Home Artikel/Opini Impunitas Hukum Aparat Keamanan dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Tak Terkait dengan...

Impunitas Hukum Aparat Keamanan dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Tak Terkait dengan Aktivitas Politik Papua Merdeka

55

Oleh: Ningdana.O

Pengantar
Impunitas hukum bagi pelanggar HAM Orang Asli Papua (OAP), terutama pihak keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus dipelihara di seantero West Papua. Aparat keamanan melakukan pelanggaran HAM OAP secara leluasa tanpa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena pada esensinya Aparat Keamanan telah dan terus dilindungi hukum yang juga adalah produk para penguasa. Pelanggaran Hak Asasi OAP yang dilakukan oleh Aparat Keamanan sudah dan masih menjadi sesuatu yang lazim di West Papua. Bagaimana tidak, berdasarkan catatan Amnesti Internasional“ ada 69 kasus dugaan pembunuhan diluar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010-Februari 2018 dengan memakan 95 korban jiwa. Dalam 34 kasus para tersangka pelaku berasal dari Kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari Militer, dan dalam 11 kasus kedua Aparat Keamanan diduga terlibat bersama-sama. Selain itu satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja ( Satpol PP), Lembaga Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk menegakan peraturan daerah. Sebagian besar korban, 85 dari mereka, Warga Etnis Papua” (Amnesti Internasional 2018: hal 7).
Jika ditilik dari data tersebut di atas yang notabenya pelaku pelanggaran Hak Asasi Orang Asli Papua ialah para penegak hukum. Para penegak hukum yang dilahirkan dari Rakyat untuk Rakyat kemudian melanggar hukum yang juga dibuat untuk melindungi Rakyat dari berbagai ancaman yang dilkakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penulis dengan berani dan konsekuen ingin berasumsi bahwa para Aparat Kemanan selaku pelanggar hak asasi Orang Asli Papua merupakan bagian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Eksplanasi ini penulis mengutarakan berdasarkan data unlowful killing yang dilakukan oleh Amnesti Internasional. Didalam mengungkap segala ketiadaan pertanggungjawaban atas sejumlah korban unlowful killing yang dilakukan oleh Aparat Keamanan telah membuktikan terlebih khusus sudah seharusnya bisa meyakinkan OAP. Bahwasanya, Hukum Indonesia berlaku hanya bagi para penguasa serta jongos-jongosnya yang rakus akan harta dan tahta. Lebih lanjut, penulis akan membatasi ruang lingkup pengkajian hanya pada beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Orang Asli Papua yang di lakukan oleh Aparat Keamanan di Papua. Kalaupun keluar dari ruang ini, hal tersebut hanya digunakan sebagai bahan argumentasi untuk menguatkan peroses pengkajian yang penulis lakukan.

Pembunuhan Di Luar Luar Hukum Yang Tidak Ada Kaitanya Dengan Aktivitas Politik Pembebasan Nasional Papua Barat

Tercatat Dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh Petugas Keamanan di Papua antara Januari 2010 dan Februari 2018, 41 kasus diantaranya terjadi dalam peristiwa-peristiwa non-politik yang tidak berkaitan sama sekali dengan isu kemerdekaan atau referendum dengan korban jiwa sejumlah 56 orang (Amnesti Internasional 2018: Hal 32).

Kasus pembunuhan OAP di luar hukum yang tidak ada kaitanya dengan aktivitas politik pembebasan nasional Papua Barat oleh Aparat Keamanan. Kasus terebut kerap kali ditemukan disaat Orang Asli Papua melakukan demonstrasi untuk menuntut sebuah keadilan. Keadilan dari aspek pendistribusian finansial maupun material yang ada keterkaitannya dengan kinerja Pemerintah dan atau sebagai bentuk protes terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta. Terlepas dari ketidakpuasan Orang Asli Papua terhadap kinerja Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Swasta mengenai ketimpangan pendistribusian kebutuhan finansial maupun material. Adapun tuntutan keadilan dan permintaan pertanggung jawaban atas kelalaian pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak Asasi Orang Asli Papua terutama dalam menindak Aparat Keamanan selaku pelanggar HAM.

Ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi Orang Asli Papua dapat menimbulkan amarah serta rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang tumbuh dalam diri para korban (OAP). Sehingga, para korban menggunakan metode yang legal secara hukum untuk menuntut ketidakadilan tersebut. Legalitas hukum yang digunakan oleh para korban (OAP) sesuai dengan “ pemberian jaminan bagi kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dalam konstitusi dan legislasinya. Termasuk UU No.9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang mengakui hak untuk berkumpul dengan damai sebagai hak yang tidak memerlukan izin” (Amnesti Internasional 2018: Hal 19). Namun, faktanya Aparat Keamanan dibawah komando atasan dan perintah Pemerintah, Aparat Keamanan menghadapai para demonstran melalui pendekatan represif. Pendekatan represif yang lebih identik dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Sehingga, Aparat Keamanan yang tugasnya berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dalam unjuk rasa berubah menjadi pembuat rusuh. Dalam membubarkan para pengunjuk rasa, Aparat Keamanan seringkali menggunakan senjata api secara berlebihan. Contoh kasus, “sekitar pukul 7 pagi tanggal 10 Oktober 2011, seratusan pemogok kerja dari tujuh kelompok Suku berkumpul di Pasar Gorong-Gorong dengan tujuan menemui pihak manajemen untuk merundingkan tuntutannya. Namun, tiba-tiba Kapolres Timika membawahi semua Petugas Kepolisian di lokasi saat itu melepaskan tembakan peringatan ke udara dan berseru, tembak, tembak (Amnesti Internasional 2018: Hal 19).

Dalam kerusuhan tersebut di atas yang jika menukik dari hubungan kausalitas tentang awal mula terjadinya kerusuhan. Penulis secara rasional serta penuh pertimbangan yang logis menyatakan bahwa dalang dari kerusuhan tersebut adalah pihak Aparat Keamanan di bawah komando Kapolres Timika. Hemat penulis, Kapolres Timika pada saat itu, secara tidak langsung telah menunjukkan sikap ketidakbertanggungjawabannya. Bagimana tidak, Dia yang empunya tanggung jawab untuk mengontrol anggotanya yang melakukan tindakan di luar hukum tidak menggunakan otoritas seorang pemimpin secara profesional dan bertanggungjawab. Lebih lanjut, dalam fenomena tersebut telah memakan korban yang mana direnggut oleh pihak Aparat Keamanan. Korban yang tertembak antara lain; “Petrus Ayamiseba dan Leo Wandagau” (Amnesti Internasional 2018: Hal 33). Mirisnya, kekebalan hukum masih dipelihara untuk melindungi para pembunuh (pelanggar hak asasi OAP). Hal tersebut diwujudnyatakan dengan ketiadaan penyelidikan kriminal atas pembunuhan di luar hukum tersebut. Penulis mendeskripsikan kasus ini sebagai satu dari ratusan kasus yang telah bercokol dan bertebaran seakan jamur di musim hujan di seluruh teritori West Papua.

Kesimpulan
Konklusi yang penulis dapatkan dari pengkajian singkat ini adalah di mata para pemangku kepentingan (baca: kapitalis) yang berkedok menjadi Pejabat Negara. Orang Asli Papua tidak akan pernah mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi seperti warga negara yang lainnya pada umumnya di NKRI.

Penulis juga ingin mendemonstrasikan agar OAP jelih melihat kondisi objektif yang dialami selama ini. Hal ini ada kaitannya dengan bungkusan Otsus Plus (jilid II). Penulis dengan ekstra hati-hati dan konsekuen menyarankan agar seluruh Rakyat dan Bangsa West Papua dengan tegas menolak otsus plus dan meminta pihak ketiga (PBB) untuk memediasi referendum sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Karena, selama 20 tahun berjalannya Otsus sangat gagal memanusiakan Orang Asli Papua.

Referensi
Amnesti Internasional Indonesia , 2018. Sudah Kasih Tinggal Dia Mati, Jakarta

Penulis Adalah Aktivis Kemanusiaan Dan Anggota Aplim-Apom Research Group (AARG).