Home Artikel/Opini Covid-19: Di Antara Kalkulasi Ekonomi dan Kebijakan di Papua

Covid-19: Di Antara Kalkulasi Ekonomi dan Kebijakan di Papua

88

Oleh: Aris Yeimo

Penyebaran virus Corona atau Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) telah mendunia. Mayoritas negara di dunia hari-hari ini disibukkan dengan upaya pencegahan penyebaran virus ini. Jumlah korban tiap harinya semakin meningkat. Worldmeter mencatat jumlah kasus per 30 Maret 2020 sudah mencapai 722.196 di 199 kawasan negara di dunia. Jumlah korban meninggal tercatat 33.976 jiwa dan 151.766 telah dinyatakan sembuh. Sementara di Indonesia tercatat 1825 khasus. 64 pasien dinyatakan sembuh dan 114 meninggal dunia (Kompas, 30/3/20). Jumlah ini disinyalir akan terus bertambah.

Sementara pemerintah Provinsi Papua, melalui Satgas Pencegahan Covid-19 mencatat bahwa untuk saat ini jumlah positif terinfeksi virus Corona per 29 Maret adalah sebanyak 9 orang. Mereka tersebar di 3 kabupaten, Merauke 2 orang, Timika 2 orang dan Kota Jayapura 5 orang. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 43 orang dan yang masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 5.569 orang (jubi.co.id, 29/3/20).

Dalam situasi ini, semua pejabat publik (pemerintah) negara di dunia telah mengambil kebijakan untuk melindungi segenap warga negaranya. Indonesia telah memilih opsi social distancing dan bukan lockdown seperti yang diterapkan di beberapa negara. WHO dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga telah membantu pemerintah dengan memberi edukasi tentang bagaimana mencegah penyebaran virus ini. Banyak hal telah dibuat pemerintah dan semua volunteer di berbagai daerah.

Membaca Kekacauan Keterangan Pemerintah Pusat
Sejak awal merebaknya virus ini di Wuhan, China, memang pemerintah pusat nampaknya menganggap kasus ini sebagai hal receh. Terlihat tak ada keseriusan. Bahkan parahnya, virus ini dianggap sebagai bahan guyonan. Berikut beberapa tanggapan awal pemerintah pusat terkait virus ini:

Pernyataan Menteri Perhubungan: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing (Republika, 17/2/20), Menteri Kesehatan: Guyonan Menkes Terawan Sebut Rakyat Indonesia ‘Kebal’ Corona Berkat Doa (Merdeka.com, 15/2/20), Menkes Tantang Harvard Buktikan Virus Corona di Indonesia (CNN, 11/2/20), Menkopolhukam: RI Satu-satunya Negara Besar di Asia Tak Kena Corona (CNN, 7/2/20), Kelakar Bahlil, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Depan Hary Tanoe: Virus Korona Tak Masuk Indonesia Karena Izinnya Susah (economy.okezone.com, 24/2/20).

Seluruh keterangan yang diedarkan pemerintah akhirnya blunder. Virus Corona ternyata semakin merebak cepat tanpa memandang kapasitas sebagai pejabat publik. Dengan sendirinya pemerintah terjebak dalam optimisinya yang prakmatik. Banyak protes publik yang menunjukkan hilangnya legitimasi terhadap pemerintah. Akibatnya saat ini, rakyat menganggap bahwa apapun yang diucapkan pemerintah pusat melalui media massa hanyalah kamuflase dari kebijakan yang absurd. Tak ada esensi pada setiap kebijakan yang diambil, yang menunjukkan keberpihaknya pada rakyat.

Protes terhadap pemerintah pusat tidak saja datang dari rakyat tetapi juga dari komunitas Internasional. Peneliti sekaligus Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Benjamin Bland menilai respons Indonesia melalui Menteri Kesehatan sudah sangat mencemaskan (CNN, 18/3/20); China mengklaim bahwa kasus baru virus Corona di negaranya berasal dari Indonesia (thejakartapost.com, 19/3/20); riset akademis seorang peneliti, Marc Lipsitch dari Harvard University akhirnya terbukti. Menurutnya, seharusnya Indonesia sudah mengidentifikasi kasus ini sejak Februari lalu karena jumlah intensitas penerbangan Indonesia – China cukup tinggi. Sementara WHO sendiri telah menyurati pemerintah Indonesia agar mengumumkan darurat Covid-19 sejak 13 Maret.

Lalu bagaimana tanggapan pemerintah pusat terhadap akumulasi protes tersebut? Penulis berpendapat bahwa apapun jawaban yang akan diucapkan pemerintah, intinya adalah bahwa untuk saat ini pemerintah mesti menunjukkan bentuk tanggungjawab etisnya terhadap situasi darurat kemanusiaan di Indonesia. Tentu pemerintah pasti memikirkan dampak terburuk usai kasus ini yaitu krisis ekonomi dengan kalkulasi yang habis-habisan. Tetapi sesungguhnya kita tidak bisa lagi menolak konsekuensi tersebut karena sejak awal kekacauan pikiran dan buruknya managemen kebijakan telah beredar di lingkungan pemerintah pusat sebelum merebaknya kasus ini.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang Keliru di Papua
Di Papua, telah dihasilkan kesepakatan bersama Forkopimda tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona Virus pada 24 Maret lalu. Salah satu poin dalam kesepakatan itu adalah menutup akses penerbangan dan pelayaran kapal penumpang di pintu-pintu masuk wilayah Papua, yaitu bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara. Ironisnya, belum sampai satu hari diberlakukan, pemerintah pusat telah membatalkan kesepakatan tersebut dengan Pencabutan NOTAM yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan pada 26 Maret dengan alasan bahwa belum ada evaluasi, koordinasi dan sosialisasi internal.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Dr. Tito Karnavian telah mengajukan protes terhadap pemerintah provinsi Papua. Menurutnya, pemerintah provinsi Papua harus mengikuti kebijakan pusat dengan mendorong pencegahan penyebaran Covid-19 lewat cara physical distancing. Artinya, akses ke Papua tetap dibuka. Sementara menurut Wakil Presiden, Prof. Mahruf Amin, pembatasan akses ke Papua dalam rangka membatasi orang-orang yang diduga akan menularkan virus. Perbedaan pendapat dari lingkungan inti pemerintah pusat ini menunjukkan bahwa ada semacam ketidakutuhan pandangan terhadap Papua.

Dalam kasus ini, pemerintah pusat terlihat sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap Papua. Pertimbangan politik dan kalkulasi ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Bagaimana tidak? Sumber utama pendapatan negara ada di Papua. Sumber utama yang dimaksudkan adalah sejumlah perusahaan, baik legal maupun illegal yang sedang beroperasi di Papua. Jika semua perusahaan tidak beroperasi efektif akibat virus ini, maka akan sangat berdampak buruk bagi khas negara.
Ketidakutuhan pandangan terhadap kebijakan di Papua pun tidak hanya terjadi di kalangan istana tetapi juga publik di Papua. Ada yang menyetujui kebijakan pemerintah Papua tetapi ada juga yang menolak dengan anggapan bahwa pembatasan akses ke Papua sudah terlambat. Jika demikian, apa yang mestinya dilakukan di saat kita terhimpit antara lajunya penyebaran virus dan kebijakan pemerintah?
Apapun konsekuensinya, kebijakan pemerintah provinsi mesti didukung oleh setiap orang di Papua. Papua sudah seharusnya “dilockdown” dalam arti membatasi akses kunjungan orang dari luar Papua (bila perlu dalam waktu yang tidak ditentukan) sekalipun dianggap terlambat. Kita semua tentunya sepakat bahwa faktanya saat ini kita tidak bisa lagi menolak potensi jumlah kasus yang akan semakin meningkat. Apalagi Papua hanya memiliki 5 dokter spesialis paru dengan peralatan medis yang sangat minim. Itu artinya, Papua memang tidak siap mengatasi pandemi berbahaya ini.
Hanya dengan membatasi akses kunjungan ke Papua, kita dapat meminimalisir peningkatan jumlah penderita. Logisnya begini: tidak mungkin masyarakat Papua terinfeksi jika tidak ada akses bagi mereka yang terindikasi mengidap Covid-19 ke Papua.

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura – Papua.