Home Lapago FPP-KLJ minta Pelayanan Dinas Kependudukan di Lanny Jaya harus dibenahi

FPP-KLJ minta Pelayanan Dinas Kependudukan di Lanny Jaya harus dibenahi

57

Lanny Jaya, jelatanp.com – Forum Peduli Pembanguan Kabupaten Lanny Jaya (FPP-KLJ) meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait harus segera melakukan pelayanan umum dalam hal pelayanan perekaman e-KTP seperti biasanya. Sesuai Pengamatan FPP, pelayanan perekaman belakangan ini tidak berjalan sesuai prosedur, orang baru yang mau rekaman langsung saja ambil biodata dari dinas kependudukan kabupaten Lanny Jaya dan langsung diarahkan ke ruang rekaman tanpa menanyakan atau melengkapi syarat-syarat lain seperti surat berdomisili dan lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat pengurusan perekaman e-KTP.

“Selama ini kami lihat ada banyak penduduk orang  baru menyebar di wilayah kabupaten Lanny Jaya dan kami mau tanya bahwa, apakah muka-muka baru ini sudah mempunyai e-KTP atau belum punya?” kata Hernison Kogoya, Ketua FPP-KLJ kepada media ini, Sabtu (25/7).

Maka itu, kata Kogoya, FPP-KLJ meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan penataan penduduk yang baik agar daerah tercinta kami ini agar penduduk baru bisa didata sesuai prosedur.

“Hal lain lagi, demi meringankan beban kelancaran pendaftaran kuliah bagi anak kelas tiga SMA/SMK se-kabupaten Lanny Jaya  yang baru ujian tahun 2020, kam minta kepada kepala Dinas Kependudukan untuk memprioritaskan rekaman e-KTP kepada para calon mahasiswa/i yang menjadi salah satu syarat pendaftaran kuliah dan pembelian tiket pesawat/kapal laut dan perlengkapan kebutuhan administrasi lainnya.”

Kogoya berharap kepada bapak Bupati Lanny Jaya segera memberikan intruksi tegas kepada kepala dinas untuk segera mengevaluasi kepala bidang tenaga teknisi atau operator agar membenahi ketidakberesan yang selama ini terjadi dalam pengurusan e-KTP, kartu Keluarga, akta kelahiran yang harusnya selesai satu atau dua hari, namun hingga makan minggu/bulan.

“Jika masyarakat yang mendapatkan hasil pengurusan rekaman e-KTP dan atau Kartu Keluarga dalam kurun waktu singkat, maka orang tersebut melalui jalur pungut biaya. Pelayanan model seperti ini harus segera dievaluasi, karena jika ada pembiaran, maka oknum-oknum yang melakukan pungutan liar terus-menerus terjadi untuk mementingkan diri sendiri,” kata Kogoya.

Reporter: Akia Wenda

Editor: Ibo Goo