Home Artikel/Opini Gambaran Umum Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Papua

Gambaran Umum Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Papua

94

Oleh: Frans Wasini

Pengantar
Mula-mula demokrasi diperkenalkan oleh orang Yunani pada masa Yunani kuno. Demokrasi dalam Yunani ialah “Demokratia” yang artinya pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat yang di maksud ialah pemerintahan dimana setiap masyarakat memiliki kebebasan menyuarakan pendapat dan kebebasan-kebebasan lainnya yang menjadi haknya. Selain kebebasan yang diberikan kepada rakyat, demokrasi juga mempunyai konsekuensi ketika pemerintah menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan, tanpa batas-batas tertentu yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pemerintah di setiap aspek kehidupan. Dilain sisi, demokrasi juga membuat masyarakat ikut serta secara langsung dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik (musyawah untuk mufakat).

PemilihanUmum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujudnyata dari demokrasi yang dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan yang menganut demokrasi di sebagian belahan dunia, termasuk Pemerintah Indonesia. Kontestasi lima tahunan ini sering dijadikan ajang pesta rakyat. Ketika waktu pemilu sudah tiba, masyarakat menggunakan hak pilih secara bebas untuk memilih calon-calon pemimpin yang dijagokan. Hak inilah yang disebut sebagai hak individual yang tidak bisa di paksakan oleh siapapun termasuk pemangku politik dalam hal ini para calon pemimpin yang hendak dipilih (hak kodrati). Terlepas dari itu, Pemerintah Indonesia telah mengamandemen UUD 1945 pada tahun 2002 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan tersebut membuat ruang gerak partisipan politik dalam masyarakat menjadi semakin leluasa.
Pada dasarnya, demokrasi dan pemilu yang menjadi menjadi bagian dari proses demokrasi merupakan “Qonditio Sine Qua Non” yang artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat. Berangkat dari adagium tersebut bahwa, pemilu dapat dimaknai sebagai suatu prosedur untuk mencapai tujuan tertentu atau proses alternatif untuk memindahkan kedaulatan kepercayaan rakyat kepada kandidat tertentu yang menduduki berbagai jabatan politik untuk melayani rakyat. Selain pemilu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sebagai praksis dari sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi juga merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Terlepas dari itu, demokrasi juga sering digunakan untuk melakukan beberapa hal, seperti bagaimana cara bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan menjalankan suatu pemerintahan dengan baik. Artinya bahwa rakyat mempunyai suatu hak berdemokrasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Sebagaimana prinsip dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa “demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pelaksanaan Demokrasi Di Papua
Selama ini perpolitikan di Papua masih didominasi politik transaksional. Sehingga politik identik dengan uang. Hal ini yang membentuk mindset rakyat sehingga setiap pesta politik selalu menjadikan uang sebagai penentu kemenangan. Hal tersebut tampak dari, setiap kampanye selalu ada pembagian uang tunai, pembagian sembako serta aksesoris pemilu lainnya untuk menarik simpatisan. Contohnya pada tanggal 17 April 2019 lalu, Rakyat Indonesia melaksanakan PEMILU legislatif secara serentak. Mirisnya, disela-sela PEMILU ada sebuah skenario yang dirahasiakan dan akhirnya terungkap. Skenario yang dimaksud ialah politik transaksional (Money Politic). Kasus money politic di Papua pada Pemilu tahun kemarin memicu konflik antar pendukung kandidat. Konflik tersebut terjadi karena doktrin masing-masing kandidat terhadap masa pendukungnya, baik kandidat eksekutif maupun legislatif selama proses PEMILU berlangsung dan setelahnya. Hal ini dilakukan karena haus akan sebuah jabatan dan kepentingan pribadi, akhirnya menghalalkan segala cara untuk membujuk masyarakat agar berpihak pada para kandidat.
Negara Indonesia sendiri memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pesta demokrasi, baik mengatur prosesnya maupun akibat dari kesalahan pelaksanaan pesta demokrasi. Aturan tersebut di terapkan pada aspek hukum dan agama sebagai efek jera agar tidak terjadi money politic dan kecurangan lainnya. Namun, peraturan yang dibuat tersebut tidak menghentikan praktik money politic di Papua. Contoh kasusnya dari pemanfaatan institusi agama sebagai agen politik praktis. Hal tersebut seperti mengibahkan uang sebagai modal untuk membangun Gereja dan perlengkapan fasilitas gereja guna mengambil simpati masyarakat agar bisa dipilih saat PEMILU berlangsung. Oleh karena itu pemimpin agama di masing masing daerah meminta umatnya untuk diberikan hak suara kepada kandidat yang mengibahkan uang. Money politic tersebut membuat demokrasi cacat dari pengertian yang sebenarnya, terutama kebebasan rakyat untuk memilih tanpa harus di sokong ataupun di doktrin. Penulis mau ingatkan kembali kalimat yang diucapkan Abraham Lincoln bahwa “demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Oleh karena itu, biarkan rakyat memilih dengan hati nuraninya tanpa ada pengkondisian atau manupulasi, dan pemimpin yang mendapat amanah dari rakyat harus pergunakan baik untuk kepentingan rakyat.
Berbicara tentang sistem PEMILU di Papua, sebagian dari kabupaten menggunakan sistem demokrasi nasional dan sebagian sistem pemilihan Noken. Kurang lebih sekitar 12 kabupaten di pegunungan menggunakan sistem noken. Sistem ini dari aspek budaya baik dan bisa diterima sebagai upaya pelestarian local wisdom, tetapi disisi lain rentan terjadi doktrin dan money politic oleh pihak yang berkepentingan yang berafiliasi dengan partai atau kandidat tertentu. Sehingga mesti dievaluasi dan terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Melahirkan seorang pemimpin tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Praktek sistem demokrasi dalam kehidupan orang Papua banyak sekali pemimpin yang tidak mengemban tugasnya sebagai orang yang dipilih secara demokrasi unuk memimpin rakyat guna memenuhi kebutuhannya. Yang ada hanyalah memanfaatkan kekuasaan yang diberikan untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok se-partainya. Oleh karena itu, penulis ingin mengajak semua masyarakat Papua untuk menggunakan hak kebebasan memilih sebagi wujud nyata demokrasi di Indonesia tanpa paksaan atau untuk kepentingan sesaat. Sebab dengan demokrasi yang baik kita melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas, sehingga membawa bangsa kita ke arah yang lebih maju dan bermartabat. Untuk itu penulis tegaskan lagi bahwa kita harus menolak yang namanya money politic dan politik primordalisme. Marilah kita melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar supaya memilih pemimpin terbaik.

Penulis Adalah Mahasiswa Jurusan Antropologi Sosial-Uncen Jayapura dan Anggota Aplim-Apom Research Group (AARG)