Home Artikel/Opini Damai yang Terpenjara di Indonesia

Damai yang Terpenjara di Indonesia

97

Oleh: Petrus Odihaypai Boga

Sepanjang sejarah peradaban manusia, damai ditempatkan sebagai kebutuhan hidup  yang hakiki. Damai menjadi kebutuhan semua mahkluk yang bernyawa dan bertumbuh. Manusia dan alam membutuhkan damai karena dalam kata damai mencakup keseluruhan yang baik, sepertikesehatan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, keharmonisan, keadilan, kesuksesan, kemanusiaan,kemerdekaan, keselamatan, dan kebahagiaan.[1]

Di zaman modern ini, manusiadalam realitas kehidupan terus berjuang untuk hidup damai. Artinya amat pentingnya damai bisa diukur dari banyaknya manusia di dunia yang merindukan damai dan terus berjuang secara personal, kelompok maupun bangsa dan negara. Di negara Kesatuan Republik Indonesia nampak seluruh masyarakat kini terus memperjuangkan perdamaian dalam kehidupan. Suara warga menuntutdamai  terusterpampang di bumi Nusantara ini. Hal ini diperjuangkan oleh masyarakat kecil, LSM, pemerintah, gereja-gereja, LIPI, JDP, dan sebagainya.[2]Realitasnya bahwa damai belum tercipta hingga kini.Maka  yang menjadi pertanyaan, ialah apakah damai itu berbeda dunia dengan manusia, sehingga manusia terus mencari dan memperjuangkan sampai korban jiwa dan terus menjadi kebutuhan sepanjang masa oleh semua manusia yang pernah hidup di setiap zaman?

Memahami pertanyaan di atas amat penting untuk memandang dari sudut pandang seluruh realitas yang pada hakikatnya memiliki suatu sikap tenang, nyaman, aman dan memiliki gairah hidup yang berpengharapan.Itulah damai. Misalnya pada tumbuhan, pohon memiki suatu energi alami yang menggairahkan untuk bertumbuh subur dan ia tenang di tempat serta tidak pernah merugikan tumbuhan lainnya dengan sengaja sampai akhir hayatnya. Jadi damai itu ada sejak seluruh eksistensi dan realitas itu dijadikan oleh pencipta sebagai suatu situasi nyaman yang memiliki sikap ramah dan memikat padanya dan damai itu merupakan bentuk serta identitas dari segala keadaan yang ada itu.Manusia  adalah salah satu realitas tersebut.

Manusia adalah damai

Damai itu sebenarnya sebuah keadaan dan situasi yang tenang, aman, nyaman, senang, dan gembira.Realitas ini ada dalam kehidupan sehari-hari dan memikat pada manusia.Manusia adalah subyek dan obyek damai itu sendiri karena manusia mempunyai akal budi yang merupakan kekuatan mengendalikan seluruh hidupnya dan menata hidup sesuai kebutuhannya.[3]Namun sejauh ini, manusia belum menyadari keberadaan damai yang mendiami di dalam setiap manusia.Manusia gagal paham dalam memberi ruang bagi damai dalam hidupnya.Menurut penulis ‘gagal paham’ ini terjadi karena pradigma dan realisasi keliru manusia pada seluruh realitas damai yang ada.Jadi damai itu terpenjara dalam pradigma manusia yang keliru.

Pradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang terhadap diri dan linkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif) dan juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas. Jadi pada realitanya terlihat banyak masyarakat maupun pemerintah mengalami keliru dalam memandang damai karena amat sangat jauh mengoptimalkan hidup damai di Indonesia. Persoalan ini terjadi karena menurut kurangnya pengetahuan hidup damai hanya terbatas pada pengetahuan ‘tentang’ damai dalam masyarakat teristimewa di kalangan pemegang kendali suatu bangsa atau Negara termasuk Indonesia di saat ini.

Kurangnya pengetahuan hidup damai di Negara kita telah lahir berbagai persoalan di setiap aspek kehidupan.Salah satu persoalan yang merupakan akar keruntuhan hidup damai dalam hidup bermasyarakat adalah diskriminasi. Diskriminasi (rasial) adalah pembedaan perlakuaan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, jenis kelamin, ras, kebiasaan lain yang mebeda-bedakan di antara warga negara.[4] Sejarah negara Indonesia telah mencatat selama tiga setengah abad sebelum merdeka dan lima dekade sesudah merdeka ini amat nampak sikap diskriminasi antar warga di nusanatara di antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Misalnya suku bangsa Melanesia yang mendiami Indonesia bagian timur nusantara dan bangsa melayu di bagian barat.

Diskriminasi yang lebih dominan terjadi dalam agama dan ras atau etnis seperti warna kulit, bentuk rambut, perbedaan agama dan budaya. Contoh akuratnya “Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama sebanyak 65 persen. Sisanya secara berturut-turut adalah kekerasan etnis 20 persen, kekerasan jender 15 persen” (Kompas,  23/2012). Data lama ini memberi pemahaman bahwarasisme yang terjadidi Surabaya dan Malang yang telah menyita perhatian dunia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019 lalu adalah puncak dari semua bentuk diskriminasi di Indonesia.Jadi pengalaman bahkan menjadi kebiasaan yang telah bertumbuh dalam masyarakat di Nusantara ini, tanpa disadari atau dengan sengaja membuat jarak dalam relasi sosial sebagai warga Negara yang sedang menjalankan sistem pemerintahan yang sama dalam perlindungan hukum yang sama.

Manusia Memisahkan Damai dari Dirinya

Pergeseran ranah hidup bersama ini membungkam atau menutupi damai yang ada secara alami dalam diri manusia sebagai subyek dan obyek dama.Pernyataan ini memperlihatkan bahwa manusia adalah subjek yang membuat jarak antara manusia dan damai itu sendiri.Dalam hal ini penulis bukan menyalahkan manusia melainkan mengingatkan manusia agar mampu melihat akar persoalan dan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksanadan rasa bertanggung jawab sebagai warga negara.Masalah diskriminasi harus ditangani secara serius oleh semua warga masyarakat dengan tuntunan yang radikal oleh para pemimpin.Pemimpin yang punya kecakapan dan kharisma tertentu dalam mengarahkan masyarakat pada hidup yang aman, damai dan tenteram. Saya yakin dengan cara ini damai yang didambakan semua warga Negara akan nampak di tengah masyarakat dan dinikmatinya sebagai pemulih kehidupan.

Secara singkat penulis menyampaikan sebuah lembaran hidup di masa kini di nusantara, bahwa hidup damai itu amat sangat penting.Namun dalam realitas hidup di Negara Indonesia, kini telah bergeser rana hidup damai yang sejak awal nenek moyang kita menghidupinya.Pergeseran hidup damai terjadi karena kurang pengetahuan dan pengalaman damai baik kalangan masyarakat maupun para pemimpin yang di pimpinnya.Para pemimpin selalu mengalami kekeliruan dalam memegang kendali mobilitas hidup di Negara ini sehingga banyak pemimpin salah bersikap bersama masyarakat yang dipimpnnya.Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.Kebiasaan  para pemimpin lima dekade ini, berdampak dalam hidup berbangsa dan negara teristimewa memengaruhi dalam sistem berpikir dan retorika dalam komunikasi di masyarakat.[5] Pengaruh yang nampak adalah seluruh warga Negara Indonesia termasuk kepala negara belum bisa  menyatakan kebenaran dengan leluasa, bijak dan bertanggung jawab, takut meluruskan sejarah-sejarah dalam setiap suku bangsa yang merupakan identitas bangsa, belum dewasa dalam berpikir positif, faktual, realistis, kritis dan radikal karena pengaruh budaya asing yang diisolasikan nilai-nilai hidup yang original.

Seperti sistem demokrasi yang diadopsi dari Amerika Serikat sebagai sistem Negara Indonesia.Sebenarnya hidup berdemokrasi itu ada di dalam hidup masyarakat di Nusantara.Namun pemerintah belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang diadopsi itu secara kontekstual berdasarkan kebutuhan serta kemampuan menerima dan menerapkan sistem itu oleh masyarakat.Tetapi terlihat pemerintah memaksa diri dan masyarakat untuk menerima dan menerapkan sistem demokrasi yang diadopsi itu tanpa dikolaborasi niali-nilai hidup yang ada di masyarakat secara radikal dan holistik. Akhirnya sistem demokrasi ini dijalani seperti gaya jalan manusia yang timpang.

Dampaknya ialah konsep berpikir masyarakat yang dahulu saling menghargai perbedaan dan saling melindungi suku bangsa satu dengan suku bangsa lain berubah karena berkembangnya suatu rana hidup baru. Masyarakat cenderung egois secara individu, kelompok, dan dalam suku bangsa.Egoisme ini melahirkan pradigma yang keliru pada realitas yang ada, baik itu dalam peristiwa hidup maupun keberadaan dan tindakan manusia serta fenomena sosial dan alam sekitarnya. Karena cara pandangnya selalu subjektif berdasarkan kebutuhan hidup pribadi atau kelompok tertentu sehingga kebenaran yang ada tidak selalu menerima semua orang.[6]

Realitas yang dibangun dan dialami oleh masyarakat tidak objektif dan informasi sehingga menimbulkan kekeliruan, bahkan salah.Jadi muncul multi pandang masyarakat terhadap realitas dan perbedaan pendapat menjadi benih diskriminasi antar masyarakat itu sendiri.Ketika penghuni Negara itu berpradigma keliru terhadap realitas yang ada, sebenarnya manusia sedang bergerak memenjarakan damai di dalam pradigma keliru itu. Di dalam waktu yang sama ‘akal sehat akan merasa nyaman’ karena manusia tidak mampu mengolah dan mengendalikannya. Di dalam proses ini manusia sedang memisahkan damai dari dirinya. Maka onsekuensinya ialah manusia menjadi musuh utama damai dan manusia terus mengejar damai dengan berbagai cara melalui semua aspek hidup yang ada. Sebaliknya manusia tidak akan berdamai dengan damai itu sendiri kecuali dengan menggunakan akal sehat untuk mencernihkan kekeliruan dan membebaskan damai dalam penjarah kekeliruan itu.

Oleh karena itu, dengan meilihat sikap diskriminasi antar masyarakat yang bertumbuh subur dan didukung dengan kebijakan pemimpin yang lemah, saya memberikan alternatif solusi kepada pemerintah agar perlu duduk bersama dan  berdialog tentang cara penerapan demokrasi di Indonesia dan masalah diskriminasi yang terjadi karena kurang pengalaman etika hidup berdemokrasi, cara pandang keliru masyarakat pada realitas karena situasi dan kebutuhan hidup sehingga persoalan mejadi penjara bagi damai yang merupakan cita-cita bangsa. Pertama, lebih tegas lagi dalam sosialisasi penyadaran demokrasi dan diskriminasi yang selama ini dilakuakan oleh beberapa lembaga pemerintahan dan momen itu manfaatkan dengan efektif untuk memajukan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan diskrimisi, jangan jadikan momen bisnis dan tidak boleh mempolitisasinya.Kedua, perlu membangun suatu dialog diantara pemerintah dan masyarakat yang diwakili dari daerah-daerah di Nusantara agar menyatukan pemahaman, ide dan kebutuhan masyarakat setiap daerah dan menjalankan demokrasi sesuai kebutuhan sejalan dengan nilai-nilai budaya yang ada setempat. Ketiga, sistem pendidikan di Indonesia harus bersifat otonom.Ada kebebasan sistem pendidikan. Pendidikan karakter  di wilayah Indonesiaditerapkan disetiap daerah secara mandiri berdasarkan keberadaan dan kebutuhan masyarakat setempat agar nilai dan mental original setiap suku itu terbangun, sebab di sana ada potensi perubahan hidup damai.

Saya yakin melalui cara ini tujuan untuk hidup damai dan cita-cita Negara yang tercantum dalam panca sila “keadilan sosial dan persatuan bangsa, kejahteraan rakyat, kemanusiaan yang adil dan berap serta menghargai martbat manusia sebagai mahkluk Tuhan” terwujud dalam hidup berbangsa. Dengan demikian damai yang dipenjara di Indonesia akan bebas dan menghadiai serta mengakui Indonesia sebagai Negara merdeka.

Sumber:

Pandor, Pius, Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan. Jakarta: Penerbit Obor, 2010.

Yoman,Socratez Sofyan, Saya Bukan Bangsa Budak. Numbay, Papua Barat: Cebderawasih Pres, 2012.

Asy’arie,Musa, filsafat islam, sunnah Nabi Dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI, 2017.

Chiristoper Denesdan Simon Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Prespektif Iman Kristen. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Mustanyir,Rizal Filsafat Analitik, Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Waruwu,Fidelis E. Membangun Budaya Berbasis Nilai, Panduan Pelatihan bagi Trainer. Yogyakarta: Kanisuis, 2010.

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua.

[1] Pius Pandor, CP, Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan (Jakarta: Penerbit Obor, 2010), hal. 220.

[2] Socratez Sofyan Yoman, Saya Bukan Bangsa Budak (Numbay, Papua Barat: Cebderawasih Pres, 2012), hal. 51.

[3] Prof. Dr. Musa Asy’arie, filsafat islam, sunnah Nabi Dalam Berpikir (Yogyakarta: LESFI, 2017), hal. 102.

[4] Simon dan Chiristoper Denes, Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Prespektif Iman Kristen (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 93.

[5] Rizal Mustanyir, Filsafat Analitik, Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 179.

[6] Fidelis E. Waruwu, Membangun Budaya Berbasis Nilai, Panduan Pelatihan bagi Trainer (Yogyakarta: Kanisuis, 2010.