Home Media Bersatu Kawal Aspirasi Rakyat, Menuju Solusi Referendum West Papua

Bersatu Kawal Aspirasi Rakyat, Menuju Solusi Referendum West Papua

100
KNPB Media Rakyat

19 Agustus 2019, semua elemen masyarakat sipil Papua mendukung di sini (kantor Gubernur Papua). Kami katakan itu inilah musyawarah rakyat. Secara keseluruhan, setiap elemen dari masyarakat menentukan kebebasan politik, yaitu kebebasan sebagai solusi atas segala permasalahan diatas tanah Papua. Aksi berjalan dengan damai.

Belakangan, muncul elit oportunis Papua yang meminta Pemekaran, meminta istana Presiden dibangun di Papua. Kita panggil manusia meminta-minta yang diputar di air keruh, yang kami sebut oportunis sampah.

Lalu diterbitkan militer, kriminalisasi aktivasi, diluncurkan penjajah Indonesia, sambil giring revisi UU Otsus yang konon jadi prioritas prolegnas DPR RI, tanpa konsultasi rakyat Papua. Adalah murni rekayasa pemerintahan yang mengambil solusi politik atas konflik Papua.

Gubernur, DPRP, MRP Papua dan Papua Barat sebagai kepanjangan tangan kolonial Indonesia di Papua sampaikan nasib setelah Otsus berakhir pada rakyat Papua, sesuai dengan pasal 77 UU Otsus Papua, yang juga disampaikan kepada Gubernur di mana datangnya rakyat Papua pada 19 Agustus 2019.

Lalu kami sampiakan dengan tegas, maka Otsus berakhir dan referendum sebagai solusi. Menolak revisi Otsus, Otsus Plus, dan semua tawaran lain yang telah terbukti gagal dan tidak akan pernah selesaikan akar konflik Papua.

Untuk itu, rakyat Papua Barat mari kita kawal aspirasi kita agar tidak lagi dimanfaatkan oleh elit oportunis Papua yang rakus janji dan uang dalam kolonial. Kita kawal agar Jakarta menyelesaikan konflik Papua, karena tanpa solusi politik, konflik, perusahaan koorporasi dan segala upaya akan terus dilakukan demi rakyat Papua habis.

Revisi Otsus, Pemekaran, Militerisasi, Investasi besar-besaran, dsb., Persyaratan bentuk pemenuhan terhadap hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua. Referendum karena solusi dari hak menentukan nasib sendiri yang belum diselesaikan Indonesia sejak Pepera 1969 yang gagal dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Marilah kita bersatu untuk selamatkan tanah dan manusia Papua yang tersisa di atas negeri ini.

Oleh: Victor Yeimo Jubir Internasional – KNPB

Papua Barat, 7 Februari 2020