Home Hukum Ham Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai Kutuk Keras Pengedar MIRAS di Dogiyai

Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai Kutuk Keras Pengedar MIRAS di Dogiyai

77

Dogiyai, jelatanp.com – Sekretaris Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai, Alexander Pakage mengutuk keras para pengedar minuman keras (miras) di kabupaten Dogiyai.

”Saya mengutuk keras kepada para pihak yang sedang kerja keras menghancurkan Kabupaten ini. Kami sudah tahu, orang lain menghancurkan Kami Orang asli Dogiyai dan Papua melalui MIRAS,” kata Alexander Pakage, Kamis (23/7).

Sekali lagi Kami mengutuk keras, kata Pakage, kepada Pihak yang sedang kerja keras mengedarkan MIRAS di kabupaten ini. Saya bilang bahaya karena di Kabupaten ini Bapak Bupati Yakubus Dumupa, S.IP, telah buat Perda Pelarangan peredaran dan Konsumsi MIRAS dan DPRD telah mengesahkannya, namun mereka masih kerja keras lawan arus ini.

“Kalian pihak yang kerja keras mengedarkan miras ini tidak tahu malu, ini kalian lawan Bupati dan DPR Daerah ini. Kalian pikir mereka ini anak-anak kecil yang buat perdakah…? Mereka tidak menghargai dan mematuhi aturan ini saya heran betul, sebenarnya mereka inikan Perwakilan Pemerintah NKRI di Daerah ini,” tegasnya.

“Kami tidak takut Pemerintah NKRI karena NKRI ini Negara yang menjalankan Mandat dan Pekerjaan Iblis. Pekerjaan Iblis yang dimaksud di sini adalah karena Negara ini tidak pernah jalankan HUKUM TUHAN yang isinya Kebenaran dan Keadilan. Jangankan HUKUM TUHAN, mereka tidak tegakkan dan jalankan Hukum yang mereka buat secara adil dan merata. Negara ini (NKRI) hanya tahu buat Hukum lalu Melanggar sendiri, oleh petinggi Negara.”

Menurutnya, ketahuan pun pura-pura dipenjarahkan, hukum yang dibuat dan dijalankan juga tidak adil antara Orang bawah dan atas, lebih-lebih lagi antara orang Papua dan orang Indonesia. Bahkan Mereka dengan sengaja menjalankan program-program gelap dari Iblis seperti Pengedaran MIRAS, Membuka tempat-tempat Perjudian, Tempat-tempat Ball, diskotik demi kepentingan ekonomi. Mereka juga jalankan program pemusnahan melalui BIN-BAIS dan Keamanan Negara yaitu Pembunuhan Massal dan brutal, Penembakan brutal, Pembunuhan kedok OTK, Pembunuhan Tabrak Lari, Pembunuhan tembak mati tempat, Pembunuhan halus melalui Makanan dan minuman serta lain-lain.

“Pantas kalau sebelumnya hanya kami Lembaga Dewan Adat dan Agama yang melarang MIRAS dan Penyakit Sosial lainnya, namun kalian lawan kami dan mala meningkatkan kegiatan peredaran MIRAS serta Penyakit Sosial lainnya. Namun sekarang inikan mereka ini Pemerintah, Pemimpin Daerah yang membuat Perda, jadi kalian harus pikirkan itu.”

Lanjutnya lagi, sebelum Bapak Bupati Buat dan DPRD tetapkan Perda Pelarangan Peredaran dan mengonsumsi MIRAS, kami Pihak Lembaga Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai dan Lembaga Agama juga sudah beberapa kali menegur, baik secara tertutup maupun secara terang-terangan.

“Kami mengutuk ketika ada beberapa kali Korban secara masal karena mengonsumsi MIRAS jenis oplosan di Dogiyai yaitu: di Mauwa ada sekitar 6 Orang, di Distrik Dogiyai sekitar 4 Orang, di Distrik Kamuu Utara sekitar 5 Orang, di Kamu Timur sekitar 4 Orang, di Distrik Mapia sekitar 3 Orang dan lain yang meningal 1 atau 2 orang itu ada banyak kali di banyak tempat,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua I Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai, Yulianus Agapa mengungkapkan, selama ini pihaknya kerja keras mengontrol dan memantau, orang menjalankan aksinya menjual Miras di Kabupaten Dogiyai. Dan setelah ada temuan oleh masyarakat, Dewan Adat dan beberapa Anggota DPRD menegor bersama dari Polsek, namun masih belum bertobat.

“Ini bahaya, mereka ini sama sekali tidak bisa bertobat, setelah dibikin malukan mereka yang jaringan penjual itu mulai dengan cara lain yakni titip jual minuman lewat orang Papua,” kata Agapa.

“Saya juga mendesak kepada Pemerintah dan DPRD untuk membentuk Satgas Pengawasan Perda Pelarangan MIRAS dan Pengontrol Penyakit-Penyakit Sosial lainnya. Satgas bisa diambil dari Pihak Pemerintah, DPR, Dewan Adat dan Agama serta Pemuda dan Perempuan. Kalau untuk satgas ini tidak perlu libatkan Keamanan karena kami curigai mereka ini Pengedar MIRAS dan juga Bandar Penyakit social lainnya. Pembentukkan SATGAS ini perlu dibuat agar Perda Pelarangan apapun kami awasi dan daerah ini bisa terkontrol dari semua kenakalan,” tuturnya.

“Biar sebelum asap naik, kami bisa padam apinya, kalau asap sudah naik baru kami bicara banyak itu percuma saja, maka kami mengharapkan Pemerintah harus bentuk Satgas Pengawasan Perda dan Pengontrol Miras agar kita bisa kerja sama untuk menjaga daerah ini,” tutupnya.