Home Meepago DPRD Dogiyai Sayangkan Sikap Asosiasi Bupati Meepago

DPRD Dogiyai Sayangkan Sikap Asosiasi Bupati Meepago

232

Dogiyai, jelatanp.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai menyayangkan sikap pemerintah daerah melalui Asosiasi Bupati Meepago tidak menginginkan rakyat dan menolak Rapat Dengar Pendapat ( RDP) yang sebelumnya difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Hal ini disampaikan Agustinus Tebai, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Sabtu (21/11).

Menurut Tebai, sebenarnya Asosiasi Bupati Meepago tidak perlu membatasi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat seputar berhasil tidaknya pemberlakuan dan pengelolaan Otsus selama 21 tahun di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“MRP kan sudah dipercaya negara sebagai lembaga kultur pemerintahan daerah otonomi khusus di Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” katanya.

Sehingga, kata Tebai yang membidangi Pemerintahan, Hukum/HAM, dan Politik ini mengatakan, rakyat mau sampaikan pendapatnya selama berjalannya Otsus di Papua. Sebab, rakyat sampaikan di muka umum apa yang dialami dan dirasakan. Tidak wajar kalau pemerintah daerah, dalam hal ini atas nama Asosiasi Bupati Meepago bersama Polres Nabire membatasi ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat.

“Aspirasi rakyat kan sah-sah saja. Bukan untuk anarkis atau perang .Mereka mau sampaikan Otsus berjalan selama 21 tahun di Papua. Sebab pemegang mandat keputusan adalah rakyat itu sendiri,” katanya.

Kenapa rakyat menolak, ujar Tebai berargumen, karena selama ini negara menutupi ruang demokrasi pendapat rakyat yang hendak disampaikan di muka umum. Dengan adanya ketidakterbukaan, masyarakat Papua juga dengan pandangannya sendiri menyatakan menolak otsus dan melakukan konsolidasi di tingkat akar rumput, dengan menyatukan seluruh aspirasi masyarakat Papua dalam petisi tolak otsus.

Tebai juga meminta kepada pihak-pihak berwajib juga agar memeriksa kepala daerah selama pengelolaan Otsus di Papua.

“Kalau seperti ini kan sisi lain ada yang tidak beres dengan pengelolaan dana Otsus. Sehingga pihak berwajib segera audit pengelolaan dana Otsus,” jelas dia.

Ibogoo/JNP