Home Meepago KNPB dan PRD Wilayah Mapiha Tegas Menolak Trikora

KNPB dan PRD Wilayah Mapiha Tegas Menolak Trikora

118

Dogiyai, Jelatanp.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Mapiha secara tegas menolak TRIKORA (Tiga Tuntutan Komando Rakyat) yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno-Hatta  sejak 19 Desember 1961 karena TRIKORA dinilai sebagai ‘Hari Aneksasi West Papua Kedalam NKRI’.

Pada Tahun 1961, disitulah awal  Negara Indonesia melalui Militer melakukan berbagai macam Operasi  di mana-mana di Tanah West Papua. Yang dilakukan oleh Negara melalui Militer diantaranya adalah, Pembunuhan, Pemerkosaan, Penindasan dan lain sebagainya sampai sekarang (tahun 2019).

Hal ini disampaikan Ketua KNPB  Wilayah Mapiha, Vitalis Gobai didampingi Ketua PRD dan Puluhan Rakyat West Papua di Mapiha saat Jumpa Pers di Mapiha pada hari Kamis 19/12/2019 pekan kemarin.

“Maka itu, kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Mapiha mengeluarkan pernyataan sikap Menolak Trikora,” kata Gobai.

Berikut ini adalah 7 poin pernyataan sikap yang dikeluarkan KNPB dan PRD wilayah Mapiha:

1. Kami Mengutuk Keras dan tegas menolak Trikora (Tiga Komando Rakyat, Sukarno “NKRI di atas Tanah dan Manusia Papua karena Trikora itu pembukaan Penindasan, Penjajahan dan Exploitasi Manusia serta Alam Tanah Papua Hingga Genosida.

2. Kami atas nama KNPB dan PRD menolak berbagai bentuk strategi dan program yang dilancarkan Negara Kerajaan Iblis (Negara Republik Indonesia) dengan Kedok Pembangunan, Ekonomi, dan Keamanan di wilayah Mapiha khususnya, dan pada umumnya teritorial West Papua.

3. Kami atas nama KNPB dan PRD meminta PBB (UN) dalam hal ini (Amerika, Indonesia, Belanda, Roma) “Segera membuka Diri dan Mengakui untuk Mengatasi Krisis Kemanusiaan di West Papua yaitu genosida hingga sidang tahunan, Tahun 2019  Papua ditetapkan sebagai Daerah Konflik  Lewat Komisi HAM PBB.

4. Kami atas nama KNPB dan PRD menolak berbagai bentuk teror, intimidasi, perang psikologis serta pembunuhan dengan cara sistematis, tersruktur, dan masif yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia berbasis Orang Asli Papua, PNS, Pemuda/i, Bin-Bais, Tokoh-Tokoh Masyarakat Lokal Papua.

5. Kami atas nama KNPB dan PRD menolak Berbagai Exploitasi Alam dan  Manusia (Operasi Militer, Inteljen, dan Operasi Tambang Emas, Tembaga, PT.Preeport Indonesia, PT.LG.Minyak Sorong dan Lain-lain) di West Papua Adalah Akar Masalahnya Berhubungan dengan Kekayaan Alam.

6. Dengan Adanya Penetapan West Papua sebagai Daerah Konflik Kemanusiaan Di PBB (UN) Pada Tahun 2019  Maka Pesan Bagi Orang Asli Papua Stop Menyangkal Diri, Berpura-Pura terhadap Tuhan Allah Bangsa Papua, Manusia Papua, Bahkan Kepada Republik Indonesia sebagai Penjajah Exsektor Dibawah Amerika dan Roma sehingga Orang Asli Papua Segera Bersatu  Padu Dibarisan,  Atur Langkah Lawan Sistem Penjajahan NKRI Diatas Tanah Leluhur Kami West Papua.

7. Kemerdekaan dan Kehidupan ialah, Hak Segala Bangsa Sebagai mana Dalam Piagam PBB dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Maka Kembalikan Hak Kemerdekaan  Negara West Papua Tahun 1961 NKRI Demi Imperialisme, Kapitalisme, Diantaranya Penjajah NKRI, Amerika dan Roma.

“Dengan tegas kami atas nama KNPB dan PRD Wilayah Mapiha dengan tegas Menolak Semua bentuk kekerasan Negara Melalui Aparat keamanan Negara terhadap Orang Asli Papua diatas Tanah Papua, dan memberikan Hak penentuan Nasib sendiri bagi Kami Rakyat Papua Barat,” tegas Vitalis.

(Jelata News Papua/Aleks)