihak.

 

Jusuf Kalla Bagian Dari AKtor

JK itu bagian dari aktor. Posisinya adalah aktor Jakarta apalagi pernah menjabat dua kali wakil presiden. Sehingga Jika aktor berkeinginan menjadi Mediator/Fasilitator kedua bela pihak, bagimana bisa dijelaskan logikanya?

Aktor prinsipnya tidak bisa jadi mediator atau fasilitator untuk para pihak. Keberpihakan pada satu pihak tentu akan ada. Sehingga, jika JK merasa masalah Papua itu penting diselesaikan, JK bisa terus mendesak presiden untuk menyelesaikan masalah Papua dengan perundingan/ dialog Jakarta-Papua untuk merumuskan berbagai masalah di Papua dan menemukan solusi bersama.

Soal siapa yang hendak jadi mediator atau fasilitator, biarkan para pihak yang bernegosiasi untuk merumuskan, sehinnga proses itu disebut sebagai pra-perundingan atau pra-dialog Jakarta Papua.

JK Hanya Ditunjuk Oleh Presiden Sebagai Special Envoy

Jika JK berkeinginan untuk terjun dalam penyelesaian masalah di Papua, JK bisa meminta presiden untuk mengangkat JK jadi Special Envoy yang mempersiapkan Perundingan/Dialog Jakarta-Papua. Hanya itu jalan yang bisa ditempu JK. Tapi kalau berkeinginan menjadi Mediator atau Fasilitator para pihak, terlalu jauh dan itu tidak tepat.

Selain JK meminta presiden untuk mengangkat dirinya menjadi Special Envoy, JK juga bisa meminta Presiden untuk memulai pra-perundingan atau pra-dialog Jakarta-Papua dengan:

  • Hentikan kekerasan di Papua;
  • Hentikan praktek-praktek Ilegal Maining, Ilegal Fhising, Ilegal Loging;
  • Hentikan pelanggaran HAM di Papua;
  • Bebaskan Tapol/Napol;
  • Buka ruang demokrasi;
  • Hentikan Stigmatisasi;
  • Bebaskan Tim Pencari Fakta ke Papua;
  • Kembalikan tanah masyakarat adat pada tempatnya;
  • Dll

Jika poin-poin itu tidak bisa dilakukan JK sebagai tahap awal untuk mengukur kata-katanya tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa itu hanya sekedar pernyataan. Apalagi selama menjadi wakil presiden tidak pernah dibuktikan dengan upaya selesaikan masalah di Papua melalu Perundingan/Dialog seperti Aceh.

Publik Harus Bisa Bedakan Konteks

Banyak yang berpikir JK bisa menjadi Fasilitator para pihak untuk selesaikan masalah di Papua. bahkan oknum-oknum perjabat juga melihat hal yang sama tanpa mengerti apa itu fasilitator, bagimana peran yang bisa dimainkan, siapa yang bisa jadi fasilitator, apa kriteria fasilitator, siapa yang bisa menyepakati peran fasilitator, bagimana kesepakatan para pihak dan lainnya.

Secara sepihak jika dilihat, itu hal wajar karena ketidak pengertian. Tapi secara subtansial, hal itu harus diklirkan (dijelaskan) agar tidak salah mengerti karena proses yang salah justru akan membuat masalah yang runyam. Sehingga, setiap orang yang latar belakangnya adalah aktor, tidak bisa berperan sebagai fasilitator. Jika di internal fasilitator para aktir berperan menjadi fasilitator untuk internal aktor, tentu itu boleh saja, tapi itu juga harus dirumuskan baik soal peran-peran fasilitator. Jika itu bersifat intruksi, tidak bisa disebut sebagai fasilitator.

Jadi, sekali lagi, JK bisa menjadi special envoy mewakili pemerintah Indonesia untuk menyiapkan proses atau tahapan perundingan/Dialog Jakarta-Papua, tapi bukan sebagai fasilitator para pihak.

Mengahiri tulisan ini, berharap pemerintah bisa melakukan perundingan yang bermartabat dan mau membuka diri untuk mencari solusi damai bersama ULMWP sebagai representatif Politik Papua. Cara-cara damai dan bermartabat jauh lebih penting dari pada mempertahankan konflik yang membuat manusia berkorban tanpa henti. Aceh bisa dijadikan referensi.

Penulis adalah aktivis kemanusiaan dari Papua.