Home Artikel/Opini Beragam Konflik Di Papua Masih Mencari Jalan Damai

Beragam Konflik Di Papua Masih Mencari Jalan Damai

119

Oleh: Yorim Amesepo Sasaka*

 

Tanah Papua terus bercerita tentang konflik dan persoalan Hak Asasi Manusia serta persoalan lain yang melingkupinya. Situasi konflik dan masalah Hak Asasi Manusia ini hampir setiap tahun terjadi di Papua. Berbagai pihak yang mencintai terciptanya kedamaian terus bersuara untuk penyelesaian tentang situasi konflik dan masalah Hak Asasi Manusia di Papua. Namun, perjuangan ini hampir luput dari perhatian dan bahkan tidak pernah ditanggapi dengan serius. Selain kebebasan, keadilan, dan perdamaian untuk konflik dan hak Asasi Manusia, alam Papua juga tergerus oleh keserakahan manusia yang mempunyai kepentingan.

Tambang emas dikeruk habis-habisan, minyak bumi juga diambil dengan kekuatan luar biasa, illegal logiging terus berjalan, dan ribuan hektar hutan dibabat dan dirusak demi industri perkebunan kelapa sawit dan lainnya. Persoalan demikian meninggalkan kesenjangan dan memoria passionis bagi masyarakat di Papua yang harus dicari jalan damai. Segala upaya untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan damai ditegahkan namun masih terjadi kesenjangan perdamaian.

Kesenjangan perdamaian dapat disebabkan oleh beberapa dimensi internal dari masyarakat pasca konflik, seperti masih adanya ingatan (trauma) kolektif tentang konflik dan persoslan Hak Asasi Manusia di masa lalu dan dapat pula disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan dengan kesepakatan damai yang telah dicapai. Masalah ini sesungguhnya berakar dari hilangnya rasa trust (percaya) antara masyarakat pasca konflik. Jika keadaan ini terus dibiarkan dan berlarut maka dikhawatirkan konflik akan terus tersubur di Papua. Untuk itu perlu memberikan jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan hadir dan duduk bersama lewat sebuah dialog dan menghadirkan semua pihak untuk bisa melihat secara menyeluruh dan tidak secara parsial. Sebab hal ini merupakan menyangkut harkat dan martabat manusia yang perlu dilindungi dan dihormati.

Salah satu lembaga yang peduli untuk terciptanya kedamaian manusia maupun alam ialah Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan “Fransiskan Papua” (SKPKC FP). SKPKC FP dalam merawat dan mempertahankan tradisi dokumentasi Hak Asasi Manusia yang dilakukan sejak 1999. Lembaga ini dengan semangat St. Fransiskus Asisi membentuk dan menjadi gerakan memperjuangkan keadilan, perdamaian, kemanusiaan dan keutuhan ciptaan di Papua. Semangat yang sama menanggapi dan memperjuangkan konflik dan situasi Hak Asasi Manusia di Papua agar dihormati dan dihargai dan diselesaikan secara bermartabat. Upaya dan pencapaian dari lembaga ini harus dijadikan sebagai model untuk mengidentifikasi persoalan dan menegahkan tindakan penyelesaiannya.

Upaya membangun kembali perdamaian di Tanah Papua merupakan proyek besar tidak hanya bagi mereka yang ingin menciptakan kedamaian di tanah Papua seperti SKPKC FP, Jaringan Damai Papua (JDP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau apapun namanya, tetapi juga bagi masyarakat yang mengalami peristiwa konflik. Karena itulah maka perlu bersatu, sehati, sepikir dan bertindak bersama. Membangun kembali perdamaian karena pasca konflik atau berbagai persoalan yang terjadi diartikan sebagai upaya menata dan menguatkan kembali norma-norma dan nilai-nilai perdamaian yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan pengertian rekonstruksi damai, Fukuyama (2014) mengungkapkan bahwa

suatu upaya untuk menata kembali kebajikan-kebajikan sosial adalah seperti rasa saling percaya (trust), kejujuran, kearifan, kekerabatan dan kekeluargaan, penerimaan sosial dan kerjasama. Dengan demikian, membangun perdamaian bertujuan untuk mensinergikan antara proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga (pemerintah) dengan potensi- potensi perdamaian masyarakat.

Upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik di Papua seringkali menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan perdamaian. Seperti Trijono (2009), yang menemukan bahwa kesenjangan perdamaian dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lemahnya pencapaian perdamaian (peace making) atau kesepakatan damai (peace accord/aggrement) dicapai, lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat, dan beratnya dampak atau beban masalah dihadapi akibat konflik di masa lalu. Dengan demikian perlu melakukan suatu dialog demi menciptakan keharmonisan dan perdamaian di Papua.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus dilihatnya secara integral, menyeluruh dan bisa menyelesaikan dengan cara dialog. Tidak ada cara lain, jika menggunakan cara lain maka masalah akan terus bertumbuh subur di Papua. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (UU No. 39/1999, tentang HAM), begitu pun hak-hak lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya dialog hadir sebagai jembatan dan jalan satu-satunya menuju harapan keselamatan mansia dan di sana ada kasih dan pengampunan, cinta dan damai, suka cinta, keadilan antara pihak-pihak yang bertikai.

Paskalis Kossay dalam bukunya “Jalan Damai Menuju Papua Sejahtera 2015 ”, penulis sebagai orang Papua yang ingin menikmati suasana damai di Tanah Papua  menolak kekerasan dan memilih mendukung jalan sebagai jalan damai menuju Papua yang sejahtera. Demikian pemahaman yang sama bagi kita semua yang adalah warga Papua memahami bahwa dengan jalan damai kita akan bebas mewujudkan cita-cita hidup yang bahagia, aman dan sejahtera. Untuk itu, sudah banyak konsep dan kerangka acuan perdamaian yang diusulkan oleh berbagai pihak. Tinggal kemauan politik dari pemerintah untuk segera meresponnya. Karena tidak cukup diambil kebijakan baru unuk perdamaian secara tiba-tiba, tetapi harus diletakkan pada niat tulus dengan landas kajian yang sistematis dan komprhensif dengan pola dialogis, komunikatif, dan menemukan akar masalah sesungguhnya barulah bisa menyusun strategi mengembangkan kerangka konsep perdamaian yang diinginkan bersama.

Dalam upaya merajut kembali perdamaian karena konflik dan persoalan Hak Asasi Manusia mesti berbasis trust (percaya). Artinya harus membangun budaya kepercayaan masyarakat kalau mau menegahkan perdamaian. Terdapat empat indikator yang mesti dilaksanakan, yakni menumbuhkan keinginan tiap warga untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran dan menanamkan sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdian tiap orang pada kepentingan masyarakat. Mekanisme perdamaian masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat partisipatif dari semua pihak yang mencintai terciptanya kedamaian di tanah Papua.

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” dan anggota Aplim Apom Research Group (AARG)