Home Artikel/Opini Dampak Akses Jalan Darat Dekai-Oksibil

Dampak Akses Jalan Darat Dekai-Oksibil

137

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pendidikan, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jalan yang menghubungkan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang sudah mulai dikerjakan setelah kabupaten tersebut dimekarkan. Pembangunan jalan tersebut dimulai dari kilo meter 00 menuju ke arah timur Kabupaten Yahukimo. Kini pekerjaan sudah memasuki pertengahan jalan antara Ibu Kota Kabupaten Yahukimo dan Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang.

Jalan utama yang melewati berbagai perkampungan di bagian Timur Kabupaten Yahukimo ini telah mempermudah akses jalan darat dari Distrik Seradala, Distrik Bomela, Distrik Langda, Distrik Sumtamon, Distrik Alemsom dan wilayah-wilayah bagian timur ke Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Banyak dampak positif telah terjadid dengan adanya akses jalan darat ini, terutama kelancaran aktivitas perekonomian, perubahan lingkungan hidup masyarakat sekitar, pelayanan gereja, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Meski demikian, arus global yang berdampak negatif kini tak bisa terbendung lagi. Adanya akses jalan darat ini mulai merubah tatanan hidup masyarakat. Akibat akses jalan darat, munculnya berbagai permasalahan. Pada saat pembukaan jalan melewati hutan lindung, ditengarai ada dampak negatif yang berpotensi muncul hingga dapat merusak ekosistem maupun habitat suatu komunitas organik, baik tumbuhan maupun hewan; aktivitas penambangan emas secara ilegal; akitivitas illegal logging; masyarakat yang dulu tinggal di kampung bolak-alik tanpa tujuan dari kampung ke kota atau sebaliknya; dan berpindah tempat tinggal dari kampung ke kota tanpa ada pekerjaan tetap dan menetap di kota bertahun-tahun.

Aktivitas penambangan emas secara ilegal mulai pada tahun 2017 di pinggiran jalan utama Dekai – Oksibil tepat di daerah Mosomdua, Distrik Seradala dan beberapa titik lokasi potensi hingga di Kawe, Distrik Awimbon. Akibat adanya aktivitas penambangan emas secara illegal ini muncul berbagai masalah, yakni kerusakan akosistem. Mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada hasil hutan kini perlahan hilang. Aktivitas penambangan emas secara illegal masih berjalan secara terorganisir, tetapi perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kampung milik masyarakat asli tidak dibangun. Mobilisasi masa dan logistic dari Dekai, Asmat, Mappi dan Boven Digoel ke lokasi tambang masih berjalan lancar. Harga bahan pokok hingga kebutuhan dasar di lokasi tambang tak seimbang dengan pendapatan ekonomi masyarakat kelas bawah, menetapkan harga bahan pokok secara liar.

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 21 menjelaskan bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Tapi setelah panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2018 merekomendasikan untuk daerah Mosomdua dan sekitarnya ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, tidak dapat ditindaklanjuti. Maka aktivitas penambangan emas yang sedang berjalan dianggap illegal.

Akibat dari pada aktivitas penambangan emas secara illegal di Mosomdua dan sekitarnya kini menjadi sumber multi-masalah. Harga bahan pokok tinggi, palang- memalang di jalan, saling berkelahi, saling membunuh, mempengaruhi masyarakat mabuk, transaksi seks, hingga saling bertengkaran antara penambang emas dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Aktivitas illegal logging sepanjang pinggiran jalan Dekai – Oksibil semakin marak meningkat. Di ibu kota Kabupaten Yahukimo semua usaha mebel kayu dan usaha penjualan kayu (papan dan balok) semua milik orang pendatang. Tapi penebangan pohon sepanjang jalan Dekai – Oksibil masih terus terjadi.

Dengan melihat, mendengar dan merasakan berbagai permasalahan yang terjadi sepanjang jalan Dekai – Oksibil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Ikatan Suku Una, Kopkaka, Arimtab, Arupkor, Mamkor dan Momuna (IS-UKAM) sejak hadirnya lembaga masyarakat ini pada tahun 2013 bersama pemerintahan tingkat distrik dan gereja yang berada di wilayah suku UKAM untuk mengatasi masalah. Tapi masalah demi masalah kian terus terjadi.

Kondisi nyata inilah yang kemudian menggambarkan betapa hancurnya masa depan masyarakat UKAM, jikalau tidak dapat diatasi secara cepat dan tepat. Proyek Jalan ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah UKAM. Hanya saja, dengan adanya pembukaan jalan ada juga muncul berbagai dampak negative.

Penulis adalah Anggota Aplim Apom Research Group (AARG).

Referensi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Diunduh pada tanggal 9 Juni 2020, 14:23 pm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diunduh pada 5 Desember 2015.
https://papua.go.id/view-detail-berita-5081/undefined. Diakses pada tanggal 9 Juni 2020, 14:50 pm
https://id.m.wikiboks.org/wiki/penerapan-geometrik-jalan-raya/pengertian- jalan. Diakses pada tanggal 9 Juni 2020, 14:54 pm.